TERASBANDUNG.COM - Program renovasi rumah tidak layak huni mulai digulirkan secara masif di Jawa Barat.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah resmi memulai pelaksanaan program tersebut dengan menyasar puluhan ribu rumah warga.

Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Senin malam (13/4/2026).

Sebagai tanda dimulainya program, dilakukan renovasi simbolis terhadap 10 rumah milik warga. Kegiatan ini menjadi bagian dari target besar pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga : Proyek BRT Bandung Mulai Disosialisasikan di 22 Kecamatan Terdampak

“Dengan ini saya resmikan dimulainya renovasi 40.000 rumah di Jabar bantuan dari program bedah rumah Kementerian PKP,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga meninjau langsung kondisi rumah milik salah satu penerima bantuan, Lis Mulyani, yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit.

Ia memastikan bantuan yang diberikan tidak hanya untuk perbaikan fisik rumah, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi warga.

“Dari Menteri KKP sebesar Rp20 juta, insyaallah dari saya ada tambahan Rp20 juta lagi. Buat tambah modal usaha menjahitnya,” ujarnya.

Lis Mulyani mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berharap program ini membawa manfaat besar bagi keluarganya.

Baca Juga : TikTok Tutup 780 Ribu Akun Anak, Pemerintah Desak Platform Lain

“Terimakasih semoga menjadi berkah amal ibadah buat bapak KDM dan Pak Menteri,” tuturnya.

Libatkan Warga dan UMKM Lokal

Program bedah rumah ini dirancang tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyebutkan, secara nasional pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah pada tahun ini, dengan Jawa Barat menjadi daerah penerima terbanyak.

Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta yang digunakan untuk pembelian material dan upah tenaga kerja.

Menariknya, proses pembangunan melibatkan masyarakat melalui skema tender rakyat dalam program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).

Melalui mekanisme ini, penerima manfaat membentuk kelompok dan mengundang beberapa pelaku usaha lokal untuk menawarkan harga terbaik dalam penyediaan bahan bangunan.

Baca Juga : Dedi Mulyadi Dorong Perubahan Tata Ruang untuk Atasi Banjir di Kabupaten Bandung

Contohnya di Desa Banyusari, dari total anggaran Rp175 juta untuk 10 rumah, proses tender berhasil menekan biaya menjadi Rp164 juta. Sisa anggaran tersebut kemudian dapat dimanfaatkan kembali untuk menambah kebutuhan material.

Maruarar menilai pendekatan ini mampu menciptakan transparansi sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku UMKM di daerah.

Di tingkat daerah, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyebutkan program ini akan menyasar 966 rumah tidak layak huni yang tersebar di 63 desa dan 23 kecamatan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memperkuat kesejahteraan warga secara berkelanjutan. (Humas Jabar)