https://www.terasbandung.com/ News And Service id-ID hourly 1 Copyright 2026, Teras Bandung Tue, 23 Jun 2026 03:39:09 +0700 Tue, 23 Jun 2026 03:39:09 +0700 60 https://www.terasbandung.com/2026/06/22/fraksi-gerindra-dprd-kota-bandung-soroti-pengelolaan-sampah-pembangunan-rsud-dan-transformasi-bpr-kota-bandung Mon, 22 Jun 2026 10:01:43 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/22/fraksi-gerindra-dprd-kota-bandung-soroti-pengelolaan-sampah-pembangunan-rsud-dan-transformasi-bpr-kota-bandung DPRD Kota Bandung Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan atas tiga Raperda strategis terkait sampah, RSUD, Inspektorat, dan BPR Kota Bandung. TERASBANDUNG.COM - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota Bandung dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 18 Juni 2026. Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua I H. Toni Wijaya, S.E., S.H., dan Wakil Ketua III Rieke Suryaningsih, S.H. Turut hadir dalam agenda tersebut Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin bersama para anggota dewan. Tiga regulasi yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra meliputi perubahan Perda Pengelolaan Sampah, pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung melalui skema penganggaran tahun jamak, serta perubahan badan hukum Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung menjadi perseroan daerah. Sampah Harus Jadi Sumber Daya, Bukan Sekadar Limbah Fraksi Gerindra menilai persoalan sampah masih menjadi tantangan besar yang dihadapi Kota Bandung. Masalah tersebut tidak hanya berdampak terhadap kebersihan dan estetika kota, tetapi juga berkaitan erat dengan isu lingkungan global seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya pencemaran. Menurut Gerindra, kondisi pengelolaan sampah di Kota Bandung hingga saat ini masih belum optimal. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi kenyamanan lingkungan maupun kesehatan akibat paparan berbagai polutan yang berasal dari timbunan sampah. Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kota Bandung memperjelas arah kebijakan pengelolaan sampah yang mampu memperkuat keberlanjutan ekonomi daerah. Selain itu, konsep pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah atau reuse, reduce, recycle harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan hanya menjadi slogan. Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan tata kelola yang baik agar tragedi pengelolaan sampah seperti yang terjadi di TPST Bantar Gebang pada Maret lalu tidak terulang kembali. Lebih jauh, Gerindra menilai pendekatan konvensional sudah tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Bandung. Diperlukan inovasi yang mampu mengubah sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi dan energi. Sebagai referensi, Fraksi Gerindra menyoroti keberhasilan Kota Semarang dalam mengembangkan Proyek Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Program tersebut dinilai mampu menarik perhatian investor internasional sekaligus menghadirkan solusi lingkungan yang berdampak langsung terhadap sektor ekonomi dan energi masyarakat. Pengawasan Pemerintahan dan Layanan Publik Jadi Prioritas Selain sektor lingkungan, Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap rencana pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung yang akan dilaksanakan melalui mekanisme penganggaran tahun jamak. Menurut Gerindra, keberadaan gedung baru harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pengawasan pemerintahan. Fungsi audit, misalnya, tidak hanya sebatas menemukan kesalahan administrasi, tetapi juga memastikan efektivitas program pemerintah dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai target. Fraksi ini juga menekankan pentingnya penguatan fungsi reviu dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga pelaksanaan reformasi birokrasi. Di sisi lain, aspek pencegahan korupsi dinilai harus menjadi prioritas utama melalui penguatan pengawasan terhadap potensi penyimpangan dan pengawalan zona integritas di lingkungan pemerintahan daerah. Termasuk pula peningkatan fungsi investigasi sebagai tindak lanjut terhadap laporan masyarakat maupun dugaan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara. Sementara itu, terkait pembangunan RSUD Kota Bandung, Fraksi Gerindra memandang proyek tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Menurut Gerindra, pembangunan fasilitas kesehatan harus selaras dengan prinsip pelayanan kesehatan primer yang menjamin setiap warga memperoleh akses terhadap layanan kesehatan terbaik. Kehadiran RSUD juga diharapkan mampu memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui layanan terintegrasi dan berkelanjutan. Fraksi Gerindra menilai pelayanan kesehatan primer merupakan pendekatan yang paling inklusif, adil, dan efisien dalam mewujudkan cakupan kesehatan universal sekaligus meningkatkan ketahanan sistem kesehatan menghadapi berbagai tantangan dan krisis di masa mendatang. Di sektor ekonomi, Fraksi Gerindra mendukung rencana perubahan status badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung menjadi PT BPR Kota Bandung (Perseroda). Perubahan tersebut dinilai dapat memperkuat peran lembaga keuangan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang belum sepenuhnya terjangkau layanan perbankan. Gerindra juga menitipkan harapan agar Perseroda BPR Kota Bandung mampu menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan sesuai kebutuhan. Selain itu, perusahaan daerah tersebut diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Melalui pandangan umum yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Partai Gerindra berharap seluruh Raperda yang dibahas dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan Kota Bandung sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi daerah periode 2025–2029.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/21/dukung-pengolahan-sampah-jadi-energi-fraksi-pks-dprd-beri-catatan-penting-untuk-pemkot-bandung Sun, 21 Jun 2026 08:50:26 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/21/dukung-pengolahan-sampah-jadi-energi-fraksi-pks-dprd-beri-catatan-penting-untuk-pemkot-bandung DPRD Kota Bandung Fraksi PKS Bandung Raperda Pengelolaan Sampah Fraksi PKS DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan terhadap tiga Raperda strategis terkait sampah, pembangunan RSUD, dan BPR Kota Bandung. TERASBANDUNG.COM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan umum terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota Bandung dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung pada Kamis, 18 Juni 2026. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua I H. Toni Wijaya, S.E., S.H., dan Wakil Ketua III Rieke Suryaningsih, S.H. Sejumlah anggota DPRD Kota Bandung turut hadir bersama Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin. Tiga regulasi yang menjadi fokus pembahasan meliputi perubahan aturan pengelolaan sampah, pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung melalui skema penganggaran tahun jamak, serta pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung. Dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Fraksi PKS menyatakan dukungan terhadap upaya penyempurnaan regulasi selama mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah Kota Bandung secara menyeluruh. Menurut PKS, perubahan aturan harus mendorong sistem pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan mengedepankan pengurangan sampah sejak dari sumbernya serta memperluas keterlibatan masyarakat. Fraksi PKS juga berharap pembahasan Raperda ini menghasilkan regulasi yang lebih adaptif dan mudah diterapkan sehingga mampu mendukung terwujudnya Kota Bandung yang bersih, sehat, nyaman, dan berdaya saing. Terkait hadirnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 mengenai pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, PKS menyambut positif konsep Waste to Energy sebagai salah satu solusi modern dalam penanganan sampah perkotaan. Meski demikian, fraksi tersebut menilai implementasi kebijakan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip pengurangan sampah dari sumber, perlindungan lingkungan, efisiensi penggunaan anggaran, partisipasi masyarakat, dan penguatan ekonomi sirkular. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan energi secara berkelanjutan bagi masyarakat. Pada pembahasan Raperda mengenai pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) melalui penganggaran tahun jamak, Fraksi PKS menilai pembangunan fasilitas kesehatan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meski mendukung proyek tersebut, PKS mengingatkan agar proses pembangunan tidak mengganggu operasional dan pelayanan rumah sakit yang sedang berjalan. Fraksi ini juga menegaskan pentingnya memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Terkait penggunaan skema penganggaran tahun jamak, PKS berpandangan metode tersebut dapat mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur berskala besar. Namun, pelaksanaannya harus didukung perencanaan yang matang, kepastian pendanaan, serta mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masa mendatang. Selain itu, PKS meminta persoalan sosial yang berpotensi muncul di sekitar lokasi pembangunan Gedung Inspektorat diselesaikan terlebih dahulu. Menurut fraksi tersebut, pembangunan tidak boleh menimbulkan dampak negatif baru bagi masyarakat sekitar. Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian utama. PKS menilai keterbukaan informasi dan pengawasan yang konsisten diperlukan untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah. Sementara itu, terhadap usulan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat peran badan usaha milik daerah di sektor keuangan. PKS menilai keberadaan BPR daerah dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, fraksi tersebut mendukung pembahasan lanjutan Raperda dengan harapan mampu melahirkan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui pembahasan tiga Raperda tersebut, Fraksi PKS berharap regulasi yang dihasilkan tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Bandung serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.*** Sumber: https://dprd.bandung.go.id/ ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/20/fraksi-gerindra-dprd-kota-bandung-dukung-evaluasi-program-makan-bergizi-gratis-untuk-tingkatkan-efektivitas Sat, 20 Jun 2026 11:20:36 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/20/fraksi-gerindra-dprd-kota-bandung-dukung-evaluasi-program-makan-bergizi-gratis-untuk-tingkatkan-efektivitas Anggota DPRD Depok mbg Program Makan Bergizi Gratis Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandung mendukung evaluasi Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. TERASBANDUNG.COM - Langkah pemerintah melakukan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandung. Evaluasi tersebut dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat program semakin optimal dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih efektif. Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung dari Fraksi Gerindra, Toni Wijaya, menilai bahwa program berskala nasional memang memerlukan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, masukan dari masyarakat harus dijadikan dasar untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan program. Baca Juga : DPRD Sahkan Perda Ketertiban Umum, Ini Dampaknya bagi Warga dan Wisatawan Bandung “Berbagai kritik, masukan, maupun aspirasi masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program,” ujar Toni. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan implementasi, tetapi juga oleh kemampuannya memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. “Program yang baik tentu harus terus dievaluasi. Jika ditemukan kendala atau kekurangan dalam pelaksanaannya, maka harus segera diperbaiki agar manfaat yang diterima masyarakat semakin optimal,” ujarnya. Menurut Toni, evaluasi yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak dipersepsikan sebagai penghentian program. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu memberikan hasil yang lebih baik. Selain mendukung evaluasi, Toni juga menegaskan pentingnya keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi peserta didik. Ia juga menyoroti peran Program Koperasi Merah Putih yang dinilai strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan pemberdayaan di tingkat lokal. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Bandung saat ini terus berjalan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tercatat sebanyak 247 SPPG telah beroperasi dan melayani 580.674 penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Besarnya cakupan program tersebut, menurut Toni, menjadi alasan mengapa evaluasi harus dilakukan secara berkala. Dengan skala pelayanan yang luas, diperlukan pengawasan dan tata kelola yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan. “Program sebesar ini tentu membutuhkan pengelolaan yang baik. Evaluasi diperlukan agar seluruh proses berjalan sesuai standar, mulai dari penyediaan makanan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan,” katanya. Baca Juga : DPRD Kota Bandung Dorong Kebijakan Anggaran yang Lebih Adaptif Hadapi Tekanan Ekonomi Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan penghentian sementara sejumlah kegiatan dalam Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari proses audit dan evaluasi. Langkah tersebut meliputi peninjauan standar operasional, penguatan tata kelola, hingga penyesuaian pola kemitraan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan bahwa penghentian sementara tersebut bukanlah penghentian permanen. Setelah seluruh proses evaluasi selesai dilakukan, program akan kembali berjalan dengan sistem yang lebih kuat, transparan, dan terukur. Toni menilai respons pemerintah terhadap berbagai masukan publik menunjukkan adanya komitmen untuk membangun tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. “Pemerintah mendengarkan berbagai suara yang muncul di masyarakat. Aspirasi tersebut tidak diabaikan, tetapi dijadikan bahan evaluasi agar program yang dijalankan semakin baik dan tepat sasaran,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan, untuk terus berpartisipasi memberikan masukan yang konstruktif demi keberhasilan program-program pembangunan. “Kita tentu memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kritik dan saran sangat diperlukan, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat dan menyempurnakan program agar dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujar Toni.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/20/apa-isi-perda-baru-kota-bandung-dprd-sebut-demi-lindungi-generasi-muda Sat, 20 Jun 2026 11:04:09 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/20/apa-isi-perda-baru-kota-bandung-dprd-sebut-demi-lindungi-generasi-muda Anggota DPRD Depok Perda Kota Bandung DPRD Kota Bandung resmi mengesahkan Perda Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko untuk melindungi generasi muda dan keluarga. TERASBANDUNG.COM - DPRD Kota Bandung resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu, 17 Juni 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, serta jajaran organisasi perangkat daerah. Pembahasan regulasi tersebut sebelumnya dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Kota Bandung. Dalam laporan pansus, Wakil Ketua Pansus 14 DPRD Kota Bandung, Dr. Uung Tanuwidjaja, menjelaskan bahwa lahirnya perda tersebut didorong oleh meningkatnya berbagai persoalan sosial, kesehatan masyarakat, dan ketertiban umum yang memerlukan penanganan melalui kebijakan daerah. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain meningkatnya kasus HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), kehamilan tidak diinginkan (KTD), perkawinan usia dini, hingga kasus kekerasan seksual yang dinilai membutuhkan langkah pencegahan yang lebih terstruktur. “Peraturan daerah ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan keluarga dan kualitas generasi muda Kota Bandung,” ujarnya saat menyampaikan laporan Pansus 14 dalam rapat paripurna. Selain persoalan kesehatan, pansus juga menyoroti semakin mudahnya akses terhadap berbagai bentuk propaganda, promosi, normalisasi, dan penyebarluasan perilaku seksual berisiko maupun penyimpangan seksual melalui ruang publik, media digital, dan media sosial. Menurut pansus, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pola pikir, perilaku, serta proses pembentukan karakter anak dan remaja yang tengah berada pada masa perkembangan. Karena itu, upaya pencegahan dinilai tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan keluarga, institusi pendidikan, tokoh masyarakat, hingga berbagai unsur masyarakat lainnya. Tekankan Perlindungan dan Pembinaan Pansus 14 DPRD Kota Bandung menilai dampak perilaku seksual berisiko tidak hanya berkaitan dengan kesehatan individu, tetapi juga dapat memengaruhi ketahanan keluarga serta kehidupan sosial masyarakat secara luas. “Dampaknya dapat berupa meningkatnya risiko penularan penyakit, gangguan kesehatan mental, kekerasan dan eksploitasi seksual, terganggunya tumbuh kembang anak, hingga menurunnya kualitas kehidupan sosial masyarakat. Karena itu diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan secara menyeluruh,” ucapnya. Pansus menegaskan bahwa perda tersebut tidak dibuat untuk menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok maupun individu tertentu. Regulasi tersebut disebut berorientasi pada perlindungan masyarakat dengan tetap menjunjung penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan anak, kesehatan masyarakat, ketertiban umum, serta nilai agama dan budaya yang berkembang di masyarakat. Salah satu poin penting yang diatur dalam perda ini adalah langkah pencegahan terhadap propaganda perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual di ruang publik. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi generasi muda dari berbagai bentuk promosi, normalisasi, maupun penyebarluasan perilaku yang dinilai dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, perkembangan psikologis, dan pembentukan karakter. Pansus juga menekankan bahwa perda ini tidak memuat ketentuan pidana baru. Penanganan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Adapun ruang lingkup perda lebih diarahkan pada aspek pencegahan, pengendalian, perlindungan, rehabilitasi, pembinaan, pengawasan, serta penerapan sanksi administratif sesuai kewenangan pemerintah daerah. Dalam proses penyusunannya, Pansus 14 telah melakukan berbagai tahapan pembahasan, mulai dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, konsultasi, studi komparasi, hingga diskusi bersama perangkat daerah, akademisi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sebagai tindak lanjut atas pengesahan perda, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bandung. Di antaranya menyusun Peraturan Wali Kota sebagai aturan pelaksana paling lambat satu tahun setelah perda diundangkan, menyiapkan sumber daya manusia dan anggaran pendukung, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat. DPRD berharap perda tersebut dapat menjadi dasar hukum yang efektif dalam melindungi masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendukung lahirnya generasi muda Kota Bandung yang sehat, berkarakter, serta memiliki daya saing. “Harapan kami, perda ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya Kota Bandung yang lebih sehat, tertib, dan berdaya saing dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, agama, dan budaya,” ujarnya. Adapun susunan keanggotaan Panitia Khusus yang membahas Raperda Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual, yakni sebagai berikut: Ketua: Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H. Wakil Ketua: Dr. Uung Tanuwidjaya, S.E., M.M Anggota: 1. drg. Susi Sulastri 2. Elton Agus Marjan, S.E. 3. Agus Hermawan, S.A.P. 4. Muhammad Reza Panglima Ulung 5. Nina Fitriana, S.IP., M.IP. 6. Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, SpPd., KHOM., MMRS., FINASIM 7. Indri Rindani 8. Muhamad Syahlevi Erwin Apandi 9. Yoel Yosaphat, S.T.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/20/sinergi-tanpa-batas-republik-bobotoh-bareng-pemain-dan-legenda-persib-gelar-aksi-kemanusiaan-di-garut Sat, 20 Jun 2026 10:54:30 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/20/sinergi-tanpa-batas-republik-bobotoh-bareng-pemain-dan-legenda-persib-gelar-aksi-kemanusiaan-di-garut Bobotoh Bobotoh For Humanity 2026 Republik Bobotoh dan Viking Garut bersama sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) berkolaborasi dalam ajang sosial-olahraga bertajuk Bobotoh For Humanity 2026 TERASBANDUNG.COM - Republik Bobotoh dan Viking Garut bersama sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) berkolaborasi dalam ajang sosial-olahraga bertajuk Bobotoh For Humanity 2026 yang akan dilaksanakan di Stadion RAA Adiwijaya, Kabupaten Garut pada Minggu, 21 Juni 2026. Ajang Bobotoh For Humanity mengusung konsep sportainment yang sarat aksi sosial dengan melibatkan pemain Persib dan para mantan pemain Maung Bandung. Bobotoh For Humanity 2026 menyuguhkan sejumlah acara coaching clinic, panggung hiburan, bazar UMKM, hingga exhibition charity yang didukung Super Soccer, Bank Muamalat, Bank BJB, Bank BJB Syariah, Pupuk Kujang, Bumi Upi, Biznet dan beberapa sponsor lainnya. Dua pemain yang membawa Persib juara Super League musim 2025/26, Adam Alis dan Kakang Rudianto juga akan terlibat dalam kegiatan coaching clinic. Tak hanya berdua, Adam Alis dan Kakang Rudianto juga akan ditemani oleh Henhen Herdiana untuk berbagi ilmu bermain sepak bola dengan puluhan anak peserta coaching clinic. Ega Robot Ethnic Percussion, kelompok musik etnik Sunda bersama Hooligan Rastaman, Everlasting Diction, Mouwjam Band, Boender Paradise dan Dogmie Crazy siap menghibur para bobotoh di atas panggung. Pertandingan ekshibisi antara RB Team Legend yang diperkuat para mantan pemain Persib Bandung melawan Garut All Star jadi puncak acara Bobotoh For Humanity. "Bobotoh For Humanity memberikan kesempatan penggemar sepak bola, khususnya bobotoh untuk menikmati pertandingan sekaligus berdonasi," kata Manajer Funding Bobotoh For Humanity, Riffa Anggadhitya. Riffa mengatakan, sebesar 30 persen dari total pendapatan dari penjualan tiket akan langsung dialokasikan untuk misi kemanusiaan, mulai dari membantu krisis di Palestina hingga menyantuni anak-anak yatim dan dhuafa. Bagi bobotoh yang ingin bernostalgia melihat aksi para legenda Persib sekaligus berdonasi, tiket sudah mulai bisa dipesan dengan rincian harga untuk tribune Timur Rp75.000 dan tribune barat Rp50.000. Bagi penonton yang beruntung, panitia menyediakan hadiah tiket umrah yang akan diundi di akhir acara seusai pertandingan ekshibisi. Tiket dapat dipesan secara online dengan mudah melalui WhatsApp ke nomor 0895-3832-85384. Pembelian tiket juga bisa dilakukan dengan cara scan melalui barcode QRIS yang bekerja sama dengan Sharing Happiness. Hayu merapat ke Garut, jadikan gairah sepak bola sebagai jembatan kebaikan untuk sesama.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/19/dprd-sahkan-perda-ketertiban-umum-ini-dampaknya-bagi-warga-dan-wisatawan-bandung Fri, 19 Jun 2026 07:35:14 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/19/dprd-sahkan-perda-ketertiban-umum-ini-dampaknya-bagi-warga-dan-wisatawan-bandung DPRD Kota Bandung Perda Ketertiban Umum Bandung DPRD Kota Bandung menetapkan Perda Ketertiban Umum baru yang mengatur parkir liar, reklame, bangunan, dan perlindungan masyarakat. RAGAM RB - DPRD Kota Bandung resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu, 17 Juni 2026. Keputusan tersebut diambil setelah seluruh tahapan pembahasan rampung, termasuk proses evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., bersama unsur pimpinan DPRD lainnya dan dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, Sekretaris Daerah Iskandar Zulkarnain, serta jajaran organisasi perangkat daerah. Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kota Bandung yang menangani pembahasan regulasi tersebut menyatakan seluruh materi telah difinalisasi. Hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat pun tidak memengaruhi substansi utama yang telah disepakati sebelumnya. Ketua Pansus 13 DPRD Kota Bandung, drg. Maya Himawati, Sp.Orto., menjelaskan bahwa masukan dari gubernur lebih bersifat administratif. “Alhamdulillah kami telah menyelesaikan finalisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Perubahan yang disampaikan dalam hasil evaluasi gubernur sifatnya minor dan tidak mengubah substansi perda." "Hanya ada satu pasal yang disesuaikan terkait batas waktu penyusunan peraturan wali kota, dari sebelumnya paling lama dua tahun, menjadi satu tahun agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. Menurut Maya, kehadiran regulasi baru ini sangat penting dalam mendukung pengelolaan kota yang semakin kompleks. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat sekaligus pusat aktivitas pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan kuliner, Bandung memerlukan payung hukum yang mampu menjaga ketertiban sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun pendatang. “Kota Bandung merupakan salah satu destinasi utama di Jawa Barat yang setiap hari menerima kunjungan masyarakat dari berbagai daerah. Karena itu, kenyamanan dan ketertiban harus menjadi perhatian bersama. Melalui perda ini, kami ingin memastikan masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Kota Bandung dapat merasakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman,” ucapnya. Perda yang baru disahkan tersebut memuat pengaturan yang lebih komprehensif terhadap berbagai persoalan perkotaan yang kerap menjadi perhatian publik. Mulai dari praktik parkir liar, penataan reklame, pengawasan bangunan yang tidak sesuai aturan, hingga berbagai aktivitas sosial yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat. “Perda ini hadir untuk memberikan kepastian aturan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya terkait parkir liar yang sering menimbulkan keluhan, penataan ruang kota, reklame, bangunan, hingga berbagai aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum. Semua itu diatur agar Kota Bandung semakin tertata,” tuturnya. Maya menambahkan, regulasi tersebut juga mencakup pengaturan terhadap 12 jenis ketertiban yang menyentuh berbagai sektor strategis kehidupan masyarakat. Ketentuan itu diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat bagi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pembinaan sekaligus penegakan aturan. Lebih jauh, ia berharap keberadaan perda ini mampu memperkuat daya saing Kota Bandung sebagai pusat kegiatan ekonomi dan destinasi wisata yang nyaman bagi masyarakat luas. “Tujuan utama perda ini bukan semata-mata penegakan aturan, tetapi menciptakan keteraturan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi seluruh warga dan pengunjung Kota Bandung,” katanya. Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat ini sekaligus menggantikan Perda Nomor 9 Tahun 2019. Pembaruan regulasi dinilai perlu dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan kondisi sosial masyarakat, memperkuat mekanisme pengawasan, serta menyelaraskan aturan daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih mutakhir. Adapun susunan keanggotaan Panitia Khusus yang akan membahas Raperda Kota Bandung tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, yakni sebagai berikut: Ketua: drg. Maya Himawati, Sp.Orto. Wakil Ketua: Aan Andi Purnama, S.E., M.M. Inov. Anggota: 1. H. Andri Rusmana, S.Pd., M.A.P. 2. H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I. 3. Asep Robin, S.H., M.H. 4. Muhammad Bagja Jaya Wibawa, S.H. 5. Iqbal Mohamad Usman, S.IP. 6. H. Aries Supriyatna, S.H., M.H. 7. Sendi Lukmanul Hakim, S.H. 8. Dudy Himawan, S.H. 9. Mukhamad Adi Widyanto 10. Dr. AA Abdul Rozak, S.Pd.I., M.Ag. 11. Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P. ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/18/tiga-raperda-baru-masuk-dprd-dari-persampahan-hingga-layanan-publik-ini-prioritas-regulasi-baru-pemkot-bandung Thu, 18 Jun 2026 08:12:56 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/18/tiga-raperda-baru-masuk-dprd-dari-persampahan-hingga-layanan-publik-ini-prioritas-regulasi-baru-pemkot-bandung Sampah Bandung Raperda Bandung RSUD Bandung Bank Perekonomian Rakyat Pemkot Bandung mengajukan tiga raperda baru terkait pengelolaan sampah, pembangunan RSUD multiyears, dan penguatan Bank Perekonomian Rakyat. TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan sejumlah langkah regulasi untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. Salah satunya melalui pengajuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap I. Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung yang berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026. Tiga rancangan regulasi yang diajukan mencakup perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, raperda mengenai pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dengan skema penganggaran tahun jamak (multiyears), serta raperda terkait Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung. Menurut Farhan, perubahan aturan mengenai pengelolaan sampah menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kompleksitas persoalan persampahan yang terus meningkat menuntut adanya regulasi yang lebih sesuai dengan kondisi terkini. "Hal ini tidak terlepas dari kondisi pengelolaan sampah yang semakin mendekati titik darurat dan titik kritis. Untuk itu perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerah tersebut agar lebih relevan dan kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Bandung," ujarnya. Pembaruan regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan sampah sekaligus menyesuaikan dengan tantangan yang terus berkembang di kawasan perkotaan. Perkuat Infrastruktur dan BUMD Selain fokus pada isu lingkungan, Pemkot Bandung juga mengusulkan regulasi yang memungkinkan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung menggunakan mekanisme pembiayaan multiyears. Farhan menjelaskan, kedua proyek tersebut merupakan program strategis yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun anggaran sehingga memerlukan dasar hukum yang mendukung penerapan skema penganggaran tahun jamak. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengajukan raperda yang mengatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Melalui regulasi tersebut, nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat resmi berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Selain perubahan nama, aturan baru juga memperluas ruang lingkup usaha serta menyesuaikan bentuk badan hukum lembaga keuangan tersebut. Karena itu, Pemkot Bandung memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap regulasi daerah yang selama ini menjadi dasar operasional badan usaha milik daerah tersebut. Farhan berharap seluruh usulan raperda dapat dibahas secara konstruktif bersama DPRD Kota Bandung sehingga menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahapan berikutnya, DPRD Kota Bandung akan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi pada 19 Juni 2026. Setelah itu, DPRD akan membentuk tiga panitia khusus (Pansus) yang bertugas membahas masing-masing raperda. Susunan anggota pansus akan ditetapkan setelah seluruh fraksi menyerahkan nama-nama yang diusulkan kepada Sekretariat DPRD sesuai jadwal yang telah ditentukan. Melalui proses pembahasan tersebut, ketiga raperda diharapkan dapat segera disahkan sehingga menjadi landasan hukum yang mendukung pembangunan Kota Bandung yang lebih responsif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/18/dprd-kota-bandung-dorong-kebijakan-anggaran-yang-lebih-adaptif-hadapi-tekanan-ekonomi Thu, 18 Jun 2026 07:00:47 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/18/dprd-kota-bandung-dorong-kebijakan-anggaran-yang-lebih-adaptif-hadapi-tekanan-ekonomi UMKM Bandung Daya beli masyarakat Harga kebutuhan pokok APBD Kota Bandung Ekonomi Bandung DPRD Bandung meminta penyesuaian APBD dan pengendalian harga kebutuhan pokok guna menjaga daya beli masyarakat serta mendukung UMKM. TERASBANDUNG.COM - Kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan akibat ketidakpastian global dan penguatan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menjadi perhatian sejumlah pihak. Situasi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna, menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih adaptif melalui penyesuaian kebijakan anggaran agar mampu menjawab tantangan ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, Pemerintah Kota Bandung perlu meninjau kembali berbagai prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah tersebut dianggap penting agar program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran dalam menghadapi perubahan situasi ekonomi. “Penyesuaian anggaran perlu dilakukan agar pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk mengantisipasi dampak kondisi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, sektor kesehatan, dan aktivitas ekonomi warga,” ujarnya. Aries menilai kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari harus menjadi fokus utama pemerintah. Menurutnya, pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah berbagai tekanan yang muncul. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan pangan maupun kebutuhan harian lainnya memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan warga, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang lebih rentan terhadap perubahan kondisi pasar. Sebagai langkah antisipasi, Aries mendorong pemerintah untuk menyiapkan berbagai strategi stabilisasi harga sejak dini. Salah satunya melalui pelaksanaan operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi di masyarakat. “Operasi pasar memang bukan solusi permanen, tetapi dapat membantu masyarakat ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan. Langkah-langkah antisipatif seperti ini perlu dipersiapkan lebih awal,” katanya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi bagian utama dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Kelompok tersebut dinilai paling rentan merasakan dampak perlambatan ekonomi maupun kenaikan harga barang dan jasa. “Kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan harus tetap dapat diakses masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kelompok rentan tidak semakin terbebani akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu,” tuturnya. Selain mendorong langkah pemerintah, Aries juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan rumah tangga. Menurutnya, kewaspadaan terhadap perkembangan ekonomi perlu ditingkatkan agar setiap keluarga mampu menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi ke depan. “Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengatur pengeluaran secara bijak. Harapannya kondisi ekonomi tetap stabil, namun berbagai potensi risiko harus diantisipasi sejak sekarang,” pungkasnya.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/17/setelah-pembahasan-panjang-dprd-dan-pemkot-bandung-sepakat-sahkan-dua-aturan-strategis Wed, 17 Jun 2026 21:07:24 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/17/setelah-pembahasan-panjang-dprd-dan-pemkot-bandung-sepakat-sahkan-dua-aturan-strategis Perda Kota Bandung DPRD Bandung Ketertiban Umum DPRD dan Pemkot Bandung menyetujui dua perda baru terkait ketertiban umum serta pencegahan perilaku seksual berisiko demi perlindungan masyarakat. TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD Kota Bandung resmi menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung yang digelar pada Rabu, 17 Juni 2026. Kedua regulasi tersebut mencakup Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat serta Perda tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual. Pengesahan dilakukan setelah seluruh tahapan pembahasan antara legislatif dan eksekutif rampung serta memperoleh persetujuan dari seluruh fraksi di DPRD Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan penghargaan kepada pimpinan DPRD, anggota dewan, serta panitia khusus yang telah menyelesaikan pembahasan dua regulasi tersebut hingga mencapai tahap penetapan. "Dalam hal ini, kami menyampaikan apresiasi atas dedikasi, komitmen, dan segala ikhtiar yang telah ditunjukkan oleh panitia khusus DPRD hingga selesainya pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat serta Raperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual," ujar Farhan dalam tanggapannya. Menurut Farhan, keberadaan kedua perda tersebut memiliki nilai strategis karena menjadi pijakan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat. "Kedua raperda tersebut menyangkut penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, serta bagaimana kita melakukan perlindungan masyarakat terhadap berbagai perilaku yang berisiko, yang melanggar norma sosial dan nilai agama yang selama ini kita yakini bersama," katanya. Sebelum keputusan akhir diambil, DPRD Kota Bandung terlebih dahulu menerima laporan hasil pembahasan dari Panitia Khusus (Pansus) 13 dan Pansus 14 yang menangani masing-masing rancangan regulasi. Pansus 13 menjelaskan bahwa aturan mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diperlukan untuk menyesuaikan berbagai perubahan yang terjadi di tengah perkembangan Kota Bandung, baik dari sisi pertumbuhan wilayah, dinamika sosial, maupun perkembangan regulasi nasional. Melalui perda tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat dalam menjaga keamanan lingkungan, menciptakan ketertiban, serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Sementara itu, Pansus 14 menyampaikan bahwa penyusunan Perda tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual merupakan upaya preventif untuk menjawab tantangan sosial dan kesehatan yang berkembang di masyarakat. Panitia khusus juga menegaskan bahwa regulasi tersebut tidak ditujukan untuk memberikan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok ataupun individu tertentu. Fokus utama aturan tersebut diarahkan pada langkah-langkah pencegahan, pengendalian, perlindungan, rehabilitasi, pembinaan, serta penerapan sanksi administratif sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan disahkannya dua perda tersebut, Pemerintah Kota Bandung berharap memiliki perangkat hukum yang lebih efektif untuk menjaga ketertiban, meningkatkan rasa aman, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi seluruh warga Kota Bandung.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/17/dokter-dprd-bandung-imbau-pemeriksaan-darah-rutin-untuk-deteksi-dini-anemia-talasemia-dan-kanker-darah Wed, 17 Jun 2026 07:04:43 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/17/dokter-dprd-bandung-imbau-pemeriksaan-darah-rutin-untuk-deteksi-dini-anemia-talasemia-dan-kanker-darah DPRD Kota Bandung Pemeriksaan darah rutin penting untuk mendeteksi anemia, talasemia, leukemia, dan penyakit lain sejak dini meski tanpa gejala. TERASBANDUNG.COM - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung yang juga Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi dan Onkologi Medik, Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, Sp.PD., KHOM., MMRS., FINASIM, menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, khususnya tes darah, sebagai langkah awal untuk menemukan berbagai gangguan kesehatan sebelum memasuki tahap yang lebih serius. Menurut Agung, salah satu masalah kesehatan yang paling sering ditemukan melalui pemeriksaan laboratorium adalah anemia atau kondisi rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Meski demikian, banyak penderita tidak menyadari keberadaan penyakit tersebut karena tubuh masih mampu menyesuaikan diri pada tahap awal. “Anemia ringan umumnya tidak menimbulkan gejala karena tubuh masih mampu beradaptasi. Keluhan biasanya baru muncul ketika kadar hemoglobin sudah cukup rendah,” ujar Agung, Kamis (11/06/2026). Ketika kondisi anemia semakin berat, berbagai keluhan mulai muncul, seperti tubuh mudah lelah, kurang bertenaga, kesulitan berkonsentrasi, hingga gangguan pernapasan. Dalam banyak kasus, anemia justru ditemukan saat seseorang menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, bukan karena datang berobat akibat keluhan tertentu. Agung menjelaskan bahwa perempuan termasuk kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami anemia. Faktor menstruasi yang menyebabkan kehilangan darah secara berkala serta asupan nutrisi yang kurang memadai menjadi penyebab yang cukup sering ditemukan. Ia menambahkan, perhatian terhadap kesehatan darah menjadi semakin penting bagi perempuan yang sedang merencanakan pernikahan maupun kehamilan. Pemeriksaan sejak dini dinilai dapat membantu mencegah berbagai risiko kesehatan yang dapat berdampak pada ibu maupun anak. “Kondisi kesehatan darah sebaiknya diketahui sejak sebelum kehamilan agar dapat dilakukan penanganan lebih awal,” katanya. Selain anemia, Agung mengingatkan adanya sejumlah penyakit darah yang bersifat genetik dan dapat diturunkan dari orang tua kepada anak, salah satunya talasemia. Menurutnya, banyak individu yang menjadi pembawa sifat talasemia tanpa menunjukkan gejala apa pun sehingga sering tidak menyadari kondisinya. “Talasemia perlu diwaspadai karena banyak pembawa sifat talasemia yang tidak menunjukkan gejala apa pun. Jika kedua pasangan sama-sama membawa sifat talasemia, anak yang lahir berisiko mengalami talasemia mayor dan membutuhkan transfusi darah seumur hidup,” ujar Agung. Karena itu, ia menyarankan pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan untuk menjalani pemeriksaan darah sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kelainan darah yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa manfaat pemeriksaan darah tidak hanya terbatas untuk mendeteksi anemia. Perubahan jumlah sel darah putih dapat menjadi indikasi adanya infeksi, gangguan autoimun, hingga kanker darah seperti leukemia. Sementara itu, kelainan trombosit dapat berkaitan dengan berbagai kondisi kesehatan, mulai dari demam berdarah hingga gangguan pembekuan darah. “Terkadang kelainan darah bukan merupakan penyakit utama, tetapi menjadi tanda adanya gangguan lain di dalam tubuh. Karena itu pemeriksaan darah sangat penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini,” jelasnya. Menurut Agung, pemeriksaan darah dasar yang mencakup hemoglobin, leukosit, dan trombosit sudah mampu memberikan gambaran awal mengenai kondisi kesehatan seseorang. Pemeriksaan tersebut juga relatif mudah diakses karena tersedia di berbagai fasilitas layanan kesehatan, termasuk puskesmas. Bagi masyarakat yang masih berusia di bawah 40 tahun dan tidak memiliki keluhan kesehatan tertentu, pemeriksaan berkala dapat dilakukan dalam rentang beberapa tahun sekali. Namun, bagi mereka yang sering merasa lemas, mengantuk, cepat lelah, atau mengalami keluhan yang sulit dijelaskan penyebabnya, pemeriksaan kesehatan sebaiknya tidak ditunda. Di akhir keterangannya, Agung mengingatkan bahwa tubuh yang terasa sehat belum tentu terbebas dari penyakit. Kesadaran untuk melakukan pemeriksaan rutin menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas hidup dan mencegah penyakit berkembang tanpa disadari. “Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan diri. Pemeriksaan kesehatan rutin adalah investasi untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius,” pungkasnya.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/16/erick-darmadjaya-angkat-bicara-soal-pajak-stnk-ternyata-bukan-kebijakan-dprd-kota-bandung Tue, 16 Jun 2026 10:04:07 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/16/erick-darmadjaya-angkat-bicara-soal-pajak-stnk-ternyata-bukan-kebijakan-dprd-kota-bandung DPRD Kota Bandung Pajak Opsen STNK Erick Darmadjaya menegaskan pajak opsen STNK bukan usulan DPRD Bandung dan meminta hasil penerimaannya berdampak langsung bagi warga. TERASBANDUNG.COM – Polemik mengenai pajak opsen yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berasal dari DPRD Kota Bandung, meskipun masih banyak warga yang mengaitkan kenaikan nilai pajak pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan lembaga legislatif daerah. Menurut Erick, pajak opsen merupakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan penerimaan daerah. Karena itu, ia berharap masyarakat memahami sumber kebijakan tersebut secara utuh dan tidak keliru dalam menilai pihak yang bertanggung jawab. Di tengah perdebatan yang berkembang, Erick menilai fokus utama seharusnya tidak hanya tertuju pada besaran pajak yang dibayarkan masyarakat, melainkan juga pada bagaimana dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Yang terpenting, dana dari pajak opsen ini harus berdampak langsung bagi warga Kota Bandung. Seharusnya ada peningkatan kualitas fasilitas umum dan pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat. Jika dikelola dengan tepat, manfaatnya akan sangat besar,” ujar Erick. Ia menuturkan, masih banyak kebutuhan pembangunan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satu sektor yang dinilai mendesak adalah pendidikan, khususnya penyediaan sekolah negeri di kawasan yang hingga kini masih memiliki keterbatasan akses. Menurut Erick, sejumlah wilayah permukiman masih membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan agar masyarakat dapat memperoleh layanan sekolah negeri dengan lebih mudah dan terjangkau. Selain pendidikan, peningkatan layanan transportasi publik juga menjadi agenda penting yang sedang didorong Pemerintah Kota Bandung. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) guna menghadirkan moda transportasi massal yang lebih efektif dan nyaman bagi masyarakat. “Kita sedang membenahi transportasi umum. Mudah-mudahan program BRT berjalan lancar sehingga masyarakat memiliki pilihan transportasi yang baik dan tidak selalu terpikir untuk membeli kendaraan pribadi,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Erick turut menyoroti kondisi industri otomotif yang saat ini menghadapi tantangan cukup berat. Menurutnya, pasar kendaraan sedang mengalami perlambatan, ditandai dengan semakin tipisnya selisih harga antara kendaraan bekas dan kendaraan baru. Situasi tersebut diperparah dengan berbagai strategi pemasaran yang dilakukan produsen otomotif, mulai dari penawaran fitur terbaru hingga program promosi yang agresif untuk menarik minat konsumen. Lebih lanjut, Erick mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Bandung yang kini mencapai sekitar 2,6 juta jiwa harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Tanpa pertumbuhan pendapatan yang seimbang, jumlah penduduk yang terus bertambah berpotensi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan layanan publik. “Pertanyaannya, apakah pertumbuhan jumlah penduduk itu diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan sumber lainnya? Kalau tidak, tentu menjadi tantangan karena kebutuhan belanja kota sangat besar,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa struktur pengeluaran Pemerintah Kota Bandung saat ini masih cukup besar, terutama untuk belanja pegawai yang porsinya mencapai sekitar 29 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sisi lain, sektor industri juga menghadapi tekanan yang tidak ringan. Pelaku usaha lokal harus berhadapan dengan persaingan produk impor yang terus membanjiri pasar domestik, sementara biaya produksi di dalam negeri cenderung lebih tinggi. “Industri di Kota Bandung tidak sedang baik-baik saja. Ada gempuran produk impor dari China, sementara biaya produksi di sini cukup tinggi karena faktor tenaga kerja. Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi berbagai tantangan ekspor dan kepabeanan yang memengaruhi daya saing,” pungkasnya. Melihat berbagai tantangan tersebut, Erick menilai peningkatan pendapatan daerah harus diiringi dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Dengan demikian, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan daerah dapat benar-benar diterjemahkan menjadi pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kota Bandung.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/15/bapemperda-dprd-kota-bandung-minta-pembangunan-gedung-inspektorat-perhatikan-kepentingan-masyarakat Mon, 15 Jun 2026 07:00:26 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/15/bapemperda-dprd-kota-bandung-minta-pembangunan-gedung-inspektorat-perhatikan-kepentingan-masyarakat DPRD Kota Bandung DPRD Bandung menekankan penyelesaian aspek sosial sebelum pembangunan Gedung Inspektorat agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas. TERASBANDUNG.COM - Rencana pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung mendapat perhatian serius dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung. Selain memastikan kesiapan regulasi, DPRD juga menekankan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan sosial yang berpotensi muncul sebelum proyek pembangunan dijalankan. Komitmen tersebut mengemuka saat pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kota Bandung melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung di Kelurahan Braga, Jumat, 12 Juni 2026. Kunjungan lapangan tersebut dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung, Dudy Himawan, didampingi Wakil Ketua Bapemperda Asep Robin serta sejumlah anggota Bapemperda lainnya. Turut hadir dalam kegiatan itu jajaran Pemerintah Kota Bandung, mulai dari Inspektorat Daerah, unsur kewilayahan, hingga perwakilan masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari proses pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung melalui skema penganggaran tahun jamak atau multi years. Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung, Asep Robin, menjelaskan bahwa proses penyusunan regulasi tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan pembangunan fisik. Menurutnya, setiap kebijakan harus memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. "Sebelum kebijakan ini ditetapkan, segala dinamika yang terjadi di lapangan diharapkan harus sudah selesai terlebih dahulu. Kalau aspek teknis, Insyaallah regulasi ini akan terus berjalan, tetapi aspek sosial juga harus sudah terselesaikan, karena dikhawatirkan ketika infrastruktur ini dinilai megah, masih ada masyarakat yang menjadi korban akibat aspek sosial yang belum tuntas," ujarnya. Asep Robin menilai pembangunan infrastruktur publik harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi sosial masyarakat sekitar. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari hasil fisik yang terlihat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan seluruh proses berjalan adil dan memberikan manfaat yang luas. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Gedung Inspektorat Daerah memiliki tujuan strategis dalam mendukung penguatan fungsi pengawasan pemerintahan serta mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat melihat pembangunan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat sistem pemerintahan yang berpihak pada kepentingan warga. "Maka saya berharap masyarakat sekitar bisa berbesar hati, karena keberadaan Gedung Inspektorat Daerah ini kepentingannya juga bagi seluruh masyarakat Kota Bandung dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sebagai kebutuhan dasar bagi kita semua," kata Asep Robin. Lebih lanjut, Bapemperda menilai keberadaan Gedung Inspektorat Daerah nantinya dapat memperkuat efektivitas fungsi pengawasan serta mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, DPRD Kota Bandung menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan harus tetap mengedepankan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Pendekatan dialogis dinilai menjadi langkah penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang mungkin muncul selama proses pembangunan berlangsung. Melalui proses pembahasan yang matang dan pelibatan berbagai pihak, Bapemperda berharap pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dapat berjalan lancar, memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Bandung.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/14/asep-robin-dorong-knpi-antapani-lahirkan-inovasi-dan-kepemimpinan-pemuda-untuk-mendukung-pembangunan-kota-bandung Sun, 14 Jun 2026 08:54:59 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/14/asep-robin-dorong-knpi-antapani-lahirkan-inovasi-dan-kepemimpinan-pemuda-untuk-mendukung-pembangunan-kota-bandung DPRD Kota Bandung Asep Robin mendorong KNPI Antapani melahirkan inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan pemuda untuk mendukung pembangunan Kota Bandung. TERASBANDUNG.COM - Regenerasi kepemimpinan pemuda kembali berlangsung di Kecamatan Antapani. Pelantikan dan orientasi kepengurusan baru Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Antapani periode 2026-2029 menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mendukung pembangunan daerah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Antapani, Jumat, 12 Juni 2026 tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan. Hadir dalam kesempatan itu Anggota DPRD Kota Bandung Asep Robin, Camat Antapani Dra. Euis Robijjah, M.Si., serta Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Antapani AKP Taryo yang mewakili Kapolsek Antapani. Selain menghadiri prosesi pelantikan, Asep Robin juga memberikan pemaparan mengenai pentingnya keterlibatan pemuda dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah serta berkontribusi dalam pembangunan Kota Bandung. Menurutnya, KNPI memiliki peran strategis sebagai wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan kapasitas generasi muda. Karena itu, para pengurus yang dilantik tidak hanya dipersiapkan sebagai pemimpin di masa mendatang, tetapi harus mampu menunjukkan kepemimpinan dan kontribusi nyata mulai saat ini. "Saya berharap KNPI di Kecamatan Antapani ini bisa menjadi contoh dan tauladan bagi organisasi yang lain. Serta kepengurusan baru ini juga bisa melahirkan terobosan dan inovasi baru bagi para pemuda di Kecamatan Antapani," ujarnya. Asep Robin menilai keberadaan organisasi kepemudaan harus mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjadi motor penggerak berbagai program kreatif yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan generasi muda di lingkungan Antapani. Menurutnya, kolaborasi antara pemuda dan pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam mempercepat pembangunan di tingkat kewilayahan. Oleh karena itu, dirinya berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Insyaallah saya akan terus mendukung dan tetap optimis bagaimana kita mampu menciptakan kolaborasi terhadap para pemuda yang ada di Kecamatan Antapani ini," ucapnya. Sementara itu, Camat Antapani, Dra. Euis Robijjah, M.Si., berharap kepengurusan baru DPK KNPI Kecamatan Antapani dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah kecamatan serta berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Bandung. Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk menjaga soliditas organisasi dan menjadikan KNPI sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun partisipasi generasi muda. Pelantikan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa bakti kepengurusan sebelumnya yang dipimpin Adhitya Nugraha Triadie dan dimulainya kepengurusan baru periode 2026-2029 di bawah kepemimpinan Agung Purnama Sidik. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya berbagai gagasan, inovasi, dan program yang mampu meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan wilayah sekaligus memperkuat kontribusi KNPI bagi masyarakat Kecamatan Antapani.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/13/indri-rindani-dorong-umkm-dan-industri-kreatif-bandung-perkuat-kolaborasi-serta-jejaring-usaha Sat, 13 Jun 2026 16:50:03 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/13/indri-rindani-dorong-umkm-dan-industri-kreatif-bandung-perkuat-kolaborasi-serta-jejaring-usaha Anggota DPRD Depok DPRD Kota Bandung Indri Rindani mendorong UMKM Bandung memperkuat kolaborasi, jejaring usaha, dan memanfaatkan peluang ekonomi digital serta program pemerintah. TERASBANDUNG.COM - Transformasi digital membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Namun, keberhasilan dalam memanfaatkan peluang tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, melainkan juga kemampuan membangun kolaborasi dan memperluas jejaring. Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, saat menjadi narasumber dalam kegiatan bertajuk “Membangun Ekosistem Kewirausahaan Kreatif Melalui Sinergi Kebijakan Publik, Inovasi, dan Kemandirian Ekonomi di Era Transformasi Digital” yang digelar di Aula Utama Pascasarjana UIN Kota Bandung, Jumat, 12 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Indri menyoroti pentingnya membangun ekosistem kewirausahaan yang melibatkan berbagai pihak. Menurutnya, perkembangan sektor UMKM dan industri kreatif tidak dapat bertumpu pada satu elemen saja, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, akademisi, komunitas, hingga para pelaku usaha itu sendiri. "Kota Bandung memiliki potensi besar sebagai kota kreatif yang harus terus didorong melalui kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM," ujarnya. Sebagai anggota DPRD yang membidangi sektor perekonomian, Indri mengaku memahami berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha. Pengalaman panjangnya sebagai entrepreneur membuat dirinya cukup dekat dengan dinamika yang terjadi di lapangan, mulai dari persoalan pemasaran hingga akses terhadap program pengembangan usaha. "Selama 18 tahun saya merasakan langsung menjadi pelaku usaha. Karena itu, ketika diberi amanah sebagai anggota DPRD, saya berupaya memastikan adanya keberpihakan pemerintah kepada UMKM dan industri kreatif," katanya. Menurut Indri, saat ini berbagai peluang bagi pelaku usaha semakin terbuka. Pemerintah Kota Bandung telah menghadirkan sejumlah fasilitas yang dapat dimanfaatkan UMKM, mulai dari kemudahan pengurusan legalitas usaha hingga akses promosi melalui berbagai kegiatan pameran di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Meski demikian, ia menilai potensi tersebut harus diimbangi dengan kemampuan membangun relasi dan komunikasi yang lebih luas. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah memaksimalkan berbagai program pemerintah pusat yang tersedia untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat. Indri menilai keterbatasan anggaran daerah tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi ruang gerak pembangunan ekonomi. Dengan jejaring yang kuat, berbagai program kementerian dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha di daerah. "Program dari kementerian sangat banyak dan bisa diturunkan ke daerah. Karena itu, penting membangun jejaring dan komunikasi agar berbagai program pusat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bandung," ujarnya. Selain membahas penguatan ekonomi kreatif, Indri juga memberikan dorongan kepada generasi muda agar berani membangun usaha dan memanfaatkan peluang yang lahir dari perkembangan teknologi digital. Ia secara khusus mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan memiliki kemandirian ekonomi, tanpa harus meninggalkan peran penting dalam kehidupan keluarga. “Perempuan harus memiliki kemandirian ekonomi dan finansial. Namun, hal itu tetap dapat berjalan seiring dengan peran sebagai istri dan ibu dalam keluarga,” tuturnya. Menurut Indri, masa depan ekonomi kreatif Kota Bandung akan sangat ditentukan oleh keberanian generasi muda dalam berinovasi, membangun kolaborasi, serta memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana menciptakan peluang baru. Ia menegaskan bahwa DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan kebijakan agar berbagai program pemberdayaan ekonomi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Fungsi kami di legislatif adalah terus mengingatkan, mengawal, dan membuka jalan agar berbagai program yang ada dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/12/dprd-bandung-kawal-rencana-pembangunan-gedung-baru-rsud-pelayanan-warga-jadi-prioritas Fri, 12 Jun 2026 17:24:13 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/12/dprd-bandung-kawal-rencana-pembangunan-gedung-baru-rsud-pelayanan-warga-jadi-prioritas DPRD Kota Bandung pembangunan RSUD Kota Bandung Gedung Baru RSUD Bandung Dudy Himawan pelayanan kesehatan Bandung DPRD Bandung mengawal pembangunan Gedung Baru RSUD Kota Bandung agar layanan kesehatan tetap optimal selama proses konstruksi. TERASBANDUNG.COM - Rencana pembangunan Gedung Baru RSUD Kota Bandung mulai memasuki tahap pembahasan yang lebih mendalam. Sebelum regulasi terkait proyek tersebut dibahas lebih lanjut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung melakukan peninjauan langsung ke RSUD Kota Bandung pada Kamis, 11 Juni 2026. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung melalui skema penganggaran tahun jamak atau multiyears. Dalam kesempatan itu, Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung, Dudy Himawan, menegaskan bahwa pembangunan gedung baru RSUD memiliki arti penting bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di masa mendatang. “Pembangunan Gedung Baru RSUD Kota Bandung merupakan proyek strategis daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik. Dukungan harus disertai penguatan tata kelola, kepastian hukum, dan jaminan keberlangsungan pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya. Menurut Dudy, pembangunan fasilitas kesehatan berskala besar tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik semata. Yang tak kalah penting adalah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal selama proses konstruksi berlangsung. Ia menilai pemerintah harus menyiapkan strategi transisi yang matang agar aktivitas pelayanan medis tidak terganggu. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh layanan kesehatan secara aman dan nyaman meskipun pembangunan sedang berjalan. Karena itu, Bapemperda menekankan perlunya perencanaan transisi layanan yang terukur guna mengantisipasi kemungkinan berkurangnya kapasitas pelayanan selama masa pembangunan. Selain melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan regulasi, DPRD Kota Bandung juga menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek tersebut. Salah satu fokus utama adalah menjaga keberlangsungan pelayanan publik agar tetap berjalan normal dan dapat diakses masyarakat tanpa hambatan. Di saat yang sama, aspek keselamatan pasien juga harus menjadi prioritas dengan memastikan seluruh layanan klinis tetap berlangsung secara aman selama proses pembangunan. Tidak hanya itu, Bapemperda juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku. Menurut DPRD, kelengkapan aspek legal menjadi faktor penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari. Aspek lain yang mendapat perhatian adalah pengelolaan anggaran proyek. DPRD menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran agar setiap tahapan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Dudy menegaskan bahwa keberhasilan proyek tidak semata-mata diukur dari berdirinya bangunan baru yang lebih modern. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari terjaganya kualitas pelayanan kesehatan, kepastian hukum, serta tata kelola anggaran yang baik selama proses pembangunan berlangsung. "Pembangunan Gedung Baru RSUD Kota Bandung merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bandung. Karena itu, seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal," ujarnya. Melalui pengawasan yang berkelanjutan dan dukungan regulasi yang kuat, DPRD berharap pembangunan Gedung Baru RSUD Kota Bandung dapat menjadi fondasi bagi peningkatan layanan kesehatan yang lebih modern, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa depan.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/11/iman-lestariyono-dorong-pelayanan-kesehatan-gratis-berkualitas-dan-merata-bagi-warga-kota-bandung Thu, 11 Jun 2026 19:09:37 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/11/iman-lestariyono-dorong-pelayanan-kesehatan-gratis-berkualitas-dan-merata-bagi-warga-kota-bandung DPRD Kota Bandung pelayanan kesehatan gratis Bandung Iman Lestariyono layanan kesehatan Gedebage kesehatan masyarakat Bandung Ketua Komisi IV DPRD Bandung mendorong layanan kesehatan gratis yang berkualitas, merata, cepat, dan mudah diakses seluruh warga. TERASBANDUNG.COM - Meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas persoalan kesehatan di Kota Bandung menuntut hadirnya sistem pelayanan kesehatan yang semakin kuat, merata, dan mudah diakses seluruh masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Bandung yang terus mendorong penguatan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan tanpa hambatan ekonomi. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara. Karena itu, seluruh warga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya menjadi narasumber pada kegiatan Loka Karya Mini (Lokmin) Bidang Kesehatan bertema Pelayanan Kesehatan Gratis yang digelar di Pendopo Kecamatan Gedebage, Rabu, 10 Juni 2026. Menurut Iman, konsep pelayanan kesehatan gratis tidak boleh dimaknai sebatas pembebasan biaya. Lebih dari itu, masyarakat harus tetap memperoleh pelayanan yang profesional, cepat, nyaman, dan berstandar baik. "Kami memandang bahwa pelayanan kesehatan gratis bukan berarti pelayanan yang seadanya. Yang harus diwujudkan adalah pelayanan yang mudah diakses, cepat, bermutu, ramah kepada masyarakat, transparan, dan berkelanjutan sehingga tidak ada warga yang terhambat memperoleh layanan kesehatan hanya karena faktor ekonomi," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa tantangan sektor kesehatan di Kota Bandung semakin beragam. Selain pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, mobilitas masyarakat yang tinggi turut memengaruhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih luas dan adaptif. Berbagai persoalan seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, stunting, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lansia, hingga kesehatan jiwa menjadi isu yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Di sisi lain, masih terdapat ketimpangan akses pelayanan kesehatan yang harus segera diatasi, terutama di wilayah yang mengalami perkembangan kawasan permukiman secara pesat. Gedebage menjadi salah satu contoh kawasan yang membutuhkan perhatian lebih. Sebagai wilayah yang terus berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dinilai akan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Untuk itu, Iman menilai pembangunan kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada pelayanan pengobatan. Langkah pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat juga harus menjadi prioritas melalui berbagai program promotif dan preventif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi kesehatan keluarga, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), imunisasi, skrining penyakit, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain itu, penguatan layanan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit juga perlu terus dilakukan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal. Menurutnya, puskesmas memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi titik terdepan pelayanan kesehatan sekaligus pusat edukasi dan deteksi dini berbagai penyakit di lingkungan masyarakat. Sementara itu, kecamatan dan kelurahan memiliki fungsi penting dalam mendukung integrasi data sosial dan kesehatan yang dibutuhkan untuk penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Meski demikian, Iman mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang maksimal. "Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan kerja pemerintah saja. Namun diperlukan adanya kolaborasi dan sinergitas antara DPRD, Pemerintah Kota Bandung, tenaga kesehatan, kecamatan dan kelurahan, kader Posyandu, PKK, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas," katanya. Sebagai mitra pemerintah dalam bidang kesejahteraan rakyat, Komisi IV DPRD Kota Bandung berkomitmen terus mengawal berbagai kebijakan kesehatan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Fokus penguatan diarahkan pada peningkatan kapasitas puskesmas, pemenuhan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas yang memadai, perluasan akses layanan bagi kelompok rentan, serta percepatan digitalisasi sistem kesehatan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, akurat, merata, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung di tengah dinamika perkotaan yang terus berkembang.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/10/aswan-asep-wawan-dorong-peran-keluarga-dalam-pencegahan-aids-tuberkulosis-dan-malaria-di-kota-bandung Wed, 10 Jun 2026 15:46:32 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/10/aswan-asep-wawan-dorong-peran-keluarga-dalam-pencegahan-aids-tuberkulosis-dan-malaria-di-kota-bandung dprd-kota-bandung pencegahan AIDS Kota Bandung Tuberkulosis Bandung Aswan Asep Wawan DPRD Bandung keluarga sehat Kota Bandung pencegahan HIV AIDS dan TB Aswan Asep Wawan menegaskan keluarga menjadi kunci pencegahan AIDS, TB, dan Malaria melalui edukasi kesehatan dan kolaborasi masyarakat. TERASBANDUNG.COM - Upaya pencegahan penyakit menular tidak dapat hanya mengandalkan layanan kesehatan maupun program pemerintah semata. Keterlibatan keluarga dinilai menjadi faktor penting dalam membangun masyarakat yang sehat dan tangguh menghadapi berbagai ancaman penyakit, termasuk HIV/AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria. Pesan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, S.E., saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria yang diselenggarakan DP3A Kota Bandung di Kantor Kelurahan Cisaranten Kulon, Rabu, 9 Juni 2026. Kegiatan itu diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, terutama kader PKK dan Posyandu yang selama ini berperan aktif dalam edukasi kesehatan di lingkungan masing-masing. Dalam pemaparannya, Aswan menekankan bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam mencetak generasi yang sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Oleh karena itu, langkah pencegahan penyakit menular harus dimulai dari lingkungan keluarga sebelum dilakukan di tingkat yang lebih luas. "Pembangunan keluarga merupakan investasi sosial paling strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” tuturnya. Menurut Aswan, tantangan penanganan HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria masih membutuhkan perhatian serius. Selain berdampak terhadap kesehatan, penyakit menular juga dapat memicu berbagai persoalan sosial dan ekonomi di dalam keluarga. Ia menyebut kondisi tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kerentanan sosial, munculnya kemiskinan baru, risiko putus sekolah, hingga persoalan stunting pada anak. Karena itu, keluarga harus menjadi benteng pertama dalam membangun kesadaran hidup sehat sekaligus memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang menghadapi masalah kesehatan. “Mengapa keluarga menjadi kunci? Karena dari keluarga lah, kita membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, mengawasi kesehatan anggota keluarga, memberikan dukungan psikologis, menghilangkan stigma terhadap penderita, hingga menjadi lingkungan pertama pencegahan penyakit. Oleh karena itu, keluarga yang kuat adalah benteng pertama pencegahan AIDS, TB, dan Malaria," ujar Aswan. Sebagai mitra pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, Komisi IV DPRD Kota Bandung terus mendorong berbagai langkah strategis untuk memperkuat pencegahan penyakit menular. Fokus tersebut diwujudkan melalui sejumlah prioritas kebijakan yang menitikberatkan pada edukasi kesehatan keluarga, pencegahan HIV/AIDS sejak usia remaja, percepatan eliminasi TB, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan program kesehatan tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan kolaboratif dan partisipatif menjadi kunci dalam mempercepat penurunan kasus penyakit menular di Kota Bandung. "Mari kita jadikan keluarga sebagai pusat pendidikan kesehatan, pusat perlindungan anak, dan pusat pembentukan karakter. Pencegahan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama demi mewujudkan Kota Bandung yang sehat, tangguh, dan berdaya saing," ujarnya. Aswan menambahkan, DPRD Kota Bandung memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan keluarga berkualitas melalui kebijakan dan alokasi anggaran daerah. Ia menilai upaya pencegahan akan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan setelah penyakit muncul. Karena itu, peran organisasi masyarakat seperti PKK, Posyandu, Warga Peduli AIDS (WPA), Karang Taruna, pengurus RW, hingga seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat untuk mewujudkan target eliminasi AIDS, TB, dan Malaria di Kota Bandung.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/06/tingkatkan-kepercayaan-investor-pemprov-jabar-dan-pt-pii-tandatangani-perjanjian-penjaminan-tppasr-legok-nangka Sat, 06 Jun 2026 10:20:20 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/06/tingkatkan-kepercayaan-investor-pemprov-jabar-dan-pt-pii-tandatangani-perjanjian-penjaminan-tppasr-legok-nangka Pemprov Jabar Dedi Mulyadi PT Jabar Environmental Solutions (JES) menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/ PT PII TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PT Jabar Environmental Solutions (JES) menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/ PT PII terkait proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPASR) Legok Nangka. Penjaminan dari PT PII ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek infrastruktur sektor lingkungan hidup yang selama ini memiliki kompleksitas tinggi, baik dari sisi teknis maupun pembiayaan. Plt. Direktur Utama PT PII, Andre Permana, menyampaikan, penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat kelayakan mendapat pembiayaan bank sehingga mampu menarik partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penjaminan TPPASR Regional Legok Nangka merupakan pencapaian penting bagi PT PII. Selain menjadi proyek KPBU pertama pada 2026, proyek ini juga merupakan proyek sektor persampahan pertama dalam portofolio penjaminan PT PII yang akan memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian daerah. "Proyek ini dapat mengurangi timbulan sampah, peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah, serta penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan sampah menjadi energi”, jelas Andre, Kamis (4/6/2026). KPBU TPPASR Legok Nangka menjadi tempat pengelolaan sampah untuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang dengan kapasitas hingga 2.131 ton/hari. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa keberadaan TPPASR Legok Nangka diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mendukung pengelolaan sampah regional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap fasilitas pembuangan akhir yang telah mengalami keterbatasan kapasitas. "Saya mengapresiasi peran PT PII yang telah memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek ini karena hal tersebut menjadi landasan kuat untuk memastikan proyek berjalan sesuai komitmen," kata Dedi. Dengan teknologi waste-to-energy yang mampu mereduksi sampah hingga 85 persen dan menghasilkan energi listrik hingga 40,79 MW, Legok Nangka akan menjadi tonggak transformasi pengelolaan sampah Jawa Barat yang modern, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bandung Raya dan sekitarnya. HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar ]]> https://www.terasbandung.com/2026/06/03/itqan-peduli-terapkan-skkni-dalam-kurban-iduladha-1447-libatkan-juleha-bersertifikat Wed, 03 Jun 2026 10:00:12 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/06/03/itqan-peduli-terapkan-skkni-dalam-kurban-iduladha-1447-libatkan-juleha-bersertifikat kurban SKKNI Juleha bersertifikat Itqan Peduli kurban distribusi daging kurban Iduladha Indonesia Itqan Peduli terapkan standar SKKNI dalam kurban Iduladha 1447 dengan Juleha bersertifikat, distribusikan daging ke 2.631 penerima manfaat. TERASBANDUNG.COM - Pelaksanaan kurban Iduladha 1447 Hijriah oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Itqan Peduli tampil dengan pendekatan berbeda. Tidak hanya berorientasi pada ibadah, proses penyembelihan hewan kurban juga dijalankan secara profesional dengan standar nasional. Dalam pelaksanaannya, Itqan Peduli melibatkan Juru Sembelih Halal (Juleha) yang telah memiliki sertifikasi resmi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan penyembelihan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah sekaligus memenuhi kaidah syariat. "Pelibatan Juleha ini kami lakukan supaya proses penyembelihan hewan kurban sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)," ungkap Direktur Operasional Itqan Peduli, Edwin Gafitra Setiawan dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026). Konsep kurban berbasis SKKNI sendiri menitikberatkan pada proses penyembelihan oleh tenaga ahli dengan standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Tidak hanya memastikan kehalalan, aspek kebersihan dan kondisi hewan juga menjadi perhatian utama. "Jadi kami juga memperhatikan dalam perlakuan terhadap hewan kurban supaya tidak stress sebelum penyembelihan dan tidak merasakan rasa sakit berlebih saat disembelih," tambah Edwin. Distribusi Luas untuk Masyarakat Selain proses yang terstandar, kegiatan ini juga membawa dampak sosial yang luas. Itqan Peduli bersama unit-unit dalam Itqan Group, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Sekolah Itqan, menggelar penyembelihan sekaligus pendistribusian daging kurban. Kegiatan berlangsung di sejumlah lokasi seperti Masjid Al-Ibtida, kawasan Cicalengka, Soreang, serta lingkungan Sekolah Itqan. Total 11 ekor sapi dan 15 ekor domba dari 92 pekurban berhasil disalurkan kepada masyarakat. "Alhamdulillah, telah terdistribusikan daging kurban kepada 2.631 penerima manfaat yang tersebar di sekitar lingkungan Sekolah, dan masyarakat yang membutuhkan," ungkap Founder Itqan, Adhy Suryadi, didampingi Imam Hadi Nurzaman. Adhy menekankan bahwa nilai utama Iduladha tidak hanya terletak pada penyembelihan hewan, tetapi juga pada semangat berbagi dan kepedulian sosial. “Melalui kegiatan ini, kami berharap semangat berkurban dapat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang menghadirkan kebahagiaan dan keberkahan bagi banyak orang,” ujarnya. Sinergi antara lembaga, komunitas, serta tenaga profesional menjadi kunci keberhasilan program ini. Ke depan, Itqan Peduli berkomitmen untuk terus memperluas manfaat kurban agar semakin banyak masyarakat yang merasakan keberkahannya.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/05/31/prabowo-terbitkan-aturan-baru-nasib-pendanaan-kereta-cepat-jakarta-bandung-kembali-diatur Sun, 31 May 2026 18:42:51 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/05/31/prabowo-terbitkan-aturan-baru-nasib-pendanaan-kereta-cepat-jakarta-bandung-kembali-diatur Prabowo Subianto Kereta Cepat Jakarta-Bandung Presiden Prabowo menerbitkan aturan baru terkait Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. AHY ditunjuk sebagai ketua menggantikan Luhut. TERASBANDUNG.COM - Prabowo Perbarui Struktur Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, AHY Kini Pimpin Pengawasan Proyek Pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap tata kelola proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan regulasi terbaru yang mengatur keberlanjutan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung sekaligus memperbarui struktur kepemimpinan di dalamnya. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Melalui aturan tersebut, komite tetap memiliki peran sentral dalam mengawal berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan proyek, khususnya yang menyangkut pembiayaan dan dukungan pemerintah. Salah satu mandat utama yang diberikan kepada komite adalah menangani berbagai kemungkinan yang muncul akibat kenaikan atau perubahan biaya proyek atau cost overrun. Baca Juga : Dedi Mulyadi Turun Tangan, Pelaku Pemalakan Pengendara di Dago Akhirnya Diamankan, Polisi Ungkap Motif Pelaku Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3A Ayat 3, komite bertugas menyepakati maupun menetapkan langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan patungan apabila terjadi persoalan pembengkakan biaya. Ruang lingkup tugas tersebut mencakup penyesuaian komposisi kepemilikan pada perusahaan patungan hingga perubahan persyaratan dan nilai pinjaman yang diterima untuk mendukung kelangsungan proyek. Selain itu, komite juga memiliki kewenangan menentukan bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah guna membantu penyelesaian kewajiban perusahaan patungan ketika terjadi kenaikan biaya pembangunan. Dukungan Pemerintah Dalam pelaksanaannya, komite akan mengkaji berbagai opsi dukungan negara terhadap proyek kereta cepat tersebut. Salah satu skema yang diatur adalah kemungkinan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada konsorsium badan usaha milik negara yang terlibat dalam proyek. Tidak hanya itu, pemerintah juga membuka peluang pemberian jaminan negara apabila diperlukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan modal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Seluruh ketentuan teknis mengenai tugas dan kewenangan komite nantinya akan dirinci lebih lanjut melalui regulasi turunan yang diterbitkan oleh pemerintah. “Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” tulis Pasal 3A Ayat 4 beleid itu. AHY Resmi Gantikan Luhut Perubahan penting lainnya terdapat pada susunan kepemimpinan komite. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Posisi tersebut sebelumnya dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Oktober 2021. Baca Juga : Muhammad Farhan Sebut Kiprah Persib di ACL Two Berpotensi Perkuat City Branding Kota Bandung Pergantian kepemimpinan ini menandai penyesuaian struktur pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto sekaligus menempatkan AHY sebagai figur utama dalam koordinasi proyek strategis tersebut. Dalam struktur terbaru, AHY akan didampingi oleh Airlangga Hartarto sebagai wakil ketua. Sementara jajaran anggota komite terdiri dari sejumlah pejabat strategis pemerintah, antara lain Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri ATR/BPN, Kepala Badan Pengaturan BUMN, serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dengan susunan baru tersebut, pemerintah berharap koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam menghadapi tantangan pembiayaan dan pengembangan proyek pada masa mendatang.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/05/21/bobotoh-for-humanity-gandeng-sejumlah-laz-jawa-barat-hadirkan-event-sosial-dan-sepak-bola-di-garut Thu, 21 May 2026 21:52:21 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/05/21/bobotoh-for-humanity-gandeng-sejumlah-laz-jawa-barat-hadirkan-event-sosial-dan-sepak-bola-di-garut Bobotoh Bobotoh For Humanity 2026 Bobotoh For Humanity di Garut menggandeng Rumah Zakat, AbulYatama, dan Itqan Peduli dalam event sosial dan sepak bola. TERASBANDUNG.COM - Sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Bobotoh For Humanity, program kolaborasi sosial yang diinisiasi Republik Bobotoh. Kesepakatan kerja sama itu ditandai melalui agenda penandatanganan bersama beberapa lembaga zakat, Kamis (21/05/2026). Adapun lembaga yang terlibat dalam kolaborasi tersebut di antaranya Rumah Zakat, AbulYatama Indonesia, dan Itqan Peduli. Area Manager Rumah Zakat Jawa Barat, Encang Sukirman, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang dibangun bersama komunitas Bobotoh. "Kami sangat menyambut baik terkait kolaborasi antara Republik Bobotoh dengan lembaga-lembaga Zakat di Jabar ini," ungkap Area Manager Rumah Zakat Jawa Barat, Encang Sukirman. Digelar di Garut, Hadirkan Nuansa Hiburan dan Kemanusiaan Event Bobotoh For Humanity dijadwalkan berlangsung di Stadion RAA Adiwijaya, Kabupaten Garut, Minggu 21 Juni 2026. Acara ini akan memadukan unsur olahraga, hiburan, hingga kegiatan sosial dalam satu rangkaian besar. Berbagai agenda telah dipersiapkan, mulai dari coaching clinic, panggung hiburan, bazar UMKM, hingga pertandingan exhibition charity antara RB Team Legend yang diperkuat mantan pemain Persib Bandung melawan Garut All Star. Rumah Zakat pun berencana melibatkan anak-anak yatim dan dhuafa agar mereka bisa ikut merasakan atmosfer positif dari kegiatan tersebut. "Kami ingin berbagi dengan mereka sekaligus memberikan inspirasi bahwa mereka akan menjadi generasi pemain sepakbola profesional berikutnya," tambah Encang. Anak Yatim Diharapkan Terinspirasi Direktur Partnership & Communication LAZ AbulYatama Indonesia, Renno I Mahmoedin, menilai konsep Bobotoh For Humanity memiliki pesan sosial yang kuat di tengah antusiasme publik terhadap sepak bola. "Ini menandakan orang Indonesia khususnya Jabar adalah para dermawan meskipun euforia di tengah kemenangan Persib tapi tetap peduli terhadap sesama," ungkap dia. Menurut Renno, AbulYatama juga akan membawa anak-anak binaan mereka untuk hadir langsung di event tersebut. "Saya berharap mereka akan memperoleh inspirasi dan In Aya Allah akan menjadi pemain-pemain profesional seperti Beckham Putra," tambah dia. Bobotoh Diajak Menebar Kebaikan Hal senada disampaikan Direktur Operasional LAZ Itqan Peduli, Edwin Gafitra Setiawan. Ia menilai Bobotoh For Humanity menjadi konsep acara yang unik karena menggabungkan hiburan sepak bola dengan aksi berbagi. "Kami akan mendukung penuh event ini dengan menghadirkan segala potensi yang kami miliki. Mudah-mudahan bisa menambah manfaat dan kebaikan buat para Bobotoh," tandas Edwin. Sementara itu, Manajer Funding Bobotoh For Humanity, Riffa Anggadhitya Umum, mengapresiasi dukungan berbagai lembaga sosial yang telah ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. "Semoga bisa lebih mensukseskan event nanti di Garut," ungkap dia. Riffa berharap keterlibatan banyak lembaga sosial dapat mendorong semangat Bobotoh untuk terus berbagi dan membantu masyarakat yang membutuhkan melalui momentum kebersamaan ini.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/05/16/wow-bandara-husein-disulap-jadi-surga-modifikasi-puluhan-mobil-keren-serbu-w3st-side-aksara Sat, 16 May 2026 22:58:50 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/05/16/wow-bandara-husein-disulap-jadi-surga-modifikasi-puluhan-mobil-keren-serbu-w3st-side-aksara Kilauan modifikasi ekstrem memanaskan suasana Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Sabtu (16/5/2026). TERASBANDUNG. COM - Kilauan modifikasi ekstrem memanaskan suasana Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Sabtu (16/5/2026). Puluhan mobil keren dari berbagai daerah tampil memukau dalam ajang W3st Side AK.SA.RA-Car Modification Contest, sebuah festival otomotif yang langsung mencuri perhatian di tahun perdananya. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 60 mobil modifikasi ikut ambil bagian dalam event ini. Para peserta datang dari berbagai kota, mulai dari Jabodetabek, Yogyakarta, hingga sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Garut dan Tasikmalaya. Founder W3st Side, Zikri Zime, mengaku bangga melihat antusiasme para peserta yang begitu besar meski acara ini baru pertama kali digelar. “Kalau total keseluruhan ada sekitar 60 mobil. Pesertanya datang dari Jabodetabek, Yogyakarta, dan kota-kota satelit Bandung juga hampir semuanya ikut meramaikan,” ujarnya. Menurut Zikri, kehadiran peserta dari luar kota menjadi bukti bahwa W3st Side langsung mendapat tempat di hati pecinta otomotif. “Ini tahun pertama, tapi menurut saya kami sudah bisa berdiri cukup kuat karena berhasil menghadirkan teman-teman dari luar kota untuk ikut di event ini,” katanya. Tak hanya menghadirkan kontes modifikasi dengan puluhan kategori, festival ini juga diramaikan dengan kompetisi diecast skala 1:64 hingga berbagai special performance yang membuat suasana semakin hidup. Nama “W3st Side” sendiri ternyata punya filosofi khusus. Zikri menjelaskan bahwa konsep tersebut mewakili wilayah Indonesia bagian barat atau WIB, yang diharapkan memiliki event otomotif dengan identitas baru dan berbeda dari yang lain. “Kami ingin wilayah WIB atau West Side punya event otomotif dengan rasa baru. Karena itu saya berkolaborasi dengan Pak Fahmi untuk menghadirkan konsep yang fresh,” jelasnya. Menariknya, acara ini juga dirancang ramah keluarga dan anak-anak. Panitia menyediakan area playground, bahkan anak usia 0 hingga 7 tahun bisa masuk gratis. Tujuannya tak lain untuk mengenalkan dunia otomotif sejak usia dini. “Kami ingin ada regenerasi. Anak-anak bisa mengenal otomotif dari kecil, melihat mobil-mobil keren dan memahami seperti apa event otomotif yang bagus,” tambahnya. Sementara itu, Project Manager W3st Side, Fahmi Damarjati, mengungkapkan bahwa pemilihan Bandara Husein Sastranegara sebagai venue merupakan bagian dari konsep besar untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda. “Dari awal brainstorming, kami memang ingin membuat terobosan baru. Setahu saya belum pernah ada car exhibition yang benar-benar digelar di dalam gedung bandara,” katanya. Menurut Fahmi, lokasi pameran yang berada langsung di area bandara menjadi pembeda paling mencolok dibanding event otomotif lainnya. “Mobil-mobil dipamerkan dekat area loket, bahkan sampai lantai dua gedung bandara. Ini jadi identitas yang sangat kuat dan sulit ditiru,” ungkapnya. Namun di balik kemegahan acara tersebut, ada proses panjang yang harus dilalui, terutama soal perizinan dan keamanan venue. “Kami harus meyakinkan pihak Angkasa Pura bahwa acara ini bisa berjalan aman dengan berbagai skema yang sudah disiapkan. Itu menjadi tantangan yang luar biasa,” jelas Fahmi. Ia pun berharap kesuksesan event ini bisa menjadi sejarah baru di dunia otomotif Indonesia. “Kalau ini sukses, nantinya akan jadi cerita bahwa pernah ada event mobil yang digelar langsung di dalam gedung bandara,” ujarnya. Ke depan, Zikri dan Fahmi berharap W3st Side bisa menjadi agenda rutin tahunan sekaligus tumbuh menjadi salah satu festival otomotif terbesar di Indonesia bagian barat.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/05/06/billy-martasandy-masuk-majelis-pakar-dklpt-siap-dorong-transformasi-pendidikan-tinggi Wed, 06 May 2026 17:58:20 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/05/06/billy-martasandy-masuk-majelis-pakar-dklpt-siap-dorong-transformasi-pendidikan-tinggi TERASBANDUNG.COM Billy Martasandy S.Psi. M.Si. Ph.D resmi bergabung sebagai anggota Majelis Pakar dalam Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT). Penunju TERASBANDUNG.COM - Billy Martasandy, S.Psi., M.Si., Ph.D resmi bergabung sebagai anggota Majelis Pakar dalam Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT). Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Masuknya Billy menambah jajaran tokoh akademik dan praktisi yang dipercaya memberikan arah strategis bagi pengembangan perguruan tinggi. Selama ini, ia dikenal aktif dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, kepemimpinan, serta penguatan kapasitas institusi pendidikan. Melalui perannya di berbagai inisiatif, termasuk di Martasandy Group Indonesia, Billy konsisten mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam dunia pendidikan. Ia menyebut penunjukan ini sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh komitmen. Menurutnya, pendidikan tinggi perlu terus beradaptasi dengan perubahan global yang dinamis. “Ini merupakan amanah yang penting. Saya ingin berkontribusi dalam menghadirkan gagasan yang konstruktif, khususnya terkait inovasi, kolaborasi, serta peningkatan kualitas lulusan agar mampu bersaing secara global,” ungkapnya. DKLPT sendiri merupakan forum kolaboratif yang mempertemukan akademisi, pakar, dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi. Organisasi ini berperan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan mutu pendidikan agar selaras dengan kebutuhan industri. Peran Majelis Pakar dinilai krusial karena menjadi pengarah dalam merumuskan strategi berbasis keilmuan dan pengalaman praktis. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara dunia kampus dan dunia kerja. Dengan bergabungnya Billy Martasandy, DKLPT optimistis dapat memperkuat kontribusinya dalam mendorong transformasi pendidikan tinggi, terutama di tengah tantangan era digital dan disrupsi global yang semakin kompleks.**** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/05/04/supermusic-kecil-tapi-party-jilid-3-jadi-moment-berdenyutnya-kembali-musik-keras Mon, 04 May 2026 13:26:14 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/05/04/supermusic-kecil-tapi-party-jilid-3-jadi-moment-berdenyutnya-kembali-musik-keras gelaran Kecil Tapi Party Jilid 3 yang berlangsung di Archery Field Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (3/05/2026). TERASBANDUNG.COM - Menyambung euforia  Supermusic United Day 9 di Bandung beberapa waktu lalu, kolaborasi Supermusic dan Hellprint resmi memperkenalkan Kecil Tapi Party Jilid 3. Dengan mengusung semangat kesetaraan dengan menghapus batasan antara penampil dengan penonton, gelaran Kecil Tapi Party Jilid 3 yang berlangsung di Archery Field Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (3/05/2026). Ini menjadi moment festival musik yang dirayakan dalam 'jarak nol meter', yang menciptakan ruang energi tanpa sekat barikade mengalir langsung dari musisi diatas panggung langsung ke penonton. Menghadirkan 3 band besar seperti Selalu Lancar Rejeki (SLR),  510 dan Seringai yang baru saja meluncurkan album baru dan tampil dengan personil anyar mereka menjadi moment kembali berdenyutnya musik keras di Soreang  Tidak hanya Seringai, SLR dan 510, gelaran yang juga menjadi after party resmi dari Supermusic United Day 9 ini, turut dipanaskan oleh aksi panggung local heroes atau band lokal seperti Alkateri, Bradford, Bleeding Tragedy, Hyper, Sara dan Dimorphous yang turut menujukkan taringnya. Tak ayal sejak sore hari venue Archery Field Si Jalak Harupat pun sudah dipadati penonton. Animo penonton terhadap para penampil pun tak terbendung. Dengan energi yang tak terbendung mereka  moshing sambil menikmati alunan lagu yang dimainkan setiap band. Perwakilan Supermusic Regional Bandung, Tries Pondang menyampaikan Supermusic Kecil Tapi Party jilid 3 ini akan digelar di tiga kota, yaitu Soreang (3 Mei), Kuningan (10 Mei), dan Garut (16 Mei). "Jadi  kalau kita berbicara kecil tapi party, ini yang masih rangkaian dari United Day kemarin, event yang besar kemarin di Tritan Point gitu.  Untuk talentnya di sini ada talent-talent yang memang secara  fanbase mereka itu sangat besar di ketiga kota itu tadi dan sedang digandrungi oleh anak-anak muda sekarang," ujar Tries kepada wartawan, Minggu (03/05/2026). Tries membeberkan Supermusic Kecil Tapi Party ini sengaja digelar didaerah aebagai bentuk apresiasi Supermusic terhadap Superfriends yang ada di daerah, yang tidak sempat menonton United Day. Sehingga Supermusic dan Hellprint memutuskan untuk mendatangi langsung ke daerah-daerah. "Kita apa istilahnya jemput bola lah ya. Dari Supermusic dan teman-teman Hellprint pengen jemput bola ke daerah  untuk bikin festival. Karena kan kebanyakan festival itu dibikinnya di kota-kota besar gitu. Karena kita pengen di second city, makanya kita gelar di Soreang, terus ada di Kuningan dan ada di Garut. Menurut saya kita harus berani untuk melakukan jemput bola agar bisa memberikan entertain buat mereka yang ada di daerah juga," bebernya. Disinggung mengapa memilih Soreang, Tries menyampaikan pihaknya berkoordinasi dengah Hellprint mencari daerah mana yang jarang menggelar kegiatan festival musik bergenre musik keras. "Ya, kita pilih Soreang karena sudah lama juga tidak menggelar kegiatan musik keras gitu. Setelah itu kita tarik lagi band mana aja yang dinantikan penggemar musik keras di daerah Soreang dan sekitarnya. Muncullah tiga band, ada Seringai, 510 dan juga ada SLR. Dan ya Alhamdulillah dari pihak kepolisian, juga dari pihak Pemda setempat sangat mendukung kegiatan ini," katanya. Tries pun mengaku tak mematok target penonton tinggi seperti United Day. Mengingat pagelaran Supermusic Kecil Tapi Party ini skalanya lebih kecil. "Inikan masih rangkaian yang sifatnya kecil tapi party, kecilnya itu ya kita enggak mau melebihi kapasitas target audience yang ada di Big Bang kita kemarin. Jadi kita target ya 3.000- 4.000 penonton, karena ini masih medium sih," tegasnya. Lebih jauh Tries menyampaikan selain menikmati suguhan musik, penonton juga nisa menikmati sejumlah brand activity yang ada di venue. "Jadi, kita pengen benar-benar festival musik ini nyaman, aman dan juga kita lihat kebersihan pun juga terjaga. Karena yang jadi catatan dalam sebuah festival musik itu adalah kebersihan karena sampah di mana-mana. Itu pun jadi fokus kita, yang mana kita sudah siapkan petugas untuk menjaga kebersihan di venue. Disini kita ingin perlihatkan perlihatkan kalau festival musik itu jauh dari masalah sampah," kata Tries. Dany Kajul, perwakilan dari Hellprint memaparkan meskipun identik dengan festival musik keras tapi Supermusic Kecil Tapi Party ini sebenarnya all genre, dengan mengusung misi regenerasi band. "Jadi dari dulu memang misi kita  pengen mainin band-band baru selalu seperti itu. Untuk pemilihan band ya sesuai dengan karakter daerahnya. Kebetulan Seringai kemarin  baru launching album baru bareng Supermusic juga. Penampilan mereka kali ini menjadi rangkaian pertama mereka manggung dengan personil baru selepas almarhum Ricky meninggal. Saya berharap ini jadi nostalgia buat Serigala Militia yang ada di Bandung," bebernya. Termasuk 510 juga kemarin saya bantu untuk keberangkatan mereka ke Jepang bersama Supermusic.Kalau SLR kan lagi ramai di Gen Z. Terus sekarang ada yang lagi ramai lagi di Bandung, Alkateri ya kita ambil buat manggung disini," tambahnya. Dikatakan Kajul, pihaknya memang sengaja mengemas event Supermusic Kecil Tapi Party ini dengan konsep kebersamaan. Dalam artian  pihaknya tidak membedakan perlakuan terhadap para talent. "Kita memang mengusung lebih ke all genre, terus kebersamaan. Seperti kebersamaan di backstage itu kita enggak ada sekat. Antara talent yang sudah besar maupun band lokal semua barengan aja gitu kan. Kalau saya lihat di festival lain kan dibedain nih antara main talent dengan talent biasa. Tapi di sini meskipun ada  band-band baru tapi perlakuan kita sama ke mereka. Tingkat kenyamanan mereka juga kita samain dengan main talent yang ada di sini," tegasnya. Disinggung mengenai jumlah penonton di Soreang,  Kajul menyebutkan secara ticketing  jumlahnya sudah mencapai target yaitu sekitar 2.000 lebih. Tampil untuk pertamakalinya di Supermusic Kecil Tapi Party bersama Seringai, Angga yang merupakan personil anyar Seringai mengaku deg-degan. Mengingat Seringai merupakan band besar yang sudah memiliki fanbase banyak. Bermain menggantikan alm.Ricky tentunya menjadi beban baginya. "Beban pasti ada. Saya juga merasa deg-degan. Tapi saya tegaskam Seringai tetap bertiga, Arian, Sammy dan Khemod. Tapi untuk versi live ditambah dua personil Dharma Respati dan Angga," ungkapnya. Disinggung mengenai event Supermusic Kecil Tapi Party, Angga pun mengatakan kalau ini merupakan event keren, apalagi digelar dibeberapa kota. Sebagai musisi dia berharap event sepert itu akan terus ada agar band daerah-daerah juga tetap punya ruang untuk tampil dan berkembang. Sementara itu, band 510 dan Sukses Lancar Rejeki (SLR), tampil di Supermusic Kecil Tapi Party menjadi pengalaman pertama mereka. Para personil 510 pun tak menyangka kalau sebagian penonton sudah hapal dengan lagu-lagu mereka. "Iya ini pertama kali buat kita. Jujur, kami tidak menyangka penonton sudah hafal lagu-lagu kami dan ikut sing along. Tadi seru banget, crowd-nya luar biasa. Kami benar-benar ingin main lagi di sini," ujar sang vokalis Faisal. Hal hampir sama juga disampaikan SLR. Menjadi salah satu band yang dinantikan penonton, trio remaja asal Bekasi ini terpukau dengan sambutan penonton. "Seru banget. Bandung memang selalu seru. Crowd-nya luar biasa, bikin semangat. Walaupun tadi ada sedikit kendala teknis yang penting bunyi dan penonton teriak, itu sudah cukup buat kami. Kita puas," sebut Mahes, sang vokalis.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/04/19/revitalisasi-gedung-sate-aspirasi-jalan-kemacetan-hilang Sun, 19 Apr 2026 09:09:38 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/04/19/revitalisasi-gedung-sate-aspirasi-jalan-kemacetan-hilang Gubernur Dedi Mulyadi Gedung Sate Bandung Dedi Mulyadi Jawa Barat Jalan Diponegoro Bandung penataan Gedung Sate lalu lintas Bandung Dedi Mulyadi tata ulang Gedung Sate agar demo tak ganggu lalu lintas. Jalan Diponegoro tetap dibuka dan area jadi lebih luas. TERASBANDUNG.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merancang penataan ulang kawasan halaman Gedung Sate guna menciptakan ruang publik yang lebih tertata sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitarnya. Selama ini, aktivitas masyarakat seperti aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate kerap berdampak pada penutupan Jalan Diponegoro yang berujung kemacetan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama dilakukannya penataan ulang area tersebut. Melalui konsep baru, ruang di depan Gedung Sate akan tetap dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa mengganggu mobilitas kendaraan. Rekayasa lalu lintas juga disiapkan agar kendaraan dialihkan ke jalur lain, termasuk memutar di sekitar kawasan hotel terdekat. Baca Juga : Dari Bandung untuk Dunia: Momen Bersejarah yang Ubah Peta Global "Nanti ke depan Jalan Diponegoro tetap terbuka, tidak akan terganggu oleh kegiatan di depan Gedung Sate," ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Rabu (15/4/2026). Selain aspek fungsional, penataan ini juga mempertimbangkan nilai estetika. Area halaman akan dibuat lebih luas dan terbuka, serta diselaraskan dengan kawasan Gasibu agar tampak lebih menyatu. Meski dilakukan pembaruan, pemerintah memastikan elemen penting yang memiliki nilai sejarah tetap dipertahankan, termasuk keberadaan batu prasasti milik Kementerian Pekerjaan Umum. "Halamannya nanti terbuka lebih luas dan lebar," kata KDM. Dengan penataan ini, pemerintah berharap kawasan Gedung Sate dapat menjadi ruang publik yang nyaman, representatif, serta tetap mendukung kelancaran aktivitas kota.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/04/18/bmkg-prediksi-musim-kemarau-2026-di-jawa-barat-lebih-kering-dan-panjang-ini-daftar-wilayah-yang-bakal-terdampak Sat, 18 Apr 2026 08:04:27 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/04/18/bmkg-prediksi-musim-kemarau-2026-di-jawa-barat-lebih-kering-dan-panjang-ini-daftar-wilayah-yang-bakal-terdampak peringatan BMKG Jawa Barat musim kemarau 2026 Jawa Barat BMKG Jawa Barat prediksi cuaca Jabar 2026 kekeringan Jawa Barat puncak kemarau Agustus 2026 BMKG memprediksi 93 persen wilayah Jawa Barat alami kemarau lebih kering dan panjang pada 2026. Waspadai kekeringan dan krisis air. TERASBANDUNG.COM - Sebagian besar wilayah di Jawa Barat diperkirakan akan menghadapi musim kemarau yang lebih ekstrem pada 2026. Kondisi ini ditandai dengan curah hujan yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata klimatologis dalam tiga dekade terakhir. Prakirawan dari BMKG, Vivi Indhira, menjelaskan bahwa mayoritas wilayah akan mengalami penurunan intensitas hujan selama periode kemarau tahun ini. “Sebanyak 93 persen wilayah di Jawa Barat akan mengalami sifat hujan di bawah normal saat musim kemarau. Baca Juga : Musda Ulang DPD Perbasi Jabar Disambut Positif, Iman Firmansyah Siap Maju Artinya, curah hujan bakal lebih rendah dibandingkan rata-rata normalnya sehingga musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan biasanya,” ujarnya. Daftar Wilayah Jabar yang Terdampak Kemarau Panjang Wilayah seperti Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Cianjur, hingga Cirebon diperkirakan terdampak kondisi tersebut. Hanya sebagian kecil wilayah yang diprediksi memiliki curah hujan normal. Tak hanya lebih kering, durasi musim kemarau juga diprediksi berlangsung lebih lama di sebagian besar wilayah. Bahkan, sekitar 81 persen daerah diperkirakan mengalami kemarau berkepanjangan, terutama di wilayah seperti Sukabumi dan Indramayu. Sementara itu, sebagian kecil wilayah memiliki durasi kemarau yang relatif normal atau bahkan lebih pendek. Untuk Kota Bogor, hujan diperkirakan tetap terjadi sepanjang tahun sehingga perbedaan musim tidak terlalu signifikan. BMKG juga memprediksi awal musim kemarau akan dimulai bertahap, dengan mayoritas wilayah masuk pada Mei hingga Juni 2026. Adapun puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 di hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Baca Juga : Pemkot Bandung Perketat Pengawasan WFH ASN, Muhammad Farhan Siapkan Sanksi Lebih Berat Menghadapi kondisi tersebut, BMKG mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan, terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan sektor pertanian. "Antisipasi krisis air bersih dengan penyaluran air dan sumur bor darurat. Kita juga perlu hemat air," kata Vivi. Selain itu, petani diimbau menyesuaikan pola tanam serta memilih komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan. Risiko kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian serius seiring meningkatnya suhu dan minimnya curah hujan. BMKG turut mengingatkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama potensi meningkatnya penyakit pernapasan akibat kualitas udara yang menurun selama musim kemarau. "Antisipasi peningkatan infeksi saluran pernafasan akut akibat asap. Awasi juga kualitas sanitasi saat pasokan air berkurang," ucap Vivi.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/04/17/musda-ulang-dpd-perbasi-jabar-disambut-positif-iman-firmansyah-siap-maju Fri, 17 Apr 2026 12:32:52 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/04/17/musda-ulang-dpd-perbasi-jabar-disambut-positif-iman-firmansyah-siap-maju jawa barat KONI Jabar Bola Basket DPP Perbasi akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ulang Perbasi Jawa Barat menuai respons positif dari berbagai kalangan. TERASBANDUNG.COM - Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (DPP Perbasi) untuk menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ulang Perbasi Jawa Barat menuai respons positif dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Iman Firmansyah, sosok yang dikenal aktif dan peduli terhadap perkembangan bola basket di Jawa Barat. Iman Firmansyah menilai langkah DPP Perbasi tersebut sudah tepat. Ia menyebut pelaksanaan Musda DPD Perbasi Jawa Barat sebelumnya, yang digelar di Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada 14 Februari 2026, sarat persoalan dan cacat secara prosedural. “Alhamdulillah DPP dan KONI Jawa Barat akhirnya memutuskan untuk menggelar Musda ulang. Semua Pengcab juga sudah berkumpul untuk membicarakan pelaksanaannya pada 25 April nanti,” ujar Iman Firmansyah di Bandung, Kamis (16/4/2026) malam. Musda ulang tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Sabtu, 25 April 2026, di Aula KONI Jawa Barat. Momentum ini sekaligus menjadi ajang penting untuk menentukan arah baru kepemimpinan Perbasi di tingkat provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Iman Firmansyah memastikan diri akan maju sebagai calon Ketua DPD Perbasi Jawa Barat periode 2025-2030. Ia mengaku telah mengantongi dukungan signifikan dari sejumlah Pengurus Cabang (Pengcab). “Insha Allah saya akan maju. Saat ini setidaknya ada 13 Pengcab yang sudah kami pastikan mendukung. Bahkan pada Musda sebelumnya di Lembang, saya mendapat dukungan 15 Pengcab, meskipun saat itu ada dinamika yang membuat sebagian dukungan berubah,” tegasnya. Ia optimistis, dengan digelarnya Musda ulang, dukungan terhadap dirinya akan kembali menguat, bahkan berpotensi mencapai 13 hingga 15 Pengcab. Lebih lanjut, Iman menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan Musda sebelumnya. Menurutnya, forum tersebut seharusnya menjadi ruang demokratis bagi Pengcab, bukan didominasi oleh pihak tertentu. “Musda itu sejatinya adalah pesta Pengcab, bukan milik DPD, calon, atau panitia seperti SC dan OC. Justru incumbent harus mengakomodasi semua pihak, tapi itu tidak terjadi,” ujarnya. Ia juga mengungkapkan beberapa prosedur penting yang dinilai tidak dijalankan dengan semestinya, seperti tidak diserahkannya pimpinan sidang kepada peserta setelah pembukaan, serta tidak adanya penerimaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) oleh peserta Musda. “Hal-hal seperti itu jelas menjadi catatan penting. Dan masih banyak kesalahan lainnya,” sebut Iman. Meski demikian, Iman menegaskan pencalonannya bukan semata ambisi pribadi, melainkan dorongan dari Pengcab-pengcab yang menginginkan perubahan. “Awalnya saya didorong teman-teman. Tapi karena saya juga bagian dari insan basket, saya merasa terpanggil. Kita siap saja, dengan prinsip nothing to lose. Terpilih atau tidak, yang penting kita sudah berusaha memberikan yang terbaik,” katanya. Terkait kemungkinan adanya langkah hukum dari pihak lain, termasuk wacana pelaporan ke arbitrase, Iman menanggapi dengan terbuka. “Itu hak semua pihak. Setiap warga negara punya kedudukan hukum yang sama. Silakan saja kalau ingin menempuh jalur hukum. Nanti kita adu data dan fakta,” pungkas Iman. Dengan digelarnya Musda ulang, harapan akan terciptanya proses yang lebih transparan, demokratis, dan berintegritas di tubuh Perbasi Jawa Barat pun semakin menguat. Semua pihak kini menantikan jalannya forum tersebut sebagai penentu masa depan organisasi bola basket di provinsi Jawa Barat. ]]> https://www.terasbandung.com/2026/04/16/pemetaan-kompetensi-matematika-siswa-sd-dan-smp-di-cekungan-bandung-tahun-2026 Thu, 16 Apr 2026 14:57:42 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/04/16/pemetaan-kompetensi-matematika-siswa-sd-dan-smp-di-cekungan-bandung-tahun-2026 kemampuan matematika siswa hasil studi ITB matematika pendidikan Bandung kemampuan aljabar siswa kualitas pendidikan Indonesia ITB petakan kemampuan matematika 6.600 siswa Bandung. Hasilnya, aljabar dan penalaran masih jadi tantangan utama. TERASBANDUNG.COM - Tim Mathematics Excellence Recognition Award (MathERA), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Pemetaan Kompetensi Matematika Siswa SD dan SMP Negeri dan Swasta se-Cekungan Bandung. Kegiatan yang dilaksanakan pada  3-4 Februari dan 10-11 Februari 2026 tersebut melibatkan sebanyak lebih dari 6.600 siswa dari jenjang SD dan SMP dari wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Kegiatan tersebut diselenggarakan bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat kompetensi matematika siswa, memberikan umpan balik bagi sekolah, serta menyediakan dasar empiris bagi perumusan kebijakan pendidikan berbasis data. Pemetaan dilakukan dengan pendekatan berbasis Item Response Theory (IRT), yang memungkinkan pengukuran kemampuan siswa secara lebih akurat melalui estimasi kemampuan laten (θ) serta tingkat kesulitan soal. Berbeda dengan penilaian konvensional, pendekatan ini tidak hanya menilai benar atau salah, tetapi juga memetakan posisi kemampuan siswa dalam spektrum kompetensi matematika, yang mencakup pemahaman konseptual, kefasihan prosedural, penalaran matematis, pemecahan masalah serta komunikasi dan representasi matematis. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan di jenjang SD, hasil pemetaan menunjukkan bahwa distribusi kemampuan siswa SD masih didominasi oleh level rendah hingga menengah. Dimana level 1 yang mencakup pemahaman konseptual dasar sebanya 20,79%, level 2 kemampuan prosedural 34,51%, level 3 penalaran 42,91%, level 4 penyelesaian masalah tingkat tinggi 1,79%. "Temuan ini sejalan dengan hasil PISA dan TKA, di mana siswa Indonesia cenderung kesulitan pada soal berbasis penalaran. Artinya, kita perlu memperbaiki cara belajar, bukan hanya cara menguji," ujar Ketua pelaksana pemetaan, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro. Pola serupa juga terjadi dijenjang SMP, yang mana pada level 1 didapatkan 34,92%, level 2 sebesar 41,89%, level 3 sebesar 22,02% dan level 4 hanya 1,17%. "Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jenjang pendidikan belum secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa," sebutnya. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kemampuan aljabar merupakan titik lemah utama siswa pada kedua jenjang.  Diketahui rata-rata skor aljabar SD adalah 31,79 dan rata-rata skor aljabar SMP 27,00. "Aljabar adalah bottleneck utama. Jika siswa lemah di aljabar sejak SD, maka kesulitan di SMP dan seterusnya hampir pasti terjadi, " tambah Dr. Gantina Rachmaputri selaku narahubung dari MathEra. Gantina menambahkan melalui pemetaan tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur kemampuan matematika siswa, sehingga intervensi pendidikan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran. "Tim MathERA FMIPA ITB berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sistem evaluasi dan pembelajaran matematika berbasis data guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," tutupnya.*** ]]> https://www.terasbandung.com/2026/04/15/program-bedah-rumah-dimulai-warga-jabar-dapat-bantuan-hingga-rp40-juta Wed, 15 Apr 2026 19:10:09 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/04/15/program-bedah-rumah-dimulai-warga-jabar-dapat-bantuan-hingga-rp40-juta bedah rumah Jawa Barat Program bedah rumah di Jabar resmi dimulai. Dedi Mulyadi dan Maruarar Sirait targetkan 40 ribu rumah direnovasi tahun ini. TERASBANDUNG.COM - Program renovasi rumah tidak layak huni mulai digulirkan secara masif di Jawa Barat. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah resmi memulai pelaksanaan program tersebut dengan menyasar puluhan ribu rumah warga. Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Senin malam (13/4/2026). Sebagai tanda dimulainya program, dilakukan renovasi simbolis terhadap 10 rumah milik warga. Kegiatan ini menjadi bagian dari target besar pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Baca Juga : Proyek BRT Bandung Mulai Disosialisasikan di 22 Kecamatan Terdampak “Dengan ini saya resmikan dimulainya renovasi 40.000 rumah di Jabar bantuan dari program bedah rumah Kementerian PKP,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi. Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga meninjau langsung kondisi rumah milik salah satu penerima bantuan, Lis Mulyani, yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit. Ia memastikan bantuan yang diberikan tidak hanya untuk perbaikan fisik rumah, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi warga. “Dari Menteri KKP sebesar Rp20 juta, insyaallah dari saya ada tambahan Rp20 juta lagi. Buat tambah modal usaha menjahitnya,” ujarnya. Lis Mulyani mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berharap program ini membawa manfaat besar bagi keluarganya. Baca Juga : TikTok Tutup 780 Ribu Akun Anak, Pemerintah Desak Platform Lain “Terimakasih semoga menjadi berkah amal ibadah buat bapak KDM dan Pak Menteri,” tuturnya. Libatkan Warga dan UMKM Lokal Program bedah rumah ini dirancang tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Menteri PKP Maruarar Sirait menyebutkan, secara nasional pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah pada tahun ini, dengan Jawa Barat menjadi daerah penerima terbanyak. Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta yang digunakan untuk pembelian material dan upah tenaga kerja. Menariknya, proses pembangunan melibatkan masyarakat melalui skema tender rakyat dalam program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Melalui mekanisme ini, penerima manfaat membentuk kelompok dan mengundang beberapa pelaku usaha lokal untuk menawarkan harga terbaik dalam penyediaan bahan bangunan. Baca Juga : Dedi Mulyadi Dorong Perubahan Tata Ruang untuk Atasi Banjir di Kabupaten Bandung Contohnya di Desa Banyusari, dari total anggaran Rp175 juta untuk 10 rumah, proses tender berhasil menekan biaya menjadi Rp164 juta. Sisa anggaran tersebut kemudian dapat dimanfaatkan kembali untuk menambah kebutuhan material. Maruarar menilai pendekatan ini mampu menciptakan transparansi sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku UMKM di daerah. Di tingkat daerah, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyebutkan program ini akan menyasar 966 rumah tidak layak huni yang tersebar di 63 desa dan 23 kecamatan. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memperkuat kesejahteraan warga secara berkelanjutan. (Humas Jabar) ]]> https://www.terasbandung.com/2026/04/15/tiktok-tutup-780-ribu-akun-anak-pemerintah-desak-platform-lain Wed, 15 Apr 2026 18:55:23 +0700 https://www.terasbandung.com/2026/04/15/tiktok-tutup-780-ribu-akun-anak-pemerintah-desak-platform-lain Menkomdigi tiktok Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan upaya pelindungan anak di ruang digital mulai menunjukkan hasil nyata. TERASBANDUNG.COM - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan upaya pelindungan anak di ruang digital mulai menunjukkan hasil nyata. Hingga 10 April 2026, platform TikTok telah menonaktifkan sekitar 780 ribu akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). "Kami mencatat TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026, telah menonaktifkan 780 ribu akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia," ungkap Meutya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026). Baca Juga : Proyek BRT Bandung Mulai Disosialisasikan di 22 Kecamatan Terdampak Meutya menyampaikan apresiasi kepada platform TikTok yang telah memutuskan bergabung dalam gerakan bersama untuk melindungi anak-anak, khususnya di Indonesia. “TikTok telah menyerahkan surat komitmen kepatuhan kepada Pemerintah Republik Indonesia, mempublikasikan batas usia minimum 16 tahun melalui Help Center, serta berkomitmen melakukan pembaruan berkala atas implementasinya,” jelasnya. Meutya menegaskan hal itu menjadi langkah awal yang sangat positif dan menjadi kemenangan bagi publik, khususnya orang tua dan anak-anak di Indonesia. "Kita harapkan juga muncul dari platform lainnya untuk segera menyampaikan jumlah akun yang sudah dilakukan penanganan atau takedown," ujarnya. Sementara itu, terkait platform Roblox, Kemkomdigi mencatat adanya perkembangan di tingkat global. Roblox dilaporkan telah melakukan penyesuaian pengaturan (adjustment setting) dan menghadirkan fitur baru secara global dari kantor pusatnya di Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya pelindungan anak. Baca Juga : Dedi Mulyadi Dorong Perubahan Tata Ruang untuk Atasi Banjir di Kabupaten Bandung Namun demikian, pemerintah menilai langkah tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PP TUNAS di Indonesia. "Masih ada loophole (celah) yang membolehkan komunikasi atau chat dengan orang tak dikenal," jelasnya. Kemkomdigi menegaskan hingga saat ini Roblox belum dapat dikategorikan sebagai platform yang patuh terhadap PP TUNAS. "Dengan berat hati meskipun sudah melakukan adjustment yang cukup banyak, kami belum dapat menerima proposal dari Roblox untuk menyatakan bahwa platform Roblox telah mematuhi PP TUNAS," tandasnya. Meutya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP TUNAS bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara sistem elektronik. Kemkomdigi akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta akan mengambil langkah tegas terhadap platform yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku. (Komdigi) ]]>