Pemkot Bandung mengevaluasi angkot pintar setelah setahun berjalan. Subsidi dan skema pembiayaan baru disiapkan untuk memperluas armada listrik. (Bandung.go.id)
TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mematangkan langkah pengembangan program angkot pintar setelah pelaksanaannya dievaluasi selama satu tahun terakhir.
Hasil evaluasi menunjukkan layanan transportasi berbasis kendaraan listrik tersebut telah berjalan sesuai harapan dari sisi operasional.
Meski demikian, perluasan program masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait tingginya biaya investasi armada listrik yang jauh lebih mahal dibandingkan angkutan kota konvensional. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu merancang model pembiayaan yang mampu menjaga keberlangsungan program dalam jangka panjang.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan hasil evaluasi selama setahun menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan pengembangan angkot pintar dengan pendekatan yang lebih matang, khususnya dalam aspek pendanaan.
“Hasil evaluasi menunjukkan secara operasional angkot pintar sudah sangat baik. Tetapi tantangannya ada pada biaya pengadaan. Harga angkot listrik bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan angkot konvensional,” kata Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin 29 Juni 2026.
Baca Juga : Resmi Dibuka Hari Ini! Virtual Job Fair Bandung Sediakan 2.595 Lowongan Kerja
Saat ini, Pemkot Bandung bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Perhubungan tengah menyusun skema pembiayaan yang dinilai mampu mendukung pengadaan armada secara berkelanjutan.
Dalam konsep tersebut, armada angkot pintar nantinya tetap akan dikelola oleh koperasi angkutan kota yang selama ini melayani masyarakat, seperti Kobutri, Kopamas, dan Kobanter.
Pemerintah berharap dukungan pembiayaan dapat mengurangi beban investasi operator sekaligus mempercepat transformasi menuju sistem transportasi publik yang lebih ramah lingkungan.
Konsolidasi Kepemilikan Masih Dikaji
Selain fokus pada penyediaan armada, Pemkot Bandung juga terus membahas rencana konvergensi atau penyatuan kepemilikan angkot ke dalam model usaha yang lebih terintegrasi.
Langkah tersebut dipandang penting untuk mendukung pengelolaan transportasi publik yang lebih efisien.
Namun, proses tersebut tidak dapat dilakukan secara instan karena melibatkan banyak pemilik kendaraan dengan kepentingan yang berbeda-beda.
“Konvergensi masih terus dihitung. Menyatukan beberapa pemilik angkot menjadi satu entitas usaha bukan perkara mudah. Karena itu kami sedang menyusun model bisnis yang tepat,” ujarnya.
Model Bisnis Baru Andalkan Dukungan Subsidi
Menurut Farhan, keberhasilan transformasi angkot pintar tidak hanya bergantung pada kesiapan armada maupun operator, tetapi juga memerlukan model bisnis yang memberikan kepastian pendanaan.
Oleh karena itu, dukungan subsidi dari berbagai tingkatan pemerintahan dinilai menjadi elemen yang tidak bisa dipisahkan.
Baca Juga : DPRD Kota Bandung Dorong Raperda Baru, Penduduk Nonpermanen Bakal Diawasi Lebih Ketat
Pemerintah Kota Bandung berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat bersama-sama mengambil peran dalam pembiayaan agar operasional transportasi publik modern tetap layak secara ekonomi bagi para pengelolanya.
“Mesti ada bisnis model yang fix di mana nanti Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sama-sama memberikan subsidinya. Karena harus disubsidi, tidak mungkin tidak,” tuturnya.
Dengan penyusunan model bisnis yang komprehensif, Pemkot Bandung menargetkan program angkot pintar dapat berkembang lebih luas sekaligus menjadi fondasi penguatan sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan berkelanjutan di Kota Bandung.***
Penulis: Tim Teras Bandung | Editor: Dadi Mulyanto
