Iman Lestariyono Dorong Pelayanan Kesehatan Gratis Berkualitas dan Merata bagi Warga Kota Bandung

TERASBANDUNG.COM - Meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas persoalan kesehatan di Kota Bandung menuntut hadirnya sistem pelayanan kesehatan yang semakin kuat, merata, dan mudah diakses seluruh masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Bandung yang terus mendorong penguatan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan tanpa hambatan ekonomi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara.

Karena itu, seluruh warga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.

Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya menjadi narasumber pada kegiatan Loka Karya Mini (Lokmin) Bidang Kesehatan bertema Pelayanan Kesehatan Gratis yang digelar di Pendopo Kecamatan Gedebage, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut Iman, konsep pelayanan kesehatan gratis tidak boleh dimaknai sebatas pembebasan biaya. Lebih dari itu, masyarakat harus tetap memperoleh pelayanan yang profesional, cepat, nyaman, dan berstandar baik.

"Kami memandang bahwa pelayanan kesehatan gratis bukan berarti pelayanan yang seadanya. Yang harus diwujudkan adalah pelayanan yang mudah diakses, cepat, bermutu, ramah kepada masyarakat, transparan, dan berkelanjutan sehingga tidak ada warga yang terhambat memperoleh layanan kesehatan hanya karena faktor ekonomi," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tantangan sektor kesehatan di Kota Bandung semakin beragam. Selain pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, mobilitas masyarakat yang tinggi turut memengaruhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih luas dan adaptif.

Berbagai persoalan seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, stunting, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lansia, hingga kesehatan jiwa menjadi isu yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Di sisi lain, masih terdapat ketimpangan akses pelayanan kesehatan yang harus segera diatasi, terutama di wilayah yang mengalami perkembangan kawasan permukiman secara pesat.

Gedebage menjadi salah satu contoh kawasan yang membutuhkan perhatian lebih. Sebagai wilayah yang terus berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dinilai akan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi.

Untuk itu, Iman menilai pembangunan kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada pelayanan pengobatan. Langkah pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat juga harus menjadi prioritas melalui berbagai program promotif dan preventif.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi kesehatan keluarga, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), imunisasi, skrining penyakit, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain itu, penguatan layanan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit juga perlu terus dilakukan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal.

Menurutnya, puskesmas memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi titik terdepan pelayanan kesehatan sekaligus pusat edukasi dan deteksi dini berbagai penyakit di lingkungan masyarakat. Sementara itu, kecamatan dan kelurahan memiliki fungsi penting dalam mendukung integrasi data sosial dan kesehatan yang dibutuhkan untuk penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Meski demikian, Iman mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang maksimal.

"Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan kerja pemerintah saja. Namun diperlukan adanya kolaborasi dan sinergitas antara DPRD, Pemerintah Kota Bandung, tenaga kesehatan, kecamatan dan kelurahan, kader Posyandu, PKK, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas," katanya.

Sebagai mitra pemerintah dalam bidang kesejahteraan rakyat, Komisi IV DPRD Kota Bandung berkomitmen terus mengawal berbagai kebijakan kesehatan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Fokus penguatan diarahkan pada peningkatan kapasitas puskesmas, pemenuhan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas yang memadai, perluasan akses layanan bagi kelompok rentan, serta percepatan digitalisasi sistem kesehatan.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, akurat, merata, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung di tengah dinamika perkotaan yang terus berkembang.***