Teras Bandung - bandung-raya

Riding With Dad Vol. 19 Hadir di Bandung, Ada Pesan Penting untuk Para Ayah, Bukan Sekadar Cari Nafkah

Dadi Mulyanto — Tue, 10 Nov 2026 12:00:51 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung terus mendorong keterlibatan ayah dalam kehidupan keluarga, terutama dalam mendampingi tumbuh kembang dan pendidikan anak. Pesan tersebut disampaikan melalui kampanye Riding With Dad Vol. 19 Spesial Hari Ayah 2026 yang digelar di Kota Bandung, Minggu (8/11/2026). Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang kebersamaan antara ayah dan anak, tetapi juga membawa pesan penting mengenai peran orang tua dalam membangun keluarga yang harmonis. Ayah diharapkan tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan secara langsung kepada anak. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, yang hadir mewakili Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kehadiran seorang ayah memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. “Ayah adalah sosok yang turut membentuk karakter anak, memberikan rasa aman, menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab serta menjadi tempat anak belajar tentang kehidupan. Kehadiran ayah tidak cukup hanya secara fisik, tetapi juga harus hadir secara emosional,” ujar Iskandar di Pendopo Kota Bandung, Minggu, (8/11/2026). Baca Juga : Kasus TPPO di Malaysia, Dua Perempuan Asal Bandung Terjebak Lima Bulan di Rumah Prostitusi Dijanjikan Gaji Rp30 Juta Menurut Iskandar, keterlibatan ayah sebenarnya dapat diwujudkan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita anak, menemani bermain, mengantar ke sekolah, hingga mengetahui kegiatan yang mereka lakukan. Ia menilai, kampanye Hari Ayah melalui Riding With Dad menjadi sarana untuk mengingatkan masyarakat bahwa tanggung jawab pengasuhan harus dijalankan bersama oleh ayah dan ibu. Iskandar juga mengapresiasi kerja sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dengan komunitas Riding With Dad. Ia berharap komunitas tersebut terus berkembang dan memberikan kontribusi positif, termasuk menyebarkan edukasi mengenai keluarga, keselamatan berkendara, kepedulian, dan keteladanan. Indeks Kualitas Keluarga Bandung Meningkat Sementara itu, Kepala DP3A Kota Bandung, Uum Sumiati, mengungkapkan bahwa Indeks Kualitas Keluarga Kota Bandung pada 2026 mengalami peningkatan 1,91 poin menjadi 79,11. Meski menunjukkan perkembangan positif, masih ada sejumlah aspek pengasuhan yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya adalah keterbatasan waktu kebersamaan orang tua dengan anak serta kurangnya pendampingan ketika anak menggunakan media sosial dan teknologi digital. Berdasarkan kajian DP3A, sebanyak 37,7 persen rumah tangga belum melakukan pendampingan terhadap anak dalam penggunaan teknologi digital. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung perkembangan anak. Uum menjelaskan, kegiatan Riding With Dad dirancang untuk mempertemukan ayah dan anak melalui berbagai pengalaman bersama. Interaksi tersebut diharapkan mampu membangun kedekatan emosional sekaligus mengurangi fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Diikuti 750 Peserta, Ada Edukasi Parenting hingga Dongeng Anak Riding With Dad Vol. 19 Spesial Hari Ayah 2026 diikuti sekitar 750 peserta dari berbagai keluarga. Sebelum memulai perjalanan, peserta mendapatkan pembekalan mengenai keselamatan berkendara dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat. Baca Juga : POLIRAN Job Fair 2026 Hadir di Bandung, 100 Perusahaan Siapkan Ribuan Lowongan Kerja Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan perjalanan dari SPBU Dago menuju Pendopo Kota Bandung. Setibanya di lokasi, peserta mengikuti sejumlah aktivitas, mulai dari edukasi parenting, kegiatan interaktif anak, hingga sesi mendongeng. Inisiator Riding With Dad, Billy Sandi, mengatakan komunitas tersebut lahir di Kota Bandung dengan misi memperkuat hubungan antara ayah dan anak. Ia menilai keterlibatan ayah bukan sekadar pelengkap dalam keluarga, melainkan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, karakter, serta kemampuan sosial anak. Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap semakin banyak ayah yang menyadari pentingnya menyediakan waktu berkualitas bersama keluarga. Sebab, perhatian dan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang sehat secara fisik maupun mental.***

Kebakaran Garasi Damri Bandung, 90 Warga Mengungsi dan Belasan Rumah Terdampak

Dadi Mulyanto — Tue, 10 Nov 2026 09:14:27 +0700

TERASBANDUNG.COM - Kebakaran yang melanda area garasi bus Damri di Jalan Kebon Kawung, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Minggu (8/11/2026), berdampak terhadap puluhan keluarga. Sebanyak 90 warga dari 35 kepala keluarga (KK) terpaksa meninggalkan rumah dan sementara menempati basement Hotel Arion Suite. Camat Cicendo, Siti Romlah, menyebutkan sedikitnya 13 rumah warga terdampak dalam peristiwa tersebut. Para pengungsi telah mendapatkan fasilitas tempat tidur darurat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung. Saat ini, kebutuhan yang paling mendesak meliputi air minum, pakaian, dan bahan makanan. “Totalnya 13 rumah, 35 KK dengan keseluruhan 90 jiwa yang diungsikan ke sini,” ujar Siti di Bandung, Senin. Pemerintah Kecamatan Cicendo memperkirakan lokasi pengungsian sementara tersebut akan digunakan selama tiga hari. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) juga dilakukan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Sementara itu, warga lanjut usia dipindahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Wyata Guna agar memperoleh fasilitas pendampingan yang lebih sesuai. Baca Juga : Kasus TPPO di Malaysia, Dua Perempuan Asal Bandung Terjebak Lima Bulan di Rumah Prostitusi Dijanjikan Gaji Rp30 Juta “Tiga hari SOP-nya. Kelanjutannya hari ini saya akan rapat dengan OPD siang nanti,” katanya. Kapolsek Cicendo, AKP Darno, mengungkapkan bahwa kebakaran tersebut juga menghanguskan 10 unit bus Damri. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 13 rumah warga yang mengalami dampak akibat kejadian tersebut. “Rumah warga yang terdampak, sesuai dengan keterangan dari Bu RT, itu ada 13. Selain itu tercatat ada 10 bus yang terbakar,” kata Darno. Polisi masih mendalami penyebab kebakaran. Dugaan awal mengarah pada area parkir bus yang menjadi lokasi pertama munculnya api. Namun, kepastian mengenai sumber dan pemicu kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan. “Dugaan sementara, titik api pertama kali muncul di area bus. Kendati begitu, kita masih perlu penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap penyebab pasti kebakaran tersebut,” ujar Darno. Pemkot Bandung Siapkan Bantuan Pemulihan Rumah Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan pemerintah kota telah mengerahkan sejumlah perangkat daerah untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal. Penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar selama masa pengungsian sekaligus pendataan kerusakan rumah untuk menentukan bantuan perbaikan. “Kita akan tangani dalam tiga hari ini. Kita asesmen dulu. Mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah itu,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026). Farhan menyebutkan, berdasarkan pendataan pemerintah kota, terdapat 91 warga terdampak dan 25 orang di antaranya masuk kelompok rentan. Kelompok tersebut meliputi penyandang disabilitas, lansia, anak usia sekolah, serta ibu dan perempuan hamil. Khusus bagi anak-anak yang terdampak, Dinas Sosial akan memprioritaskan bantuan perlengkapan pendidikan agar mereka tetap bisa menjalankan aktivitas belajar meskipun harus meninggalkan rumah sementara waktu. Baca Juga : POLIRAN Job Fair 2026 Hadir di Bandung, 100 Perusahaan Siapkan Ribuan Lowongan Kerja “Khusus untuk anak-anak sekolah, kami akan prioritaskan bantuan seragam sekolah dan peralatan sekolah oleh Dinas Sosial,” ungkapnya. Untuk mendukung kebutuhan selama pengungsian, BPBD telah menyediakan tempat tidur lapangan atau velbed. Dinas Sosial turut menyiapkan dapur umum, sedangkan Dinas Kesehatan menugaskan petugas dari dua puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan di lokasi. Pemkot Bandung juga berkoordinasi dengan PDAM, Kodam, dan Kodim untuk mendukung penyediaan fasilitas toilet umum. Di sisi lain, kepolisian bertugas menjaga keamanan kawasan terdampak agar situasi tetap kondusif. Farhan mengungkapkan, terdapat seorang warga yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat mengalami sesak napas. Meski demikian, pemerintah memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Terkait kerugian akibat kejadian ini, Farhan menjelaskan bahwa penanganan aset bus yang terbakar menjadi tanggung jawab pihak Damri. Sementara pemerintah kota akan memprioritaskan pemulihan rumah warga yang terdampak serta memastikan kebutuhan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal terpenuhi. Proses penyelidikan penyebab kebakaran masih berlangsung dan kawasan kejadian telah dipasangi garis polisi. Sejumlah instansi, mulai dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PDAM, unsur TNI, kepolisian, hingga pihak Hotel Arion, turut terlibat dalam penanganan dampak kejadian tersebut. Baca Juga : Perkuat Penataan Kota, PKL dan Bangunan Liar hingga Reklame Rusak Bakal Ditertibkan Mengenai proses pemadaman, Farhan mengapresiasi respons cepat petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmatan) Kota Bandung. Dukungan hidran milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga membantu kelancaran pasokan air selama proses pemadaman. Farhan menyebut api berhasil dikendalikan dalam waktu 2 jam 46 menit. Sementara petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi hanya tujuh menit setelah menerima laporan kejadian. “Alhamdulillah, cepat penyelesaiannya 2 jam 46 menit. Respons Damkar dari sejak laporan itu cuma tujuh menit,” ujarnya. Sebelumnya, kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 16.27 WIB. Petugas Diskarmatan Kota Bandung bersama unsur terkait langsung melakukan upaya pemadaman hingga api berhasil dikendalikan.***

Kasus TPPO di Malaysia, Dua Perempuan Asal Bandung Terjebak Lima Bulan di Rumah Prostitusi Dijanjikan Gaji Rp30 Juta

Dadi Mulyanto — Tue, 10 Nov 2026 08:47:37 +0700

TERASBANDUNG.COM - Dua perempuan asal Kabupaten Bandung, SSA (19) dan KL (18), akhirnya bisa kembali ke Indonesia setelah diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Malaysia. Keduanya disebut sempat terjebak selama lima bulan di Kuching sebelum berhasil dipulangkan melalui koordinasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching dan Polresta Bandung. Kasus ini terungkap setelah aparat melakukan penyelidikan terhadap dugaan perekrutan tenaga kerja dengan iming-iming gaji tinggi. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Tri Suhartanto mengungkapkan, dua orang berinisial AF dan IY telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, dua orang lainnya, WY dan IR, diamankan oleh KJRI Kuching dan masih menjalani pemeriksaan pihak imigrasi. Baca Juga : POLIRAN Job Fair 2026 Hadir di Bandung, 100 Perusahaan Siapkan Ribuan Lowongan Kerja Tri menjelaskan, para korban awalnya dijanjikan pekerjaan di Malaysia dengan penghasilan mencapai Rp30 juta setiap bulan. Namun, kenyataan yang mereka hadapi justru jauh berbeda dari tawaran tersebut. "Tersangka mengiming-imingi korban pekerjaan di Malaysia dengan penghasilan sekitar Rp 30 juta per bulan. Kenyataannya, korban bekerja di rumah prostitusi di Kuching, dengan penghasilan tak sesuai iming-iming tersangka," ucap Tri saat ekspose di Mapolresta Bandung, Jalan Bhayangkara, Soreang, Senin 9 November 2026. Selama berada di Malaysia, kedua korban diduga tidak leluasa meninggalkan tempat mereka bekerja. Selain dibebani utang oleh para pelaku, keduanya juga tidak memiliki paspor sehingga kesulitan kembali ke tanah air. Atas perbuatannya, AF dan IY dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keduanya terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar. Setelah berhasil dipulangkan, SSA dan KL kini mendapatkan pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Bandung. Kepala UPTD PPA DP2KBP3A Kabupaten Bandung, Rika Humairoh, mengatakan pihaknya turut berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan kebutuhan perlindungan para korban terpenuhi. Baca Juga : Cegah Penularan HIV, Pemkot Bandung Gandeng Kampus Pendampingan dilakukan melalui penempatan di rumah aman, pemberian edukasi, hingga dukungan untuk mengakses kembali pendidikan. Langkah ini dinilai penting karena korban eksploitasi, terutama perempuan dan anak, membutuhkan pemulihan serta perlindungan setelah mengalami peristiwa tersebut. Rika juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan luar negeri dengan janji penghasilan besar. Modus perekrutan yang menjanjikan pekerjaan layak, tetapi berujung eksploitasi, masih menjadi ancaman bagi calon pekerja migran. DP2KBP3A Kabupaten Bandung sendiri telah menerima 23 laporan kasus dengan beragam persoalan yang membutuhkan penanganan. Karena itu, edukasi mengenai bahaya TPPO terus dilakukan agar masyarakat lebih waspada terhadap praktik perekrutan tenaga kerja ilegal.***

POLIRAN Job Fair 2026 Hadir di Bandung, 100 Perusahaan Siapkan Ribuan Lowongan Kerja

Dadi Mulyanto — Tue, 10 Nov 2026 08:28:18 +0700

TERASBANDUNG.COM - Kesempatan mendapatkan pekerjaan terbuka lebar bagi masyarakat Bandung Raya. Sebanyak kurang lebih 100 perusahaan dari empat wilayah di Jawa Barat akan ambil bagian dalam POLIRAN Job Fair 2026 yang digelar di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu, 11 November 2026. Bursa kerja yang mengusung tema Polisi Peduli Pengangguran ini melibatkan perusahaan dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kehadiran puluhan perusahaan dalam satu lokasi diharapkan mempermudah masyarakat mengakses informasi sekaligus mengikuti proses rekrutmen kerja. Fungsional Ahli Pertama Pengantar Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Cahyadi Maulana, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif kepolisian sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan pengangguran. Baca Juga : Cegah Penularan HIV, Pemkot Bandung Gandeng Kampus Hal itu disampaikannya dalam Sonata Talkshow, Senin (9/11/2026). Menurut Cahyadi, kolaborasi lintas wilayah ini dirancang agar perusahaan dan pencari kerja dapat bertemu secara langsung dalam satu kegiatan. “Jadi, nanti dikumpulkan semua perusahaan yang ada di empat wilayah itu di satu tempat, di Monumen Perjuangan,” jelas Cahyadi. Dari total perusahaan yang terlibat, Kota Bandung mencatatkan partisipasi sebanyak 23 perusahaan dan satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Jumlah tersebut turut membawa peluang sekitar 1.500 posisi pekerjaan yang dapat diakses para pencari kerja. Angka tersebut menjadi salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk menjajaki berbagai bidang pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan, keterampilan, maupun pengalaman profesional yang dimiliki. “Kalau dari Kota Bandung, data yang masuk ke kita itu ada 23 perusahaan, satu LPK. Kurang lebih totalnya kalau yang Kota Bandung itu 1.500 lowongan kerja,” ungkapnya. Pelamar Diimbau Minimalkan Berkas Fisik Tidak hanya menghadirkan banyak perusahaan, penyelenggara juga berupaya membuat proses pencarian kerja lebih praktis. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam persiapan POLIRAN Job Fair 2026 adalah penggunaan dokumen fisik saat proses melamar. Cahyadi menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian selaku penggagas kegiatan agar mekanisme rekrutmen dapat dilakukan secara lebih sederhana. Pencari kerja pun diimbau untuk tidak membawa terlalu banyak dokumen cetak. Baca Juga : Perkuat Penataan Kota, PKL dan Bangunan Liar hingga Reklame Rusak Bakal Ditertibkan “Sebisa mungkin, semaksimal mungkin tidak membawa berkas fisik,” jelas Cahyadi mengenai arahan dalam koordinasi persiapan kegiatan. Pendaftaran Bisa Melalui Aplikasi Nyari Gawe Kemudahan lainnya tersedia melalui pemanfaatan teknologi digital. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Nyari Gawe yang disediakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan. Platform tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses melamar pekerjaan secara digital. Dengan begitu, calon pelamar bisa lebih dahulu mempelajari posisi yang tersedia, kualifikasi, serta persyaratan yang ditetapkan masing-masing perusahaan. Keterlibatan perusahaan dari empat daerah juga memberikan jangkauan kesempatan yang lebih beragam. Pencari kerja tidak hanya terpaku pada lowongan di wilayah domisilinya, tetapi dapat mempertimbangkan peluang dari perusahaan yang berasal dari daerah lain. POLIRAN Job Fair 2026 akan berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 16.00 WIB. Kegiatan ini tidak dipungut biaya alias gratis dan terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat yang tengah mencari pekerjaan dapat memanfaatkan agenda tersebut untuk bertemu langsung dengan perusahaan, menggali informasi mengenai posisi yang tersedia, serta mengikuti tahapan rekrutmen sesuai ketentuan masing-masing peserta. Baca Juga : bank bjb Perkuat Reputasi Kinerja Keuangan, Terpilih dalam Indeks TEMPO–IDNFinancials 52 Sebelum datang, pencari kerja disarankan mengenali bidang pekerjaan yang diminati dan mempelajari kualifikasi yang dibutuhkan. Pemanfaatan aplikasi Nyari Gawe juga bisa menjadi langkah awal untuk mempersiapkan proses pencarian kerja. Melalui sinergi kepolisian, pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga pelatihan kerja, POLIRAN Job Fair 2026 diharapkan menjadi jembatan antara kebutuhan tenaga kerja dunia usaha dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Bagi warga Bandung Raya yang sedang mencari peluang karier, Monumen Perjuangan bisa menjadi salah satu tujuan pada Rabu, 11 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengenal perusahaan dan menjajaki peluang kerja yang tersedia.***

Cegah Penularan HIV, Pemkot Bandung Gandeng Kampus

Sirojul Mutaqien — Mon, 09 Nov 2026 16:56:53 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) memperkuat upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di kalangan mahasiswa dengan menggandeng perguruan tinggi. Salah satu langkah yang disiapkan yakni membangun platform komunikasi dan informasi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pencegahan perilaku berisiko. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung sekaligus Ketua KPA Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat diwawancarai seusai Pertemuan Koordinasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV (P2HIV) di Perguruan Tinggi di Auditorium Balai Kota Bandung, Senin, 9 November 2026. Farhan mengatakan, kalangan mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan HIV/AIDS. Berdasarkan data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti), sekitar 62 persen mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Bandung berasal dari luar daerah. Sebagian besar mahasiswa pendatang tersebut tinggal di tempat kos selama menempuh pendidikan di Kota Bandung. "Ini makanya bekerja sama dengan perguruan tinggi. Bersama BNN, kami juga melakukan diskusi untuk membuat platform-platform komunikasi dan informasi tentang pencegahan gaya hidup berisiko yang bisa membawa kepada penularan HIV/AIDS," ujar Farhan. Ia menyebutkan, Kota Bandung diperkirakan memiliki sekitar 90.000 hingga 100.000 tempat kos. Banyaknya tempat tinggal tersebut membuat pengawasan secara langsung terhadap seluruh lingkungan kos tidak memungkinkan dilakukan satu per satu. Karena itu, Pemkot Bandung mendorong pendekatan melalui edukasi dan penyebaran informasi yang melibatkan perguruan tinggi. Dengan platform komunikasi bersama, mahasiswa diharapkan lebih mudah memperoleh informasi mengenai faktor risiko penularan HIV/AIDS dan langkah pencegahannya. Farhan juga menyebut, pemeriksaan atau skrining HIV/AIDS bersifat sukarela. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk melakukan pemeriksaan karena kerahasiaan hasilnya dijamin. "Saya sendiri melakukan skrining tiga bulan sekali, setiap kali saya donor darah," ungkapnya. Sementara itu, Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung, Maya Verasandi mengungkapkan, berdasarkan data kumulatif terdapat 10.777 kasus HIV/AIDS yang telah terkonfirmasi dan tercatat dalam layanan pengobatan di Kota Bandung. Menurut Maya, peningkatan jumlah kasus yang terdata juga dipengaruhi semakin luasnya pelaksanaan skrining. Dengan semakin banyak masyarakat yang melakukan pemeriksaan, kasus yang sebelumnya belum teridentifikasi dapat ditemukan sehingga memperoleh penanganan. "Fenomena gunung esnya kita cairkan. Tidak akan mungkin diketahui kasusnya kalau tidak ada skrining," jelas Maya. Saat ini, layanan skrining HIV/AIDS telah tersedia di 80 puskesmas di Kota Bandung. Sementara layanan pengobatan tersedia di 36 fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit. Pengobatan menggunakan obat antiretroviral (ARV) juga mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ia menjelaskan, deteksi dini yang dilanjutkan dengan pengobatan dapat membantu menekan jumlah virus dalam tubuh. Dengan pengobatan yang tepat, risiko penularan dapat ditekan sehingga orang dengan HIV (ODHIV) tetap bisa menjalani kehidupan secara produktif.

Perkuat Penataan Kota, PKL dan Bangunan Liar hingga Reklame Rusak Bakal Ditertibkan

Sirojul Mutaqien — Mon, 09 Nov 2026 15:25:43 +0700

TERASBANDUNG.COM - Penataan Kota Bandung terus diperkuat melalui penertiban berbagai objek yang dinilai mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Tidak hanya menyasar pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga melakukan penertiban terhadap reklame yang rusak maupun tidak lagi berfungsi. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut terdapat 67 titik reklame rusak dan tidak berfungsi yang harus segera ditertibkan. Ia menegaskan, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan pihak yang melanggar, baik masyarakat maupun perusahaan besar. “Penertiban yang kita lakukan bukan hanya PKL dan bangunan liar, tetapi juga reklame yang kita ketahui dimiliki oleh perusahaan-perusahaan,” ujarnya saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026). Farhan menilai, konsistensi dalam penegakan aturan menjadi bagian penting untuk menjaga integritas pemerintah. Seluruh pihak harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga ketertiban dan kualitas lingkungan perkotaan. Selain reklame, Pemkot Bandung juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas penebangan pohon yang dilakukan perusahaan. Farhan menyebut, pihak yang mendapatkan izin penebangan tetap memiliki kewajiban menjaga lingkungan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku. Ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah memastikan setiap proses penertiban berjalan sesuai aturan dan tidak tebang pilih. Farhan juga mengingatkan agar aparatur di lapangan tetap mengedepankan pendekatan yang tegas sekaligus humanis. Penegakan aturan harus dilakukan dengan komunikasi yang baik sehingga tidak memicu konflik dengan masyarakat. “Hal-hal tersebut menjadi penekanan bagi kita semua agar tegas, tetapi humanis. Jangan sampai terbawa emosi,” katanya. Menurut Farhan, pendekatan persuasif dan koordinasi tetap diperlukan dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Pemerintah harus mampu menjaga ketertiban sekaligus menghormati hak masyarakat. Ia juga meminta seluruh aparatur tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah di tengah berbagai dinamika dan perdebatan di media sosial. “Isu-isu tentang pemerintah pusat bukan tugas kita. Kita fokus saja pada pekerjaan,” tuturnya.

Riding With Dad Vol. 19, Pemkot Bandung Ajak Ayah Perkuat Pengasuhan

Sirojul Mutaqien — Sun, 08 Nov 2026 22:30:57 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengajak para ayah untuk memperkuat keterlibatan dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Salah satu upayanya melalui kampanye Hari Ayah bertajuk Riding With Dad Vol. 19 Spesial Hari Ayah 2026. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat hubungan emosional antara ayah dan anak sekaligus membangun keluarga yang harmonis. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, yang mewakili Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan, peran ayah tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga hadir secara emosional dalam kehidupan anak. “Ayah adalah sosok yang turut membentuk karakter anak, memberikan rasa aman, menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab serta menjadi tempat anak belajar tentang kehidupan. Kehadiran ayah tidak cukup hanya secara fisik, tetapi juga harus hadir secara emosional,” ujar Iskandar di Pendopo Kota Bandung, Minggu, 8 November 2026. Menurutnya, perhatian sederhana seperti mendengarkan cerita anak, menemani bermain, mengantarkan sekolah, hingga menanyakan aktivitas sehari-hari merupakan bentuk keterlibatan yang sangat berarti bagi perkembangan anak. Ia menilai, kampanye Hari Ayah melalui Riding With Dad membawa pesan positif tentang pentingnya pengasuhan bersama antara ayah dan ibu. Keterlibatan kedua orang tua menjadi bagian penting dalam menciptakan keluarga harmonis, lingkungan ramah anak, serta generasi yang sehat secara fisik dan mental. Iskandar juga mengapresiasi kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung bersama komunitas Riding With Dad dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia berharap komunitas dapat terus berkembang menjadi ruang positif bagi masyarakat, tidak hanya sebagai tempat berkumpul dan menyalurkan hobi berkendara, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai keluarga, kepedulian, keselamatan, dan keteladanan. Sementara itu, Kepala DP3A Kota Bandung, Uum Sumiati menyampaikan, Indeks Kualitas Keluarga Kota Bandung pada 2026 mengalami peningkatan sebesar 1,91 poin menjadi 79,11. Meski demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu diperkuat, khususnya terkait waktu kebersamaan orang tua dengan anak serta pendampingan penggunaan media sosial. Berdasarkan kajian yang disampaikan DP3A, sebanyak 37,7 persen rumah tangga belum memberikan pendampingan terhadap anak dalam penggunaan teknologi digital. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga. Uum menambahkan, kegiatan Riding With Dad merupakan salah satu upaya mendekatkan ayah dengan anak melalui pengalaman bersama, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan berharga. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menekan isu fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak. Kegiatan yang diikuti sekitar 750 peserta dari berbagai keluarga tersebut diawali dengan sosialisasi keselamatan berkendara oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat. Peserta kemudian melakukan perjalanan dari SPBU Dago menuju Pendopo Kota Bandung, dilanjutkan dengan edukasi parenting, aktivitas anak, dongeng, serta berbagai kegiatan interaktif. Sedangkan Inisiator Riding With Dad, Billy Sandi mengatakan, komunitas tersebut lahir dari Kota Bandung dengan visi membangun koneksi yang lebih kuat antara ayah dan anak. Menurutnya, kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan perkembangan sosial.

Bandung Berpotensi Diguyur Hujan Ringan, Ini Prakiraan BMKG

Ginanjar — Sat, 07 Nov 2026 07:49:18 +0700

TERASBANDUNG.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Bandung berpotensi diguyur hujan ringan, Sabtu (7/11/2026). Potensi hujan tersebut menjadi bagian dari prakiraan cuaca di sejumlah kota besar di Indonesia. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai perubahan kondisi cuaca, terutama potensi hujan yang dapat disertai kilat dan angin kencang di sejumlah wilayah. Dikutip dari laman resmi BMKG, prakirawan Adelia F menjelaskan, dinamika atmosfer secara umum menunjukkan adanya potensi pembentukan awan hujan, perlambatan angin, serta pertemuan angin di Samudera Pasifik utara Papua Barat Daya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Selain Bandung, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Serang, Jakarta, Medan, Palembang, Bandar Lampung, Mataram, Pontianak, Makassar, Manokwari, hingga Merauke. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Padang, Banjarmasin, Samarinda, Manado, dan Nabire. Adapun sejumlah kota yang diprakirakan mengalami cuaca berawan di antaranya Pekanbaru, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Kupang, dan Kendari. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter di Samudera Hindia bagian selatan Jawa Timur. Selain itu, potensi banjir rob perlu diantisipasi di sejumlah wilayah pesisir, termasuk Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Maluku. ***

Benahi Transportasi Publik, Wali Kota Ingin Sopir Angkot Digaji

Sirojul Mutaqien — Fri, 06 Nov 2026 14:03:29 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung terus mendorong pembenahan transportasi publik melalui pengembangan sistem integrasi angkutan kota (angkot). Program yang dikembangkan bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut kini mulai diuji coba untuk menghadirkan layanan angkot yang lebih mudah diakses, aman dan terintegrasi dengan transportasi massal. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, program ini memiliki dua tujuan utama yakni menjadikan angkot sebagai transportasi pengumpan (feeder) dan memberikan alternatif transportasi yang lebih mudah bagi anak-anak, khususnya pelajar yang hendak berangkat ke sekolah. Meski demikian, Farhan menilai sistem yang sedang diuji coba tersebut masih membutuhkan sejumlah penyempurnaan. Salah satu persoalan mendasar yang harus diselesaikan adalah perubahan model bisnis angkot agar tidak lagi bergantung pada sistem setoran harian pengemudi. Menurutnya, sistem setoran membuat pengemudi angkot cenderung mengejar penumpang demi memenuhi target pendapatan. Ke depan, ia menginginkan model pengelolaan yang lebih baik. Salah satunya melalui sistem penggajian pengemudi sehingga pengemudi tidak perlu lagi bersaing mendapatkan penumpang di jalan. “Bisnis model yang ideal adalah sopir angkotnya tidak mengejar setoran. Sopir angkotnya harus kita gaji. Ini yang kelihatannya masih belum ditemukan,” kata Farhan saat memberikan sambutan dan pelepasan program prioritas Angkot to School, di Balai Kota Bandung, Jumat 6 November 2026. Farhan menjelaskan, pengembangan sistem integrasi angkot bersama ITB saat ini masih berada dalam tahap beta atau eksperimen. Pemkot Bandung sengaja mulai menjalankan uji coba untuk mengetahui berbagai kekurangan dan persoalan yang muncul sebelum sistem tersebut diterapkan secara lebih luas. Farhan menjelaskan, uji coba perlu segera dilakukan agar proses evaluasi dan penyempurnaan tidak menghambat rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung. Ia menargetkan sistem integrasi angkot sudah siap sebelum layanan BRT mulai beroperasi. “Jangan sampai BRT sudah jadi dan beroperasi, tetapi sistem ini masih percobaan. Mumpung BRT belum operasional kita manfaatkan waktu untuk memperbaiki sistemnya,” jelasnya. Dalam pengembangannya, Pemkot Bandung juga mengupayakan integrasi informasi perjalanan angkot dengan Google Maps. Nantinya, masyarakat dapat mengetahui pilihan angkot menuju lokasi tujuan, termasuk perkiraan waktu kedatangan kendaraan melalui aplikasi tersebut. Farhan mengungkapkan, rencana integrasi itu membutuhkan keterlibatan aktif para pengemudi. Setiap sopir angkot diharapkan memiliki aplikasi yang terhubung dengan sistem sehingga informasi posisi kendaraan dapat diketahui pengguna secara langsung. “Kalau bisnis modelnya benar, semua aplikasi ini akan terhubung dengan Google. Setiap sopir angkot memegang aplikasinya. Jadi, ketika masyarakat membuka Google Maps dan memilih tujuan akan terlihat angkot yang tersedia serta perkiraan waktu kedatangannya,” ungkapnya. Oleh karena itu, Pemkot Bandung akan mengevaluasi pola perjalanan dan kebutuhan armada selama masa uji coba. Sistem tersebut akan terus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi bersama para pihak yang terlibat. Peningkatan Aspek Keamanan Angkot Selain kemudahan akses, aspek keamanan menjadi perhatian penting dalam pembenahan angkot. Farhan menyatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan transportasi publik aman, terutama bagi empat kelompok rentan, yakni anak-anak, perempuan, lanjut usia dan penyandang disabilitas. Ia memahami masih adanya kekhawatiran orang tua untuk membiarkan anak-anak menggunakan angkot secara mandiri. Kondisi tersebut membuat banyak orang tua memilih mengantar anak menggunakan kendaraan pribadi yang turut menambah kepadatan lalu lintas. “Pemerintah harus memastikan rasa aman itu hadir. Kalau masyarakat masih meragukan keamanannya, tugas kami adalah meningkatkan keamanan agar orang tua tidak lagi ragu membolehkan anak-anaknya naik angkot,” tuturnya.

Kebakaran Rumah Terjadi di Palasari Cibiru Bandung, Laporan Diterima Damkar Pukul 21.35 WIB

Ginevara — Fri, 06 Nov 2026 06:19:53 +0700

TERASBANDUNG.COM - Peristiwa kebakaran menimpa sebuah bangunan rumah di Jalan Cilengkrang II, RT 02 RW 05, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Kamis (5/11/2026) malam. Informasi kejadian tersebut diterima petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmat) Kota Bandung pada pukul 21.35 WIB. Laporan kemudian langsung ditindaklanjuti oleh petugas pemadam kebakaran. Lokasi kebakaran berada di kawasan permukiman warga di wilayah Palasari, Kecamatan Cibiru. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena kebakaran rumah di lingkungan permukiman berpotensi membahayakan bangunan lain di sekitarnya apabila api tidak segera ditangani. Petugas Damkar Kota Bandung Tindak Lanjuti Laporan Setelah menerima laporan, Diskarmat Kota Bandung melakukan tindak lanjut terhadap kejadian kebakaran tersebut. Penanganan oleh petugas pemadam kebakaran menjadi langkah penting untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kemungkinan perambatan ke bangunan lain. Hingga informasi awal ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai luas bangunan yang terdampak maupun tingkat kerusakan akibat kebakaran. Penyebab Kebakaran Masih Belum Diketahui Penyebab munculnya api di rumah tersebut juga belum dapat dipastikan. Belum ada keterangan resmi mengenai kemungkinan kebakaran dipicu korsleting listrik, kompor, atau faktor lainnya. Informasi mengenai ada atau tidaknya korban jiwa maupun korban luka juga masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, tidak meninggalkan kompor menyala, serta menjauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi warga untuk memperhatikan keamanan rumah dan segera melaporkan kejadian darurat agar dapat ditangani secepat mungkin.

BPBD Bandung Petakan Titik Rawan Bencana, Sejumlah Kawasan Ini Perlu Diwaspadai Saat Hujan

Dadi Mulyanto — Thu, 05 Nov 2026 10:24:57 +0700

TERASBANDUNG.COM - Memasuki musim penghujan, ancaman bencana hidrometeorologi mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung. Banjir, tanah longsor, hingga angin kencang menjadi sejumlah potensi bencana yang perlu diantisipasi, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak bencana selama musim hujan. Masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan dan memahami prosedur penyelamatan apabila terjadi kondisi darurat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengungkapkan bahwa ancaman tanah longsor lebih banyak ditemukan di kawasan Bandung bagian utara. Wilayah yang perlu mendapat perhatian antara lain Cidadap, Cibiru, hingga Ujungberung. Sementara itu, potensi banjir tersebar di sejumlah kawasan bagian tengah hingga utara Kota Bandung, baik di wilayah barat maupun timur. Baca Juga : Tangis Haru Fitrah Maulana Usai Persib Kalahkan Melbourne Victory, Dipeluk Sandy Walsh Untuk mengurangi risiko genangan dan banjir, pemerintah terus melakukan pembenahan saluran air, termasuk pengerukan drainase yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. “Sekarang proses pengerukan terus berjalan dilakukan oleh DSDABM (Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga). Mudah-mudahan itu bisa mengurangi dampak dari banjir,” ujar Didi di Balai Kota Bandung, Senin, 2 November 2026. Didi menjelaskan, terdapat dua aspek yang menjadi perhatian dalam menghadapi ancaman bencana selama musim penghujan. Selain memperkuat kesiapan infrastruktur, pemerintah juga perlu mendorong masyarakat agar lebih tanggap terhadap potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya. Dari sisi infrastruktur, pemeliharaan drainase dan saluran air harus terus dilakukan agar mampu menampung aliran air ketika curah hujan meningkat. Saluran yang tersumbat sampah maupun mengalami pendangkalan berpotensi memperparah genangan. Adapun dari sisi masyarakat, perhatian khusus perlu diberikan kepada warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai. Mereka diminta memahami tanda-tanda alam yang menunjukkan kemungkinan peningkatan debit air hingga berisiko menyebabkan luapan sungai. “Kenali ciri-ciri sungai ketika akan meluap. Kemudian, sudah punya rencana harus evakuasi ke mana dan bagaimana pengamanan asetnya,” jelasnya. Ancaman bencana tersebut bukan sekadar kemungkinan. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, BPBD Kota Bandung mencatat dua kejadian tanah longsor. Salah satu peristiwa yang memiliki potensi risiko cukup besar terjadi di kawasan Cikalintu. Sementara kejadian lainnya berlangsung di Cidadap berupa longsoran tebing dengan dampak yang relatif terbatas. Baca Juga : Persib Bandung Lolos 16 Besar ACL Two, Kini Maung Bandung Bisa Fokus Kejar Puncak Super League Selain longsor, genangan air juga masih ditemukan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Margacinta dan Kopo. Khusus di wilayah Kopo, terdapat sekitar tiga titik genangan ketika hujan deras mengguyur Kota Bandung. Didi mengingatkan bahwa masyarakat belum bisa mengendurkan kewaspadaan karena musim penghujan baru memasuki tahap awal. Hujan berintensitas tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa pekan mendatang dan dapat memicu berbagai kejadian bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak boleh sepenuhnya bergantung pada upaya penanganan pemerintah. Setiap keluarga perlu memiliki pemahaman mengenai potensi ancaman di lingkungan masing-masing sekaligus menyiapkan langkah penyelamatan secara mandiri. Hal tersebut penting karena setiap jenis bencana membutuhkan tindakan perlindungan dan pola evakuasi yang berbeda. “Kalau angin kencang, masyarakat harus berlindung di dalam rumah. Sementara kalau gempa, harus keluar rumah. Jadi, kenali jenis bencananya karena pola evakuasinya berbeda,” tuturnya. Selain mengenali ancaman bencana, masyarakat juga diminta mengutamakan keselamatan ketika beraktivitas saat hujan deras. Salah satu hal yang harus dihindari adalah menerobos genangan air karena kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan, terutama ketika kedalaman maupun kondisi jalan tidak diketahui. BPBD mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca, memperhatikan lingkungan sekitar, serta segera mengambil langkah penyelamatan apabila muncul tanda-tanda bahaya.***

Pemkot Bandung Siapkan Strategi Pengendalian Inflasi Jelang Nataru, Ramadan dan Lebaran 2027

Dadi Mulyanto — Wed, 04 Nov 2026 13:45:01 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung mulai memasang strategi untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan masyarakat menjelang pergantian tahun hingga memasuki 2027. Sejumlah periode yang diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat menjadi perhatian pemerintah. Mulai dari Natal dan Tahun Baru (Nataru), Tahun Baru Imlek, Ramadan, Idulfitri 2027, hingga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa menjaga stabilitas harga merupakan bagian penting dari upaya membangun perekonomian yang sehat. Menurutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Baca Juga : 48 Bangunan Liar di Jalan Soekarno-Hatta Bandung Dibongkar, Ini Alasan Pemkot Bertindak Data Oktober 2026 menunjukkan inflasi tahunan atau year on year Kota Bandung berada di angka 2,95 persen. Adapun inflasi tahun kalender atau year to date tercatat 2,18 persen, sementara pertumbuhan ekonomi semester II mencapai 5,78 persen. “Pada dasarnya, kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Salah satu syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali,” kata Farhan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Selasa (3/11/2026). Farhan menjelaskan, lima momentum yang berlangsung dalam rentang waktu berdekatan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa. Kondisi ini perlu diantisipasi agar lonjakan permintaan tidak berujung pada kenaikan harga yang sulit dikendalikan. Untuk mengantisipasinya, Pemkot Bandung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan harga, menjaga ketersediaan bahan pangan, serta memastikan distribusi komoditas berjalan lancar dari pasar induk menuju pasar tradisional. Langkah tersebut juga akan diperkuat melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus adalah beras. Pemkot Bandung memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tersebut masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baca Juga : Gapeka Baru Mulai 1 Desember 2026, Sejumlah Jadwal Perjalanan Kereta Berubah Saat ini, harga rata-rata beras di Kota Bandung tercatat Rp13.585 per kilogram. Angka tersebut sekitar Rp85 lebih tinggi dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kendati demikian, pasokan beras diklaim masih aman dengan surplus mencapai sekitar 35.000 ton dari berbagai jenis, termasuk beras SPHP hingga premium. “Kita pastikan stoknya ada. Stok beras banyak sekali. Kita punya surplus beras sampai 35.000 ton,” ujarnya. Di luar komoditas pangan, pemerintah juga mencermati sejumlah kelompok pengeluaran yang turut memberikan pengaruh terhadap inflasi. Beberapa di antaranya adalah bahan bakar minyak (BBM), biaya kontrak dan sewa rumah, kos-kosan, sigaret kretek putih, emas perhiasan, serta tarif transportasi udara. Farhan turut menyoroti perkembangan sektor penerbangan yang menjadi salah satu komponen penyumbang inflasi. Hingga Senin sebelum rapat berlangsung, jumlah penumpang pesawat tercatat sekitar 2.200 orang setiap hari. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya pilihan destinasi penerbangan domestik. Mobilitas masyarakat menuju dan meninggalkan Bandung juga menunjukkan aktivitas ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan catatan hingga Oktober 2026, terdapat sekitar 18 juta perjalanan masuk ke Kota Bandung dan 14 juta perjalanan keluar. Selisih sekitar empat juta perjalanan tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Baca Juga : BPBD Petakan Wilayah Rawan Bencana, Warga Diminta Siaga Hadapi Musim Hujan BI Nilai Inflasi Bandung Masih Terkendali Upaya Pemkot Bandung dalam menjaga stabilitas harga mendapat apresiasi dari Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Wilayah BI Jawa Barat, Junanto Herdiawan, menilai kondisi inflasi Kota Bandung hingga Oktober 2026 masih berada dalam situasi terkendali. BI juga memperkirakan inflasi sepanjang 2026 tetap berada dalam rentang sasaran. Sinergi dengan pemerintah daerah dan TPID akan terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai risiko menjelang akhir tahun. “Kita lihat inflasi Kota Bandung masih terkendali dengan inflasi tahun kalender (year to date) sebesar 2,18 persen, kami perkirakan inflasi pada 2026 ini masih berada dalam rentang sasaran,” ujar Junanto. Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri, mengingatkan bahwa kebutuhan barang dan jasa di Bandung tidak hanya berasal dari penduduk yang menetap. Karakteristik Bandung sebagai kota jasa membuat permintaan juga dipengaruhi wisatawan dan masyarakat yang melakukan perjalanan pulang-pergi atau komuter. Bahkan, jumlah perjalanan masuk wisatawan ke Bandung diperkirakan mencapai sekitar dua juta setiap bulannya. Tingginya mobilitas tersebut membuat kebutuhan pangan harus dihitung dengan mempertimbangkan seluruh aktivitas masyarakat yang datang ke Kota Bandung. “Kota Bandung sebagai kota jasa tidak hanya dipengaruhi permintaan penduduk lokal tetapi juga wisatawan dan penduduk komuter, kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan terutama bahan makanan sehingga ketersediaan pangan harus memperhitungkan seluruh aktivitas masyarakat masuk ke Kota Bandung,” ungkap Nevi. Baca Juga : Batam - Bandung Kini Terhubung Penerbangan Langsung, Segini Harga Tiket dan Jadwalnya Nevi juga menilai keberadaan dua pasar induk di Kota Bandung menjadi modal penting untuk menjaga kestabilan pasokan. Kedua fasilitas tersebut perlu dioptimalkan agar distribusi bahan pangan ke pasar-pasar tradisional dapat berlangsung lebih efektif. “Kita memiliki keuntungan strategis dengan adanya dua pasar induk. Bagaimana kita bisa memerankan fungsi pasar induk sebagai katalisator penjaga stabilitas rantai pasok ke pasar-pasar yang ada di Kota Bandung,” katanya. Dari tingkat provinsi, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Budi Kurnia, menyebut Bandung memiliki karakteristik ekonomi dan mobilitas masyarakat yang kompleks. Hal tersebut membuat variabel yang digunakan dalam penghitungan inflasi di Kota Bandung lebih beragam dibandingkan daerah lainnya di Jawa Barat. “Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kota Bandung memiliki kompleksitas variabel yang paling banyak dalam penghitungan inflasi. Oleh karena itu, kita fokus ke Kota Bandung,” ujar Budi.***

48 Bangunan Liar di Jalan Soekarno-Hatta Bandung Dibongkar, Ini Alasan Pemkot Bertindak

Dadi Mulyanto — Wed, 04 Nov 2026 13:33:08 +0700

TERASBANDUNG.COM - Penataan kawasan Jalan Soekarno-Hatta kembali dilakukan Pemerintah Kota Bandung. Sebanyak 48 bangunan liar dan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati fasilitas umum menjadi sasaran pembongkaran dalam operasi penertiban pada Selasa, 3 November 2026. Penertiban yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung bersama aparat Kecamatan Panyileukan tersebut difokuskan pada bangunan yang berdiri di atas trotoar dan area saluran drainase. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik yang selama ini digunakan untuk aktivitas berdagang. Selain mengganggu kenyamanan pejalan kaki, keberadaan bangunan di atas saluran air juga berpotensi menghambat aliran drainase. Baca Juga : Gapeka Baru Mulai 1 Desember 2026, Sejumlah Jadwal Perjalanan Kereta Berubah Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan ruang publik sesuai peruntukannya. Penertiban juga melibatkan berbagai unsur pemerintahan, mulai dari aparat kewilayahan hingga instansi di tingkat provinsi. "Hari ini kita bersama jajaran kewilayahan, Forkopimcam Panyileukan, dinas terkait tingkat Kota Bandung, Satgas Linmas, Gober, hingga dukungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat melakukan pembongkaran dan penataan bangunan liar. Intinya, kita ingin mengembalikan fungsi ruang publik kepada masyarakat. Trotoar adalah hak pejalan kaki, dan drainase harus berfungsi optimal untuk mencegah penyumbatan," ujar Bambang Sukardi di lokasi penertiban. Bambang menegaskan, operasi tersebut bukan hanya menyasar satu kawasan. Pemerintah Kota Bandung berencana melanjutkan penataan di wilayah lainnya, mencakup 30 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Bandung. Program tersebut menjadi bagian dari agenda penataan kota yang dijalankan Pemkot Bandung bersama Gubernur Jawa Barat. Sementara itu, Camat Panyileukan, Yayan Rustandi, menjelaskan bahwa pembongkaran tidak dilakukan secara mendadak. Sebelum petugas turun ke lapangan, pihak kecamatan telah menjalankan sejumlah tahapan pemberitahuan dan komunikasi dengan para pedagang. Sebanyak 48 pemilik PKL sebelumnya telah diundang dalam rapat koordinasi di kantor Kecamatan Panyileukan. Dalam pertemuan tersebut, para pedagang meminta tambahan waktu selama 10 hari untuk menindaklanjuti pemberitahuan pemerintah. Baca Juga : BPBD Ungkap 7 Wilayah Rawan Banjir dan Longsor di Bandung, Warga Diminta Waspada! "Dalam rapat koordinasi, para pedagang sempat meminta tenggang waktu 10 hari. Setelah melewati batas waktu tersebut, proses dialihkan ke Satpol PP Kota Bandung yang kemudian menindaklanjutinya dengan penerbitan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3 yang disampaikan secara door to door oleh petugas kewilayahan," jelas Yayan. Pemerintah kecamatan kemudian menyerahkan proses penindakan kepada Satpol PP Kota Bandung setelah tahapan pemberitahuan dan tenggang waktu berakhir. Pelaksanaan penertiban di Jalan Soekarno-Hatta juga membutuhkan koordinasi khusus karena kawasan tersebut merupakan jalur arteri dengan volume kendaraan yang tinggi. Faktor keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian agar proses pembongkaran tidak menimbulkan gangguan lalu lintas maupun risiko bagi masyarakat. Baca Juga : Farhan Minta Camat dan Lurah Siaga Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor di Bandung Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Bandung menargetkan kawasan timur kota menjadi lebih tertata. Selain mengembalikan ruang bagi pejalan kaki, pembenahan drainase diharapkan dapat berjalan optimal sehingga fasilitas umum bisa kembali dimanfaatkan sesuai fungsinya. Penertiban ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki wajah Kota Bandung, khususnya di kawasan yang menjadi salah satu akses utama masuk ke kota dari arah timur.***

Batam - Bandung Kini Terhubung Penerbangan Langsung, Segini Harga Tiket dan Jadwalnya

Dadi Mulyanto — Tue, 03 Nov 2026 16:47:37 +0700

TERASBANDUNG.COM - Mobilitas masyarakat antara Batam dan Bandung bakal semakin mudah. Mulai 16 Desember 2026, warga kedua kota bisa bepergian menggunakan penerbangan langsung tanpa harus lebih dulu transit di Jakarta. Rute baru yang menghubungkan Bandara Hang Nadim Batam dengan Bandara Husein Sastranegara Bandung tersebut akan dioperasikan oleh Super Air Jet, maskapai yang berada di bawah naungan Lion Group. Penerbangan Batam–Bandung dijadwalkan beroperasi empat kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Pesawat dijadwalkan berangkat dari Batam pukul 16.25 WIB dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 50 menit. Adapun untuk perjalanan dari Bandung menuju Batam, penerbangan dijadwalkan berangkat pukul 14.40 WIB pada hari operasional yang sama. Baca Juga : Farhan Minta Camat dan Lurah Siaga Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor di Bandung Distrik Manager Lion Group Area Kepri, Amar Fernando, menyambut positif pembukaan jalur penerbangan tersebut. Menurutnya, konektivitas baru ini memberikan kemudahan bagi masyarakat di kedua daerah. "Pembukaan rute baru ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Batam maupun Bandung. Kini Lion Group telah hadir menjangkau seluruh wilayah," ujar Amar Fernando, Selasa, 3 November 2026. Ia menjelaskan, pembukaan rute Batam–Bandung menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas jaringan penerbangan sekaligus meningkatkan konektivitas antardaerah. Bandung dinilai memiliki daya tarik tersendiri, terutama sebagai salah satu tujuan wisata andalan. Karena itu, Lion Group tidak menutup kemungkinan menambah frekuensi penerbangan apabila permintaan penumpang terus meningkat. "Pembukaan rute baru ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Batam maupun Bandung. Kini Lion Group telah hadir menjangkau seluruh wilayah," kata Amar. Rute anyar tersebut akan menggunakan pesawat Airbus A320-200. Berdasarkan pemantauan harga tiket pada Selasa, 3 November 2026, untuk keberangkatan perdana pada 16 Desember 2026, tarif penerbangan Batam–Bandung tercatat sebesar Rp1.581.300. Baca Juga : BPBD Ungkap 7 Wilayah Rawan Banjir dan Longsor di Bandung, Warga Diminta Waspada! Meski demikian, harga tiket berpotensi berubah mengikuti waktu pemesanan dan ketersediaan kursi menjelang tanggal keberangkatan. Dengan durasi perjalanan sekitar 1 jam 50 menit, penerbangan langsung ini menawarkan pilihan yang lebih praktis bagi penumpang dibandingkan perjalanan yang mengharuskan transit di Jakarta. Selain memudahkan mobilitas warga, jalur baru tersebut juga berpotensi mendukung aktivitas bisnis, perjalanan keluarga, serta kunjungan wisata antara Batam dan Bandung. Sebelum Batam, penerbangan langsung menuju Bandung telah tersedia dari sejumlah kota, di antaranya Medan, Denpasar, Balikpapan, dan Surabaya. Kini, Batam turut masuk dalam daftar kota yang memiliki koneksi penerbangan langsung ke Kota Kembang.***

BPBD Ungkap 7 Wilayah Rawan Banjir dan Longsor di Bandung, Warga Diminta Waspada!

Dadi Mulyanto — Tue, 03 Nov 2026 16:34:15 +0700

TERASBANDUNG.COM - Memasuki musim hujan, masyarakat Kota Bandung diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung telah mengidentifikasi sejumlah kawasan yang memiliki riwayat kejadian bencana dan berpotensi kembali terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, menyebut beberapa kawasan di wilayah utara Bandung menjadi perhatian karena memiliki kerawanan terhadap tanah longsor. Sementara itu, banjir berulang masih menjadi ancaman di sejumlah titik lainnya. "Kalau untuk banjir, biasanya di Kopo, Ciwastra, dan Gedebage. Itu wilayah yang selalu terdampak berulang," ujarnya dikutip dari Kompas.com di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (2/11/2026). Baca Juga : Farhan Minta Camat dan Lurah Siaga Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor di Bandung Menurut Didi, potensi bencana tidak hanya mengancam kawasan yang selama ini dikenal rawan. Sejumlah permukiman juga perlu mendapat perhatian karena peningkatan intensitas hujan dapat memicu banjir maupun longsor. Berdasarkan pemetaan BPBD Kota Bandung, terdapat empat kecamatan yang menjadi perhatian terkait potensi tanah longsor, yakni Kecamatan Cidadap, Cibiru, Ujungberung, dan Mandalajati. Adapun tiga kawasan yang kerap mengalami banjir meliputi Kopo, Ciwastra, dan Gedebage. Untuk mengurangi risiko bencana, BPBD bersama dinas teknis terus melakukan langkah antisipasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan infrastruktur pengendali banjir, terutama saluran drainase dan kawasan resapan air, dapat berfungsi secara optimal. "Untuk banjir sebenarnya, dari Dinas Teknis terkait terus melakukan pembersihan drainase, kita memastikan fungsi resapan, aliran, maupun penampungannya, semuanya harus dioptimalkan," ucapnya. Meski demikian, Didi mengingatkan bahwa pembenahan infrastruktur bukan satu-satunya solusi. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan juga harus memiliki pemahaman mengenai langkah penyelamatan apabila bencana terjadi, termasuk menentukan jalur dan lokasi evakuasi sejak dini. "Yang penting diantisipasi, kalau penanganan permanen belum selesai, pastikan rencana evakuasi sudah matang," kata Didi. BPBD secara khusus mengimbau warga di kawasan rawan banjir agar mulai mengenali perubahan kondisi lingkungan, terutama tanda-tanda kenaikan debit air. Kesiapan untuk menyelamatkan diri dan mengamankan barang penting perlu direncanakan sebelum situasi darurat terjadi. Baca Juga : Izin SPPG hingga Harga Cabai Jadi Sorotan, Ini Langkah Tegas Pemkot Bandung "Kepada warga di daerah rawan banjir, mohon dari sekarang untuk mengenali tanda-tanda air akan meluap. Tentukan rencana evakuasi dari sekarang." Selain kesiapan masyarakat, koordinasi antarwilayah juga dinilai penting untuk mengantisipasi bencana. Kondisi kawasan hulu dan hilir yang saling berkaitan membuat penanganan banjir maupun longsor membutuhkan kerja sama berbagai pihak. "Saya kira mereka juga sudah bergerak karena bulan November ini sudah masuk musim hujan." Didi turut mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh lengah selama musim hujan berlangsung. Berdasarkan informasi yang diterimanya, curah hujan diperkirakan mencapai puncaknya pada Januari mendatang. Karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak sekarang agar risiko serta dampak bencana dapat diminimalkan. "Berdasarkan informasi kemarin, puncaknya diperkirakan pada bulan Januari," katanya. Berikut Daftar 7 Wilayah Rawan Banjir dan Longsor di Bandung Wilayah rawan banjir: 1. Kopo 2. Ciwastra 3. Gedebage Wilayah rawan longsor: 4. Cidadap 5. Cibiru 6. Ujungberung 7. Mandalajati Daftar tersebut merujuk pada keterangan Kepala BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi. Wilayah-wilayah itu perlu mendapat perhatian lebih selama musim hujan, terutama ketika curah hujan tinggi.***

Farhan Minta Camat dan Lurah Siaga Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor di Bandung

Dadi Mulyanto — Tue, 03 Nov 2026 16:14:32 +0700

TERASBANDUNG.COM - Ancaman bencana hidrometeorologi menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bandung. Menghadapi potensi banjir dan tanah longsor, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta seluruh camat dan lurah meningkatkan kesiapan di wilayah masing-masing. Instruksi tersebut disampaikan Farhan saat memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (2/11/2026). Ia menekankan pentingnya kewaspadaan aparat kewilayahan mengingat sejumlah kawasan di Kota Bandung memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana. Menurut Farhan, kejadian yang pernah berlangsung di kawasan Cikalintu dan Sekeloa harus menjadi bahan evaluasi bersama. Baca Juga : Tim Prabu 1 Amankan 3 Orang Bawa Sajam di Bojongloa Kidul Bandung, Diduga Hendak Serang Warga Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kesiapan lintas instansi, bukan hanya mengandalkan camat, lurah, maupun aparat di tingkat wilayah. “Apa yang terjadi di Cikalintu dan Sekeloa menjadi contoh bagaimana kesiapan kita bersama dalam menghadapi masalah tersebut harus juga didukung oleh OPD, Dinas Sosial, BPBD, dan juga dinas terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan lain-lain,” ujarnya saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin 2 November 2026 Farhan menilai, koordinasi ant organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi maupun menangani dampak bencana. Dukungan BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan hingga Satpol PP diperlukan agar respons pemerintah bisa berjalan cepat ketika kondisi darurat terjadi. Di sisi lain, camat dan lurah diminta lebih aktif memetakan potensi bahaya di lingkungan masing-masing. Kedekatan mereka dengan masyarakat dinilai menjadi modal penting untuk mendeteksi persoalan lebih awal sekaligus memastikan warga mendapatkan informasi mengenai risiko bencana. Farhan juga mengingatkan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun kebiasaan antisipasi agar mampu menghadapi perubahan cuaca ekstrem serta berbagai kemungkinan bencana hidrometeorologi. “Pada saat bersamaan, ini menunjukkan bahwa kita harus menjadi kota dengan warga yang siaga bencana dan tangguh bencana,” tutur Farhan. Baca Juga : Menuju HPN 2027 Lampung, PWI Half Marathon 2026 Siap Menggebrak Bandar Lampung Ia berharap pengalaman menghadapi berbagai kejadian bencana dapat membentuk masyarakat Kota Bandung yang lebih siap dan memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko ketika situasi darurat muncul. Farhan turut memberikan apresiasi kepada camat dan lurah yang selama ini telah berupaya menangani berbagai persoalan di wilayahnya. Ia meminta kesiapan tersebut terus dipertahankan dan diperkuat melalui komunikasi serta koordinasi dengan seluruh instansi terkait. Pemkot Bandung pun diharapkan mampu memperkuat sistem kesiapsiagaan dari tingkat kewilayahan hingga perangkat daerah, sehingga ancaman banjir dan longsor dapat diantisipasi lebih baik serta keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.***

Izin SPPG hingga Harga Cabai Jadi Sorotan, Ini Langkah Tegas Pemkot Bandung

Dadi Mulyanto — Tue, 03 Nov 2026 08:21:13 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandung akan mendapat pengawasan lebih ketat. Pemerintah Kota Bandung memastikan seluruh aspek penyelenggaraan program tersebut berjalan sesuai ketentuan, mulai dari legalitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mengambil peran sebagai operator maupun pengelola dapur MBG. Pemkot justru akan menempatkan diri sebagai pihak yang mengawasi jalannya program agar pelaksanaannya sesuai tujuan dan tidak menimbulkan persoalan baru. “Sejak awal, Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan saya sebagai wali kota sudah memutuskan bahwa baik wali kota maupun Pemerintah Kota Bandung tidak akan menjadi ‘pemain’ dan pelaksana dari MBG atau yang mengoperasikan SPPG. Kita akan menjadi wasit yang adil,” ujarnya saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin 2 November 2026. Farhan menyampaikan hal tersebut karena pengawasan MBG tidak cukup hanya melihat makanan yang diterima para penerima manfaat. Aktivitas operasional SPPG juga berpotensi memengaruhi sektor lain, khususnya ketersediaan bahan pangan dan kestabilan harga kebutuhan pokok. Baca Juga : Tim Prabu 1 Amankan 3 Orang Bawa Sajam di Bojongloa Kidul Bandung, Diduga Hendak Serang Warga Ia mencontohkan komoditas cabai dan daging ayam yang harganya relatif rentan mengalami perubahan. Besarnya kebutuhan dapur SPPG harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap pasokan bahan pangan untuk masyarakat umum. Perizinan seluruh SPPG akan ditinjau Untuk memastikan operasional berjalan sesuai aturan, Farhan meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan pemeriksaan terhadap perizinan SPPG yang beroperasi di Kota Bandung. Langkah tersebut harus dilakukan melalui koordinasi dengan koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN). Pemeriksaan legalitas menjadi bagian penting untuk memastikan setiap unit pelayanan memiliki kelengkapan perizinan yang dipersyaratkan. Di sektor ketersediaan bahan makanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapat tugas untuk memetakan kebutuhan serta jalur distribusi pangan yang digunakan oleh seluruh SPPG. Pemetaan tersebut diperlukan agar aktivitas pengadaan bahan baku program MBG tidak mengganggu rantai pasokan di pasar maupun memicu persoalan harga komoditas. Keamanan makanan hingga distribusi ke sekolah ikut diawasi Selain urusan perizinan dan pasokan, kualitas serta keamanan makanan menjadi perhatian Pemkot Bandung. Dinas Kesehatan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diminta memastikan bahan makanan yang digunakan memenuhi aspek keamanan pangan. Pengawasan juga mencakup proses penanganan bahan makanan, cara pengolahan, hingga pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, makanan yang diterima penerima manfaat diharapkan memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Baca Juga : Jangan Tunggu Tumbler Berbau! Ini Batas Waktu Mencuci Botol Minum agar Terhindar dari Bakteri Dinas Pendidikan juga diminta memastikan distribusi MBG berjalan dengan baik di lingkungan sekolah. Tidak hanya memastikan makanan sampai kepada peserta didik, instansi tersebut juga perlu memperhatikan penanganan sisa makanan agar tidak menambah persoalan sampah. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengawasi pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas SPPG. Pengelolaannya diharapkan terhubung dengan program penanganan sampah yang telah berjalan di Kota Bandung, termasuk gerakan Gaslah. Camat diberi kewenangan mengawasi operasional SPPG Pengawasan program MBG juga akan diperkuat melalui aparat kewilayahan. Farhan memberikan kewenangan kepada camat untuk memantau langsung pelaksanaan kegiatan SPPG di wilayah masing-masing. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, indikasi penyimpangan, atau persoalan dalam operasional, camat diminta segera melakukan pencatatan dan menyampaikan laporan kepada pihak terkait. “Para camat, saya beri kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan pelaksanaan SPPG. Apabila menemukan anomali, penyimpangan, catat dan laporkan,” tegasnya.***

Tim Prabu 1 Amankan 3 Orang Bawa Sajam di Bojongloa Kidul Bandung, Diduga Hendak Serang Warga

Ginevara — Mon, 02 Nov 2026 14:46:17 +0700

TERASBANDUNG.COM - Tim Prabu 1 Polrestabes Bandung mengamankan tiga orang yang diduga hendak melakukan penyerangan terhadap warga di kawasan Jalan Karasak Lama, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Senin (2/11/2026) dini hari. Ketiganya diamankan sekitar pukul 00.10 WIB saat petugas tengah melaksanakan patroli rutin di kawasan tersebut. Peristiwa bermula ketika Tim Prabu 1 melintas di Jalan Karasak Lama dan mendapati sejumlah orang sedang berkumpul di depan sebuah gang. Melihat aktivitas yang mencurigakan, petugas kemudian berupaya melakukan pemeriksaan. Namun, saat petugas mendekat, sebagian orang yang berada di lokasi justru melarikan diri. Meski demikian, tiga orang berhasil diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tiga Orang Diduga Hendak Menyerang Warga Dari hasil pemeriksaan awal, petugas memperoleh informasi bahwa kelompok tersebut diduga berencana melakukan penyerangan terhadap warga di sekitar lokasi. Temuan tersebut membuat petugas melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari barang-barang yang diduga berkaitan dengan rencana aksi tersebut. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah senjata tajam yang diduga dibawa oleh kelompok tersebut. Polisi Amankan Pedang hingga Celurit Panjang Dalam pemeriksaan di lokasi, Tim Prabu 1 menemukan satu bilah senjata tajam jenis pedang dan satu batang besi panjang. Petugas kemudian melakukan penyisiran di area semak-semak yang tidak jauh dari lokasi penangkapan. Dari tempat tersebut ditemukan dua senjata tajam tambahan, masing-masing satu pedang dan satu celurit panjang yang diduga dibuang saat sebagian orang melarikan diri. Selain itu, petugas turut mengamankan satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan meliputi:

Dua bilah pedang.
Satu bilah celurit panjang.
Satu batang besi panjang.
Satu unit telepon genggam.

Dengan temuan tersebut, total terdapat tiga senjata tajam yang diamankan dalam peristiwa tersebut. Tiga Orang Diserahkan ke Polsek Bojongloa Kidul Setelah mengamankan ketiga orang beserta seluruh barang bukti, Tim Prabu 1 kemudian berkoordinasi dengan anggota piket Polsek Bojongloa Kidul. Selanjutnya, ketiganya diserahkan bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian masih perlu mendalami keterangan ketiga orang tersebut, termasuk dugaan rencana penyerangan dan keterkaitan mereka dengan senjata tajam yang ditemukan di lokasi. Warga Bandung Diimbau Tetap Waspada saat Keluar Malam Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, terutama pada malam hingga dini hari. Warga Kota Bandung diimbau untuk lebih berhati-hati ketika bepergian pada jam-jam rawan. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Patroli kepolisian dan kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah tindak kejahatan serta menjaga situasi Kota Bandung tetap aman dan kondusif.

Kirmir Sungai Cikalintu Kembali Jebol Diterjang Banjir Bandang, Farhan Turun ke Lokasi: Ada Dua Persoalan Serius Jadi Sorotan

Dadi Mulyanto — Mon, 02 Nov 2026 08:17:50 +0700

TERASBANDUNG.COM - Kerusakan infrastruktur akibat luapan sungai dan tanah longsor di Kecamatan Coblong menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, turun langsung meninjau sejumlah titik terdampak bencana pada Minggu (1/11/2026) dini hari. Peninjauan yang berlangsung sekitar pukul 04.00 hingga 06.30 WIB itu dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kerusakan sekaligus melihat kebutuhan penanganan yang harus segera dilakukan. Dua lokasi menjadi perhatian utama Farhan, yakni kerusakan kirmir di sepanjang Sungai Cikalintu, Jalan Siliwangi Dalam IV, RT 09/RW 01, Kelurahan Cipaganti, serta titik longsor yang menghambat akses jalan masyarakat di Kelurahan Sekeloa. Baca Juga : Bela Diri Asal Prancis Unjuk Gigi di Bandung, 84 Medali Diperebutkan dalam Eksebisi Porprov Di kawasan Sungai Cikalintu, Farhan mendapati konstruksi penahan sungai yang sebelumnya telah diperkuat ternyata kembali mengalami kerusakan akibat derasnya aliran banjir bandang dari wilayah Lembang. Padahal, pemerintah telah melakukan penguatan pada bagian kirmir dengan konstruksi tembok setebal 25 sentimeter. Namun, besarnya debit air yang datang dari kawasan hulu membuat bangunan tersebut tidak mampu bertahan. "Kirmir sudah kita perkuat, ketebalannya 25 sentimeter. Tetapi karena volume banjir bandang dari Lembang begitu luar biasa, akhirnya jebol juga," ujar Farhan. Kondisi tersebut membuat Pemkot Bandung perlu mempertimbangkan pendekatan berbeda dalam mengatasi persoalan banjir di kawasan tersebut. Farhan menilai normalisasi sungai bukan lagi pilihan utama sehingga diperlukan gagasan baru untuk mengurangi dampak kiriman air dari wilayah Lembang. Terlebih, pekerjaan perbaikan di bagian hilir sungai saat ini masih berjalan. Sementara kerusakan terbaru justru terjadi di bagian tengah aliran sungai yang membutuhkan penanganan tersendiri. "Normalisasi sungai sudah tidak memungkinkan. Maka kami sedang mencari berbagai macam ide baru untuk bisa meminimalkan dampak banjir bandang dari Lembang tersebut," katanya. Farhan Soroti Tebing Longsor yang Ganggu Akses Warga Sekeloa Persoalan lain yang ditemukan Farhan berada di Kelurahan Sekeloa. Di lokasi tersebut, tebing tanah milik seorang warga mengalami keruntuhan hingga materialnya menimpa rumah warga lainnya. Meski material longsoran sudah dibersihkan, kondisi tebing masih berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak segera diperbaiki. Baca Juga : Warga Bandung Bisa Konsultasi Hukum Gratis di CFD Dago, dari Warisan hingga Hak Cipta Lagu Dampaknya tidak hanya menyangkut kerusakan bangunan, tetapi juga terganggunya mobilitas masyarakat. Akses jalan menuju lingkungan RT 04 dan RT 05 menjadi salah satu jalur yang terdampak akibat kejadian tersebut. Farhan pun meminta pemilik lahan agar segera menjalin komunikasi dengan warga sekitar untuk membicarakan langkah penyelesaian. Sejumlah opsi penanganan dapat dipertimbangkan, mulai dari pemangkasan tebing hingga pembangunan kirmir sebagai penguat struktur tanah. "Apabila tidak segera dibenahi oleh pemilik tanah, longsornya akan berulang. Sehingga akses warga di Kelurahan Sekeloa, khususnya yang menuju RT 04 dan RT 05, menjadi terputus terus," ungkapnya. Menurut Farhan, kesepakatan antara pemilik lahan dan masyarakat perlu segera diwujudkan agar potensi longsor susulan dapat diantisipasi. Jika dibiarkan, persoalan tersebut dikhawatirkan terus menghambat aktivitas warga sekaligus meningkatkan risiko keselamatan masyarakat. Peninjauan Dilakukan dalam Sasapu Bandung #29 Kunjungan ke sejumlah lokasi terdampak bencana tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan Sasapu Bandung #29 di Kecamatan Coblong. Baca Juga : Anderpas Resmi Dibuka di Bawah Flyover Pasupati, Pemkot Bandung Siapkan 60 Tenant Kuliner Melalui kegiatan ini, Pemkot Bandung tidak hanya mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga memanfaatkan kegiatan lapangan untuk memantau langsung berbagai persoalan di wilayah perkotaan. Peninjauan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengidentifikasi persoalan lingkungan dan infrastruktur yang membutuhkan perhatian, termasuk kerusakan akibat luapan sungai dan longsor. Pemkot Bandung pun dihadapkan pada kebutuhan mencari solusi penanganan yang lebih efektif agar kejadian serupa tidak terus berulang dan keselamatan serta aktivitas masyarakat tetap terjaga.***

Warga Bandung Bisa Konsultasi Hukum Gratis di CFD Dago, dari Warisan hingga Hak Cipta Lagu

Dadi Mulyanto — Sun, 01 Nov 2026 12:36:45 +0700

TERASBANDUNG.COM - Masyarakat Kota Bandung mendapatkan kesempatan untuk memahami berbagai persoalan hukum tanpa dipungut biaya. Melalui program Halo JPN (Jaksa Pengacara Negara), Kejaksaan menghadirkan layanan konsultasi hukum langsung di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Ir. H. Djuanda atau Dago, Minggu (1/11/2026). Program ini menjadi alternatif bagi warga yang membutuhkan informasi hukum tanpa harus mendatangi kantor kejaksaan. Beragam persoalan bisa ditanyakan, mulai dari sengketa tanah, pembagian warisan, urusan perkawinan, hingga perlindungan hak cipta. Antusiasme masyarakat terlihat dari sejumlah warga yang memanfaatkan layanan tersebut. Salah satunya Etrama, warga Dago Atas, yang datang untuk mencari informasi mengenai perlindungan hak cipta atas lagu ciptaannya. Ia ingin memahami langkah hukum yang dapat dilakukan apabila karyanya menjadi viral, kemudian digunakan atau direkam ulang oleh musisi lain tanpa mendapatkan izin darinya. "Penjelasannya sangat konkret dan mudah dipahami. Mantap," ungkap Etrama setelah mendapatkan konsultasi. Pengalaman serupa dirasakan Evi, warga Sadang Serang. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanyakan persoalan hukum warisan yang berkaitan dengan masa depan anak-anaknya. Dari konsultasi itu, ia memperoleh gambaran mengenai langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi persoalan hukum keluarga. "Ada pencerahan. Jadi, lebih mengerti kita harus melangkah ke mana dan harus mengadu ke mana," tuturnya. Evi berharap pelayanan semacam ini tidak hanya digelar sesekali. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami prosedur hukum maupun tempat yang tepat untuk mencari informasi dan bantuan ketika menghadapi permasalahan. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna, menjelaskan bahwa masyarakat selama ini lebih sering mengidentikkan kejaksaan dengan penanganan perkara pidana, khususnya penyidikan dan penuntutan. Padahal, institusi tersebut juga mempunyai peran melalui bidang Jaksa Pengacara Negara yang menangani urusan perdata dan tata usaha negara. "Selama ini, jaksa lebih dikenal karena tugas penyidikan dan penuntutan. Padahal, kita juga memiliki fungsi lain, yaitu Jaksa Pengacara Negara," ujarnya. Baca Juga : Ramai Seruan Boikot RANS Entertainment, dari RANS Carnival hingga Ajakan Unsubscribe YouTube Raffi Ahmad Narendra menerangkan, Halo JPN disediakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan mengenai berbagai persoalan hukum. Selain mendatangi pelayanan langsung seperti di CFD Dago, warga juga dapat mengaksesnya melalui situs web secara daring. Ia menambahkan, kehadiran Jaksa Pengacara Negara di tengah aktivitas masyarakat diharapkan membuat akses informasi hukum semakin mudah dijangkau. Namun, layanan tersebut memiliki batasan karena berfokus pada konsultasi dan informasi hukum, bukan pendampingan persidangan ataupun penanganan perkara pidana. "Persoalan yang banyak ditanyakan antara lain hukum perkawinan, pertanahan, hukum keluarga, dan berbagai informasi hukum lainnya," jelasnya. Farhan: Kesadaran Hukum Warga Bandung Terus Berkembang Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, turut menyoroti pentingnya memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan hukum. Menurutnya, meningkatnya pemahaman warga mengenai hak-hak hukum perlu diimbangi dengan kemudahan mendapatkan informasi yang benar. Farhan mencontohkan peristiwa seorang ketua RW di Kelurahan Pajajaran yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah keputusan pembatalan pelantikannya oleh lurah. Baginya, langkah tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat mulai memahami mekanisme hukum untuk memperjuangkan haknya. "Ini salah satu hal baik bahwa kesadaran hukum masyarakat sudah tinggi. Namun, upaya ini tidak boleh berhenti. Akses untuk bisa mendapatkan berbagai macam informasi tentang hukum harus terus dikembangkan dan dibuka ke mana-mana," ujar Farhan. Baca Juga : Anderpas Resmi Dibuka di Bawah Flyover Pasupati, Pemkot Bandung Siapkan 60 Tenant Kuliner Dukungan terhadap pelayanan hukum langsung juga disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Mohammad Teguh Darmawan. Ia menyambut baik kegiatan tersebut karena dapat mempertemukan masyarakat dengan tim Jaksa Pengacara Negara secara langsung, sehingga akses konsultasi tidak hanya bergantung pada layanan digital. Melalui program Halo JPN di CFD Dago, Kejaksaan berharap masyarakat semakin memahami persoalan hukum yang dihadapi, mengetahui saluran pengaduan yang tepat, serta lebih mengenal hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.***

Pansus 20 DPRD Kota Bandung Kebut Pembahasan Raperda Rumah Susun untuk Atasi Masalah Hunian, 50 dari 111 Pasal Sudah Dibahas

Dadi Mulyanto — Sat, 31 Oct 2026 16:28:40 +0700

TERASBANDUNG.COM - Upaya memperbarui aturan mengenai penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung terus bergulir. Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung kini telah membahas 50 dari total 111 pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun. Pembahasan secara terperinci tersebut dilakukan untuk memastikan setiap ketentuan yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat perkotaan. Terlebih, Kota Bandung masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan, meningkatnya kebutuhan tempat tinggal, serta kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengakses hunian layak. Anggota Pansus 20 DPRD Kota Bandung, Muhamad Syahievi Erwin Apandi, menilai pembahasan setiap pasal menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas regulasi yang nantinya diberlakukan. Menurutnya, setiap ketentuan harus dikaji secara mendalam agar aturan yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi benar-benar bisa diterapkan dan memberikan manfaat dalam penyelenggaraan rumah susun. Raperda ini merupakan salah satu dari empat rancangan peraturan daerah yang diajukan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Pembahasannya ditangani Pansus 20 DPRD Kota Bandung yang dipimpin H. Sutarya sebagai ketua dan H. Deni Nursani sebagai wakil ketua. Keterbatasan Lahan Jadi Tantangan Penyediaan Hunian Kebutuhan pembaruan regulasi rumah susun tidak terlepas dari kondisi Kota Bandung sebagai kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di tengah keterbatasan lahan, pemerintah daerah dituntut mencari pendekatan yang mampu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keterjangkauan. Rumah susun menjadi salah satu pilihan untuk menjawab persoalan tersebut. Konsep hunian vertikal memungkinkan pemanfaatan lahan secara lebih efisien sekaligus membuka peluang penyediaan tempat tinggal bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, penyediaan rumah susun tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan gedung. Pemerintah juga perlu memastikan biaya hunian tetap terjangkau, fasilitas pendukung tersedia, serta pengelolaan bangunan berjalan dengan baik. Aspek keamanan, kenyamanan, kepastian pengelolaan, hingga keberlanjutan pemanfaatan hunian juga menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan regulasi. Dengan cakupan pengaturan yang lebih menyeluruh, rumah susun diharapkan dapat menjadi solusi perumahan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menambah jumlah bangunan di kawasan perkotaan. Perda 2014 Dinilai Perlu Diperbarui Sebelum pembahasan Raperda terbaru ini, penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun. Seiring perkembangan kota dan perubahan kebutuhan masyarakat, ketentuan tersebut dinilai perlu disesuaikan agar mampu menjawab tantangan perumahan yang semakin kompleks. Pembaruan regulasi diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai tahapan penyelenggaraan rumah susun. Mulai dari perencanaan, penyediaan, hingga pengawasan terhadap pemanfaatan hunian. Kejelasan aturan juga dibutuhkan agar pengelolaan rumah susun dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap tempat tinggal, tetapi juga mendapatkan lingkungan hunian yang aman dan nyaman. Pansus 20 Masih Dalami 61 Pasal Tersisa Dengan progres pembahasan yang telah mencapai pasal ke-50, Pansus 20 DPRD Kota Bandung masih memiliki 61 pasal lainnya untuk dikaji dari keseluruhan 111 pasal dalam rancangan regulasi tersebut. Pendalaman dilakukan agar setiap ketentuan memiliki rumusan yang jelas, tidak menimbulkan persoalan dalam penerapan, serta tetap berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Proses pembahasan ini menjadi kesempatan bagi DPRD bersama Pemkot Bandung untuk menyusun kebijakan perumahan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat perkotaan. Ke depan, Raperda Rumah Susun diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat penyediaan hunian vertikal di Kota Bandung. Regulasi yang lebih adaptif juga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau. Dengan demikian, pembaruan aturan rumah susun tidak hanya berkaitan dengan penyempurnaan produk hukum daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjawab persoalan kebutuhan tempat tinggal masyarakat Kota Bandung.***

Pansus 21 DPRD Kota Bandung Evaluasi Aset Daerah, Teras Cihampelas Jadi Sorotan

Dadi Mulyanto — Sat, 31 Oct 2026 10:11:36 +0700

TERASBANDUNG.COM - Persoalan pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandung kembali menjadi perhatian DPRD. Melalui Panitia Khusus (Pansus) 21, DPRD Kota Bandung tengah mendorong perombakan aturan mengenai PengelolaaPansus 21 DPRD Kota Bandung Bongkar Masalah Aset Daerah, Teras Cihampelas Ikut Dievaluasin Barang Milik Daerah (BMD) agar pemanfaatan kekayaan pemerintah lebih optimal dan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembenahan regulasi ini dinilai penting menyusul masih ditemukannya berbagai persoalan dalam pengelolaan aset. Mulai dari ketidaksesuaian data inventarisasi, bangunan dan lahan yang tidak termanfaatkan, pembayaran sewa yang menunggak, hingga belum terhubungnya sistem administrasi dengan perencanaan kebutuhan aset di lingkungan perangkat daerah. Ketua Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Radea Respati, mengatakan pembaruan Peraturan Daerah (Perda) BMD diperlukan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang selama ini menghambat optimalisasi aset pemerintah. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, khususnya mengenai pentingnya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan kekayaan daerah. “Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Radea. Tunggakan Sewa hingga Teras Cihampelas Jadi Perhatian Salah satu persoalan yang menjadi fokus pembahasan Pansus 21 adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak lain. Skema yang dimaksud mencakup penyewaan, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), serta Bangun Guna Serah (BGS). DPRD menilai seluruh bentuk kerja sama tersebut perlu ditelusuri kembali, terutama menyangkut kewajiban pembayaran sewa yang belum diselesaikan dan perjanjian pemanfaatan yang masa berlakunya telah berakhir. Inventarisasi secara menyeluruh diperlukan agar pemerintah mengetahui aset mana saja yang masih memiliki persoalan administrasi maupun kewajiban keuangan. Dengan demikian, potensi penerimaan daerah yang belum tergarap dapat segera ditindaklanjuti. Selain persoalan tunggakan, keberadaan aset yang belum memberikan manfaat optimal juga menjadi sasaran evaluasi. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Teras Cihampelas. Bangunan yang selama ini membutuhkan biaya pemeliharaan tersebut dinilai perlu ditinjau kembali pemanfaatannya. Bahkan, DPRD membuka kemungkinan agar aset Teras Cihampelas dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu opsi penyelesaian. Pembenahan aturan BMD sendiri tidak hanya menyangkut bangunan komersial atau lahan milik pemerintah. Cakupannya meliputi berbagai kekayaan daerah, mulai dari tanah, gedung, jaringan irigasi, aset tidak berwujud, hingga konstruksi yang masih dalam tahap pengerjaan. Belajar dari Jakarta dan Surabaya, Bandung Siapkan Digitalisasi Aset Di tengah upaya membenahi administrasi aset, Pansus 21 juga mendorong pemerintah kota membangun sistem pendataan digital yang terintegrasi. Langkah ini diperlukan untuk mengatasi perbedaan informasi aset antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Melalui sistem terpadu, pemerintah diharapkan memiliki satu sumber data yang memuat informasi lengkap mengenai lokasi, status hukum, serta kondisi fisik setiap aset. Pendataan secara digital dan real-time juga diharapkan memudahkan proses pengawasan, sehingga keberadaan aset dapat diketahui secara lebih akurat dan potensi penyalahgunaan maupun kehilangan aset bisa diminimalkan. Untuk memperkuat konsep tersebut, DPRD Kota Bandung turut mempelajari praktik pengelolaan aset yang diterapkan sejumlah daerah lain. Dua contoh yang menjadi bahan kajian adalah Jakarta Asset Management Center di DKI Jakarta serta sistem pengelolaan tanah yang dijalankan Pemerintah Kota Surabaya. Pengalaman kedua daerah tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam membangun sistem pengelolaan aset yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan Kota Bandung. Radea berharap perubahan Perda BMD nantinya mampu memberikan kepastian hukum dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan daerah, mulai dari pendataan, pemanfaatan, pengawasan, hingga penghapusan aset. “Melalui pembaruan Perda ini, kami berharap mekanisme pengelolaan hingga penghapusan aset diatur lebih jelas sehingga Pemkot Bandung memiliki dasar hukum yang kuat dan aset daerah bisa memberikan dampak langsung pada peningkatan PAD,” pungkas Radea.***

Viral Perusakan Kebun Teh Pangalengan, 5.000 Pohon Rusak hingga Polisi Tangani Laporan Silang

Ginevara — Fri, 30 Oct 2026 09:41:35 +0700

TERASBANDUNG.COM - Aksi perusakan perkebunan teh di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan publik. Rekaman video yang memperlihatkan sejumlah tanaman teh rusak hingga tercabut dari akarnya viral di media sosial dan memicu perhatian berbagai pihak. Persoalan tersebut tidak hanya menjadi perbincangan masyarakat, tetapi juga mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bahkan, Dedi turut mengunggah video tanggapan terkait kerusakan perkebunan teh yang berada di kawasan Bandung Selatan tersebut. Dalam rekaman yang beredar, terlihat sejumlah tanaman teh telah ditebang dan tergeletak di atas lahan. Beberapa petani tampak kecewa melihat kondisi tanaman yang rusak. Situasi di lokasi juga sempat diwarnai ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lahan. Ribuan Pohon Teh Diduga Dirusak Peristiwa perusakan tersebut dilaporkan berdampak pada ribuan tanaman teh produktif milik PTPN I Regional 2 di kawasan Kertamanah, Pangalengan. Kerusakan diperkirakan mencapai sekitar 5.000 pohon teh di atas lahan seluas 0,4 hektare. Tanaman yang rusak merupakan bagian dari perkebunan yang memiliki fungsi ekonomi sekaligus ekologis bagi kawasan Bandung Selatan. Konflik ini diduga berkaitan dengan persoalan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan lahan perkebunan. Ketegangan antara petani dan pihak perusahaan pun berkembang hingga memunculkan dugaan perusakan serta tindakan kekerasan. Dedi Mulyadi Soroti Ancaman Kerusakan Lingkungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan perhatian terhadap peristiwa tersebut. Ia mengingatkan bahwa kerusakan kebun teh bukan sekadar persoalan tanaman yang hilang, melainkan juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Menurut Dedi, perkebunan teh memiliki peran penting dalam menjaga kondisi tanah, khususnya di kawasan perbukitan dan pegunungan Bandung Selatan. Tanaman teh yang memiliki sistem perakaran kuat dapat membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi risiko erosi. Karena itu, alih fungsi perkebunan menjadi tanaman sayuran komersial secara tidak terkendali dikhawatirkan meningkatkan ancaman bencana, termasuk tanah longsor. Ia menilai persoalan tersebut perlu dilihat lebih luas, bukan hanya dari sisi konflik antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga dari kepentingan menjaga kelestarian lingkungan.

Polisi Tangani Laporan dari Kedua Belah Pihak

Sementara itu, Polresta Bandung tengah menangani persoalan sengketa lahan dan dugaan perusakan perkebunan teh di Pangalengan. Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto mengatakan, persoalan bermula dari adanya aktivitas eksplorasi di lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Perkembangan situasi kemudian memunculkan laporan dugaan pengancaman dan perusakan lahan. Kepolisian telah menerima laporan dari kedua belah pihak yang terlibat. Polsek Pangalengan menangani laporan terkait dugaan pengancaman, sedangkan pihak perusahaan melaporkan dugaan perusakan lahan perkebunan. Polisi juga telah melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan di lokasi. Tri menjelaskan, seluruh laporan yang masuk masih dalam proses penanganan. Pihaknya meminta semua pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Polisi Dorong Penyelesaian Konflik Melalui Komunikasi Kapolresta Bandung berharap persoalan antara petani dan pihak perusahaan dapat segera menemukan jalan keluar. Menurutnya, komunikasi yang kurang baik serta kemungkinan adanya kesalahpahaman atau misinformasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam konflik tersebut. Kepolisian berupaya memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak terkait agar penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah tanpa mengesampingkan proses hukum yang sedang berjalan. Hingga Kamis, 29 Oktober 2026, situasi di lokasi dilaporkan berangsur kondusif. Meski demikian, polisi masih mendalami laporan yang diterima untuk memastikan penanganan perkara berjalan secara profesional. Kasus perusakan kebun teh Pangalengan ini menjadi perhatian penting karena menyangkut kepastian pengelolaan lahan, keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat, serta kelestarian lingkungan di kawasan Bandung Selatan.

Fraksi PSI DPRD Kota Bandung Soroti 4 Raperda Usulan Wali Kota, Termasuk Modal Tirtawening Rp37,6 Miliar

Dadi Mulyanto — Fri, 30 Oct 2026 08:21:44 +0700

TERASBANDUNGCOM - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota Bandung. Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026. Rapat dipimpin Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan kewilayahan. Keempat Raperda tersebut merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II. Materi yang diajukan meliputi pengarusutamaan gender, rumah susun, perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening. Dalam pandangannya, Fraksi PSI menekankan bahwa keberhasilan sebuah peraturan daerah tidak cukup diukur dari jumlah aturan maupun program yang dihasilkan. Hal terpenting adalah kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan, akuntabilitas, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Atas dasar tersebut, PSI menyampaikan sejumlah masukan terhadap masing-masing rancangan peraturan daerah. PSI Minta Pengarusutamaan Gender Tidak Berhenti pada Formalitas Terkait Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi PSI mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat kesetaraan hak masyarakat, khususnya dalam memperoleh kesempatan, perlindungan, dan manfaat pembangunan tanpa diskriminasi. Meski demikian, PSI menilai perlu ada batasan dan pemahaman yang jelas mengenai konsep gender sebagai konstruksi sosial serta perbedaan biologis yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan tertentu. Kebutuhan perempuan dalam hal menstruasi, kehamilan, persalinan, hingga kesehatan reproduksi, misalnya, harus diakomodasi melalui fasilitas dan pelayanan yang sesuai. Namun, kondisi biologis tidak semestinya menjadi alasan untuk secara otomatis membatasi seseorang dalam memperoleh pekerjaan, menduduki jabatan, maupun mengakses kesempatan tertentu. Penentuan persyaratan harus mengacu pada kebutuhan pekerjaan, kompetensi, serta kemampuan individu yang bisa diukur secara objektif. PSI juga mengingatkan bahwa penerapan PUG harus menjadi bagian dari seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Fraksi tersebut tidak ingin kebijakan ini justru berujung pada kegiatan seremonial atau pembentukan struktur birokrasi baru yang tidak memberikan perubahan nyata. Penggunaan anggaran harus difokuskan untuk mengatasi kesenjangan pelayanan yang sudah teridentifikasi dengan memanfaatkan perangkat dan mekanisme perencanaan yang tersedia. Selain itu, PSI menekankan pentingnya penggunaan analisis gender sebagaimana diatur dalam pedoman nasional, termasuk Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 yang telah diubah melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Menurut PSI, analisis gender memiliki fungsi berbeda dengan analisis jabatan maupun analisis pekerjaan. Analisis gender digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Sementara itu, analisis pekerjaan berfungsi menilai kesesuaian tugas dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Karena itu, Raperda PUG diharapkan memuat ketentuan nondiskriminasi, penggunaan data terpilah yang relevan, mekanisme pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, hingga saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Perlindungan terhadap pelapor, tindak lanjut pengaduan, serta evaluasi yang memiliki indikator terukur juga dinilai perlu diperjelas. PSI turut meminta penjelasan mengenai keterkaitan aturan baru tersebut dengan mekanisme pengaduan, pengawasan, dan penegakan hukum yang sudah berjalan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam pembahasan ini, PSI meminta Pemkot Bandung menjelaskan kesenjangan pelayanan publik apa yang menjadi prioritas penyelesaian melalui Raperda PUG, indikator keberhasilan yang akan digunakan, serta cara memastikan anggaran yang dialokasikan menghasilkan perubahan nyata. Aturan Rumah Susun Harus Menjawab Kebutuhan Hunian Warga Pada Raperda Rumah Susun, Fraksi PSI memandang hunian vertikal sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat di Kota Bandung yang memiliki keterbatasan lahan. Namun, pembangunan rumah susun tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan bangunan. Lokasinya juga harus terhubung dengan transportasi umum, pusat pekerjaan, sekolah, fasilitas kesehatan, serta ruang terbuka. Aspek daya dukung lingkungan dan potensi bencana pun perlu menjadi perhatian. PSI meminta Pemkot Bandung terlebih dahulu menyusun pemetaan kebutuhan hunian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemetaan tersebut perlu mencakup jumlah keluarga sasaran, tingkat pendapatan, kondisi tempat tinggal, kebutuhan sewa atau kepemilikan, lokasi aktivitas, hingga kemampuan masyarakat membayar biaya hunian. Kriteria penerima manfaat juga harus disusun secara transparan dan objektif, termasuk menyediakan proses verifikasi serta mekanisme keberatan untuk menghindari kesalahan penyaluran. Dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PSI mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan asumsi bahwa seluruh kelompok tersebut tidak memiliki tabungan atau kemampuan mencicil. Skema penyediaan rumah susun perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pilihannya dapat berupa rumah susun sewa dengan harga terjangkau, rumah susun milik melalui skema pembiayaan yang memenuhi persyaratan, subsidi yang sah, serta prioritas bagi kelompok rentan sesuai ketentuan perundang-undangan. Tidak hanya pembangunan, biaya pemeliharaan, pelayanan dasar, dan keberlanjutan pengelolaan rumah susun juga harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Catatan lainnya berkaitan dengan kewajiban pengembang rumah susun komersial menyediakan rumah susun umum minimal 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial. PSI mengingatkan bahwa ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian, aturan tersebut tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan daerah. Meski begitu, regulasi di tingkat undang-undang memberikan ruang pelaksanaan penyediaan rumah susun umum di lokasi lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama. Terdapat pula kemungkinan konversi dalam bentuk dana sesuai mekanisme yang berlaku. PSI meminta Pemkot Bandung memperjelas prosedur pelaksanaannya agar tidak menimbulkan beban ganda, sekaligus memastikan kewajiban tersebut benar-benar menghasilkan ketersediaan unit hunian umum. Dampak kewajiban pengembang terhadap harga dan pasokan rumah susun komersial juga perlu dikaji berdasarkan data yang konkret. Lebih jauh, PSI menegaskan bahwa kewajiban pengembang tidak boleh menjadi satu-satunya tumpuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian MBR. Pemkot Bandung tetap harus mempunyai program penyediaan rumah susun umum secara mandiri, bertahap, dan terukur. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan daerah, dukungan APBD sesuai kemampuan fiskal, kerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta pemanfaatan aset maupun sumber pendanaan yang diperbolehkan. PSI pun meminta kejelasan mengenai target jumlah unit, lokasi pembangunan, kriteria penerima, pilihan kepemilikan atau sewa, sumber pembiayaan, hingga standar pengelolaan dan pengawasannya. Bagi PSI, keberhasilan program rumah susun tidak hanya dilihat dari bangunan yang selesai didirikan, tetapi juga dari jumlah keluarga yang benar-benar bisa menempatinya secara aman, layak, dan terjangkau. Pengelolaan Aset Daerah Diminta Lebih Transparan Mengenai Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi PSI mengapresiasi langkah pembaruan regulasi agar selaras dengan ketentuan pemerintah pusat. Regulasi yang menjadi acuan di antaranya PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diperbarui melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. PSI menilai aset milik daerah tidak semestinya hanya dipandang dari sisi potensi pendapatan atau keuntungan finansial. Sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, taman, saluran drainase, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya mempunyai nilai manfaat sosial, lingkungan, serta pelayanan yang tidak selalu dapat dihitung melalui pemasukan langsung. Oleh sebab itu, penilaian terhadap aset daerah perlu mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat, kondisi fisik, biaya pemeliharaan sepanjang masa penggunaan, potensi persoalan hukum, serta efektivitas pemanfaatannya. Fraksi PSI mendorong Pemkot Bandung memperbarui inventarisasi dan basis data aset daerah. Informasi yang perlu diperjelas mencakup bukti kepemilikan, status penggunaan, kondisi aset, pihak yang bertanggung jawab, kebutuhan biaya pemeliharaan, serta rencana tindak lanjut. Informasi secara umum mengenai pemanfaatan dan kinerja aset juga diharapkan dapat diakses masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. Untuk aset berupa tanah maupun bangunan yang belum digunakan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, PSI mengusulkan adanya evaluasi berkala disertai batas waktu administratif yang jelas. Sebagai salah satu usulan, aset yang belum dimanfaatkan selama dua tahun dapat dimasukkan dalam daftar prioritas evaluasi. Namun, kondisi tersebut tidak berarti aset bisa langsung dialihkan atau dimanfaatkan tanpa mengikuti prosedur hukum. Setiap proses penyerahan kembali, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, hingga pemindahtanganan tetap harus memenuhi kewenangan dan persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Aspek lain yang turut disoroti adalah pencegahan benturan kepentingan, transparansi pemilihan mitra pemanfaatan, penilaian oleh pihak berwenang, serta pengawasan terhadap kontrak dan penerimaan daerah. PSI mengingatkan bahwa istilah diskresi tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk memberikan kewenangan umum yang mengabaikan prosedur hukum pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini, Fraksi PSI meminta Pemkot Bandung memaparkan jumlah tanah dan bangunan milik daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah juga diminta menjelaskan penyebabnya, apakah berkaitan dengan persoalan administrasi, sengketa, kondisi fisik, atau keterbatasan anggaran. Selain itu, PSI menginginkan adanya target penyelesaian dan perbaikan dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan. Penyertaan Modal Rp37,6 Miliar untuk Tirtawening Perlu Penjelasan Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus Fraksi PSI adalah Raperda mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening. Pada prinsipnya, PSI mendukung penguatan kapasitas perusahaan daerah tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan air minum agar lebih aman, andal, terjangkau, dan berkelanjutan. Namun, penyertaan modal harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas, nilai yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tujuan dan indikator manfaat bagi masyarakat. Dalam dokumen yang diterima Fraksi PSI, tercantum rencana penyertaan modal dengan nilai wajar sebesar Rp37.666.100.000 atau sekitar Rp37,6 miliar. Terhadap angka tersebut, PSI meminta Pemkot Bandung memberikan penjelasan lebih rinci mengenai bentuk penyertaan modal yang direncanakan. Pemerintah perlu memastikan apakah nilainya berupa uang, barang milik daerah, atau kombinasi keduanya. Rincian objek, dasar penilaian, tanggal penilaian, serta dampaknya terhadap pencatatan keuangan Pemkot Bandung dan Perumda Tirtawening juga diminta untuk diperjelas. PSI turut menyinggung Naskah Akademik Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025 yang menguraikan sejumlah persoalan status aset daerah yang selama ini digunakan Perumda Tirtawening. Beberapa aset yang disebutkan di antaranya Stasiun Pompa Gumuruh, jalur pipa air limbah di kawasan Ciseureuh, serta Mata Air Citalaga. Apabila aset-aset tersebut termasuk dalam objek penyertaan modal, Fraksi PSI menilai pemerintah harus menjelaskan kelengkapan dokumen kepemilikan, dasar penyerahan, hasil penilaian, tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, hingga perubahan statusnya menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan. PSI menegaskan bahwa penataan status hukum dan pencatatan akuntansi aset merupakan hal penting. Akan tetapi, proses tersebut tidak otomatis berarti adanya tambahan dana segar atau peningkatan kapasitas pelayanan dalam waktu bersamaan. Jika penyertaan modal dilakukan melalui aset yang sebelumnya sudah digunakan dan dioperasikan oleh Perumda Tirtawening, Pemkot Bandung perlu menjabarkan manfaat tambahan yang dapat diperoleh setelah proses tersebut selesai. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bukan hanya kepastian hukum aset, tetapi juga dampak nyata kebijakan tersebut terhadap pelayanan perusahaan daerah. Untuk mendukung transparansi, PSI meminta Raperda ini dilengkapi analisis investasi, rencana bisnis, daftar aset atau rincian modal, hasil penilaian, dokumen legal, serta indikator kinerja yang dapat diukur. Sejumlah indikator yang dapat digunakan antara lain peningkatan cakupan pelanggan, kontinuitas distribusi air, kualitas air, tingkat kehilangan air, penanganan keluhan pelanggan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan pelayanan. Target setiap indikator harus disesuaikan dengan bentuk penyertaan modal yang diberikan. Fraksi PSI juga menginginkan laporan kinerja dan evaluasi penyertaan modal disampaikan secara berkala melalui mekanisme tata kelola Perumda dan pengawasan pemerintah daerah. Hasil evaluasi utama pun diharapkan dapat diketahui masyarakat. PSI kemudian mengajukan pertanyaan mendasar kepada Pemkot Bandung: status hukum dan kualitas pelayanan publik apa yang akan mengalami perbaikan setelah penyertaan modal senilai Rp37.666.100.000 tersebut dilakukan? Selain itu, pemerintah diminta menjelaskan kapan hasilnya bisa diukur dan siapa yang bertanggung jawab apabila target yang ditetapkan tidak tercapai. PSI Minta Pemkot Bandung Jawab Catatan Secara Terukur Menutup pandangan umumnya, Fraksi PSI menilai empat Raperda tersebut berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempatnya menyangkut pemberian kesempatan yang setara, penyediaan hunian layak, pengelolaan kekayaan daerah secara bertanggung jawab, serta jaminan pelayanan air minum bagi warga. Karena itu, PSI meminta Pemerintah Kota Bandung memberikan jawaban secara spesifik dan didukung data terhadap berbagai catatan maupun pertanyaan yang telah disampaikan. Fraksi PSI berharap seluruh masukan tersebut dapat menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bandung.***

Hujan Lebat Berpotensi Guyur Bandung Raya hingga 30 Oktober, Waspadai Petir dan Angin Kencang

Dadi Mulyanto — Thu, 29 Oct 2026 18:37:00 +0700

TERASBANDUNG.COM - Masyarakat di wilayah Bandung Raya diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Kondisi cuaca tersebut diperkirakan berpotensi terjadi selama periode 26–30 Oktober 2026. Wilayah yang perlu mengantisipasi perubahan cuaca ini meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Berdasarkan informasi prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan masih berpeluang mengguyur Kota Bandung pada Kamis, 29 Oktober, hingga Jumat, 30 Oktober 2026. Potensi hujan disertai petir diperkirakan muncul pada siang hingga sore hari. Sementara itu, hujan dengan intensitas lebat berpeluang terjadi pada malam hari. Suhu udara di Kota Bandung diprakirakan berada pada rentang 20–28 derajat Celsius. Waspadai Banjir hingga Pohon Tumbang Kondisi cuaca tersebut perlu diantisipasi karena hujan berintensitas tinggi dapat menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari genangan air dan banjir hingga tanah longsor serta pohon tumbang. Warga yang memiliki agenda di luar rumah disarankan memeriksa perkembangan prakiraan cuaca sebelum memulai perjalanan. Dengan begitu, waktu dan rute perjalanan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pengguna jalan juga perlu meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama ketika melintasi permukaan jalan yang licin atau kawasan yang kerap mengalami genangan. Ketika petir dan angin kencang terjadi, masyarakat dianjurkan tidak berlindung di bawah pohon. Warga juga sebaiknya menjauhi benda atau bangunan yang berpotensi roboh akibat terpaan angin. Pantau Informasi Cuaca Sebelum Bepergian Untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer, masyarakat diimbau terus mengikuti prakiraan cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG. Persiapan sederhana juga perlu dilakukan, seperti membawa payung atau jas hujan ketika beraktivitas di luar ruangan. Warga diharapkan menyesuaikan rencana perjalanan dengan informasi cuaca terbaru agar aktivitas tetap berjalan dengan aman. Kewaspadaan masyarakat menjadi penting selama periode potensi hujan tersebut, terutama bagi mereka yang beraktivitas di kawasan rawan banjir, genangan, dan longsor.***

Truk Colt Diesel Diduga Rem Blong di Turunan Nagreg, Sopir dan Kenek Alami Luka Serius

Ginevara — Thu, 29 Oct 2026 15:33:29 +0700

TERASBANDUNG.COM - Kecelakaan lalu lintas dilaporkan terjadi di kawasan turunan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sekitar pukul 11.12 WIB. Sebuah truk Colt Diesel diduga mengalami rem blong hingga menabrak pohon. Akibat kecelakaan tersebut, sopir dan kenek truk dilaporkan mengalami luka serius. Keduanya kemudian dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa ini menjadi perhatian setelah rekaman kejadian beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram @opik_taupikjj, terlihat adanya bantuan dari pengemudi truk molen Adimix yang turut membantu proses evakuasi korban. Pengemudi Truk Molen Bantu Evakuasi Korban Aksi pengemudi truk molen Adimix yang membantu proses evakuasi sopir truk Colt Diesel mendapat perhatian dan apresiasi dari masyarakat. Di tengah situasi kecelakaan, bantuan dari sesama pengguna jalan menjadi hal penting untuk mempercepat pertolongan kepada korban. Meski demikian, proses evakuasi korban kecelakaan perlu dilakukan dengan hati-hati, terutama jika korban mengalami luka serius. Penanganan yang tepat diperlukan untuk menghindari risiko cedera bertambah parah sebelum korban mendapatkan bantuan medis. DIduga Mengalami Rem Blong di Turunan Nagreg Berdasarkan informasi awal yang beredar, truk Colt Diesel tersebut diduga mengalami gangguan pengereman ketika melintasi turunan Nagreg hingga akhirnya menabrak pohon. Jalur Nagreg dikenal memiliki sejumlah ruas menurun dan berkelok sehingga pengemudi kendaraan besar perlu memastikan sistem pengereman dalam kondisi prima sebelum melintas. Namun, penyebab pasti kecelakaan ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Dugaan rem blong belum dapat dipastikan sebagai penyebab utama sebelum dilakukan pemeriksaan kendaraan dan penyelidikan. Sopir dan Kenek Dilarikan ke Rumah Sakit Sopir dan kenek truk dilaporkan mengalami luka serius akibat benturan dalam kecelakaan tersebut. Keduanya dievakuasi ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan medis. Hingga berita ini ditulis, belum tersedia informasi terperinci mengenai identitas korban maupun kondisi terkini mereka setelah mendapatkan perawatan. Kronologi lengkap kecelakaan, termasuk kondisi kendaraan sebelum kejadian dan langkah penanganan di lokasi, juga masih menunggu informasi lebih lanjut. Pengendara Diimbau Berhati-hati Saat Melintasi Turunan Nagreg Kecelakaan ini menjadi pengingat bagi pengemudi untuk memeriksa kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan, terutama ketika melewati jalur menurun seperti Nagreg. Pengemudi kendaraan berat perlu memastikan rem, ban, dan komponen keselamatan lainnya berfungsi dengan baik. Kecepatan juga harus disesuaikan dengan kondisi jalan dan beban kendaraan. Jika mengalami gangguan pengereman, pengemudi perlu mengutamakan keselamatan dan mengikuti prosedur darurat sesuai kondisi kendaraan serta situasi jalan. Masyarakat yang melintas di sekitar lokasi kecelakaan juga diimbau untuk tidak berhenti sembarangan atau berkerumun karena dapat menghambat proses evakuasi dan mengganggu arus lalu lintas. Hingga saat ini, penyebab pasti kecelakaan truk Colt Diesel di turunan Nagreg serta kondisi terkini sopir dan kenek masih belum diketahui secara lengkap. Informasi lebih lanjut diharapkan dapat diperoleh dari pihak berwenang.

PKB DPRD Kota Bandung Soroti 4 Raperda, dari 11.536 Bidang Tanah hingga Layanan Air Bersih

Dadi Mulyanto — Thu, 29 Oct 2026 07:13:45 +0700

RAGAM RB - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bandung menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Wali Kota Bandung. Masukan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026. Empat rancangan regulasi yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 Tahap II itu meliputi Pengarusutamaan Gender, Rumah Susun, perubahan aturan Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirtawening. Rapat dipimpin Pimpinan DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan. PKB menilai keempat Raperda tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pengamanan aset publik, kesetaraan dan perlindungan kelompok rentan, penyediaan hunian terjangkau, hingga peningkatan layanan air minum. Fraksi ini mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Bandung, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,75 pada 2024 dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Meski demikian, PKB menilai sejumlah persoalan mendasar masih memerlukan penyelesaian melalui regulasi yang kuat dan dapat diterapkan. 11.536 Bidang Tanah Jadi Perhatian Dalam pembahasan perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, PKB menyoroti persoalan legalitas aset milik pemerintah. Tercatat terdapat 11.536 bidang tanah sewa Pemkot Bandung yang belum bersertifikat hak pakai. Fraksi PKB mengapresiasi upaya sertifikasi aset bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk penyelesaian alas hak sejumlah pasar tradisional. Namun, kepastian hukum seluruh aset daerah dinilai tetap harus menjadi prioritas. Sejumlah persoalan yang perlu diperjelas antara lain dasar hukum terbaru, kewenangan persetujuan pemindahtanganan aset, penanganan mitra yang wanprestasi, serta mekanisme pengawasan DPRD terhadap pemanfaatan aset dalam jangka panjang. PKB juga meminta transparansi dalam penetapan harga tanah untuk rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kendaraan dinas. Penertiban aset, penyelesaian ketentuan pascalelang yang gagal, serta penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang turut menjadi perhatian. Pengarusutamaan Gender Harus Didukung Anggaran Pada Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), PKB mendorong agar prinsip kesetaraan diterapkan dalam kebijakan dan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan nilai agama serta kearifan lokal Sunda, termasuk silih asih, silih asah, dan silih asuh. Data yang disampaikan dalam pandangan fraksi mencatat 510 kasus kekerasan pada 2025. Sementara itu, baru terdapat tiga sekolah yang tersertifikasi ramah anak. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi PKB untuk menekankan pentingnya data terpilah, dukungan anggaran, dan kelembagaan yang memadai dalam pelaksanaan PUG. Fraksi ini turut mengusulkan penyempurnaan dasar hukum, konsistensi pasal, serta penguatan layanan perlindungan korban melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan rumah aman. PKB juga menyoroti kebutuhan pendanaan melalui Gender Budget Statement, keterbukaan informasi lewat Satu Data Kota Bandung, serta pelibatan unsur keagamaan di tingkat masyarakat untuk mendukung pencegahan kekerasan. Antrean Rusun Capai 3.000 KK Persoalan hunian layak dan terjangkau menjadi sorotan berikutnya. Berdasarkan paparan dalam pandangan umum fraksi, Kota Bandung memiliki tiga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan total 941 unit, sementara daftar tunggunya mencapai 3.000 kepala keluarga. Selain keterbatasan pasokan hunian, luas kawasan kumuh tercatat mencapai 468,03 hektare. Kepadatan penduduk di Kecamatan Bojongloa Kaler juga disebut menembus 39.337 jiwa per kilometer persegi. PKB menilai pembangunan hunian vertikal bagi MBR menjadi salah satu kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Aspek keselamatan bangunan dan mitigasi risiko bencana, termasuk ancaman Sesar Lembang, juga perlu diperhatikan. Dalam pembahasan Raperda Rumah Susun, PKB meminta kejelasan lembaga atau BUMD yang akan bertindak sebagai badan pelaksana, kriteria penerima hunian, serta mekanisme pengelolaan penerimaan dari pemanfaatan tanah milik daerah. Fraksi ini turut menekankan transparansi antrean, perlindungan konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), pengelolaan kewajiban konversi 20 persen dari pengembang rusun komersial, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan tanah wakaf. PKB juga meminta agar aturan pelaksana berupa Peraturan Wali Kota disusun secara terbuka dan ketentuan sanksi dalam Raperda diperjelas. Penyertaan Modal Tirtawening Rp37,66 Miliar Pada Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirtawening, perhatian PKB tertuju pada pengalihan aset tanah seluas 5.244 meter persegi dengan nilai Rp37.666.100.000. Aset tersebut meliputi Stasiun Pompa Gumuruh, Jalur Pipa Air Limbah Regol, dan Mata Air Citalaga. Setelah penyertaan modal tersebut, total modal disetor perusahaan diproyeksikan menjadi Rp881.123.600.115. Raperda itu juga memuat larangan penggadaian aset yang dialihkan. Namun, PKB menegaskan bahwa penambahan modal harus disertai peningkatan kinerja perusahaan. Dalam paparan fraksi, cakupan layanan perpipaan air minum Kota Bandung baru mencapai 38 persen, sedangkan tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) masih berada di angka 37 persen. Fraksi PKB meminta kejelasan status aset, jenis hak atas tanah, laporan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), serta kajian kelayakan ekonomi yang mendasari kebijakan tersebut. Selain itu, diperlukan indikator terukur untuk menekan kehilangan air, memperluas cakupan pelayanan, dan meningkatkan kontribusi dividen. PKB juga menyoroti kebutuhan kepastian pasokan air baku, konsolidasi keuangan, serta penambahan klausul pengembalian aset apabila perusahaan mengalami likuidasi. PKB Ajukan Pertanyaan kepada Pemkot Bandung Dalam pandangan umumnya, PKB meminta penjelasan pemerintah kota mengenai sejumlah persoalan mendasar dari masing-masing Raperda. Untuk pengelolaan barang milik daerah, fraksi mempertanyakan dasar pemanfaatan aset selama 30–50 tahun tanpa pelaporan kepada DPRD, target dan jadwal sertifikasi tanah, serta penyelesaian perbedaan kewenangan persetujuan dalam Pasal 101B. Pada Raperda PUG, PKB meminta strategi untuk memastikan penurunan angka kekerasan benar-benar mencerminkan perbaikan kondisi, bukan akibat berkurangnya pelaporan. Fraksi juga menanyakan alokasi APBD 2027 bagi operasional UPTD PPA dan rumah aman, serta mekanisme pengawasan hingga tingkat RW. Sementara itu, terkait rumah susun, PKB meminta kepastian BUMD yang ditunjuk sebagai badan pelaksana, skema pembiayaan, target penambahan unit hingga 2029, dan langkah mendukung Program Tiga Juta Rumah. Adapun untuk penyertaan modal Tirtawening, pertanyaan mencakup target penurunan NRW dari 37 persen, peningkatan cakupan layanan dari 38 persen, pertumbuhan dividen, kejelasan status aset, serta jadwal pengesahan RKA 2027. Empat Raperda Bisa Dilanjutkan dengan Sejumlah Syarat PKB merekomendasikan agar keempat Raperda diteruskan ke tahap pembahasan dengan sejumlah perbaikan substansial. Untuk aturan barang milik daerah, perbaikan mencakup kewenangan persetujuan, pelaporan kepada DPRD, pengakhiran perjanjian, sinkronisasi dengan Raperda Rumah Susun, penertiban aset, dan percepatan sertifikasi tanah. Raperda PUG dapat dilanjutkan dengan penegasan nilai agama dan kearifan lokal, penyempurnaan norma, penguatan layanan korban, serta kepastian pendanaan. Adapun Raperda Rumah Susun memerlukan kejelasan badan pelaksana, kriteria MBR, perlindungan penghuni, dan pengaturan penerimaan daerah. Sementara itu, Raperda penyertaan modal Tirtawening perlu dilengkapi kejelasan objek aset, hasil penilaian, status hak atas tanah, kajian kelayakan, dan target kinerja yang terukur. PKB juga mengusulkan pembahasan keempat Raperda dilakukan secara terpadu karena memiliki keterkaitan antara pengelolaan aset, pemanfaatan lahan untuk hunian, penyertaan modal BUMD, dan perspektif gender dalam pelayanan publik. Melalui rangkaian masukan tersebut, Fraksi PKB berharap pembahasan regulasi dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi warga serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, amanah, dan sejahtera.***

Intip Wajah Baru Pasar Cijerah Cerah, Fasilitas Berubah hingga Pengolahan Sampah

Dadi Mulyanto — Wed, 28 Oct 2026 10:30:39 +0700

TERASBANDUNG.COM - Perubahan suasana kini terasa di Pasar Cijerah Cerah, Kota Bandung. Setelah menjalani revitalisasi selama sekitar tujuh hingga delapan bulan, pasar tradisional ini tampil dengan wajah baru melalui pembenahan lingkungan, penataan area perdagangan, serta penambahan fasilitas yang menunjang kenyamanan pedagang dan pembeli. Pasar yang sebelumnya dikenal dengan persoalan sampah dan kondisi lingkungan yang kurang tertata tersebut kini berupaya menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman. Tak hanya memperbaiki kawasan perdagangan, pengelola juga menghadirkan Cijerah Food Market untuk memperluas aktivitas ekonomi dan menarik lebih banyak pengunjung. Kepala Pasar Cijerah Cerah Kota Bandung, Denny Arifin, menjelaskan bahwa proses revitalisasi berjalan relatif kondusif berkat dukungan para pedagang dan unsur kewilayahan. Pembaruan ini merupakan hasil kerja sama Perumda Pasar Juara Kota Bandung dengan PT Mitra Karya Prospekta. Baca Juga : Setelah Sekian Lama Terasa Panas, Udara Bandung Kembali Dingin, Warga Mulai Rasakan Sejuknya Cuaca “Pasar Cijerah Cerah merupakan salah satu dari sekian banyak pasar di Kota Bandung yang telah melakukan revitalisasi atau peremajaan. Alhamdulillah, setelah peremajaan, pasar dapat beroperasi dengan lancar dan didukung penuh oleh semua pihak,” ujar Denny saat ditemui di kawasan Pasar Cijerah Cerah, Senin, 26 Oktober 2026. Pasar lebih tertata, fasilitas ikut dibenahi Perubahan Pasar Cijerah Cerah tidak hanya terlihat dari penampilan fisik bangunannya. Kebersihan lingkungan, keteraturan kawasan perdagangan, dan kelengkapan sarana pendukung turut menjadi bagian dari pembenahan. Kini, pasar tersebut dilengkapi toilet yang lebih representatif, fasilitas keamanan dan kebersihan, serta area parkir yang ditata untuk mengakomodasi kendaraan roda dua maupun roda empat. Pengelola juga menyebut Pasar Cijerah Cerah telah menjalani audit oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan menjadi pasar pertama di Kota Bandung yang dinyatakan lulus Standar Nasional Indonesia (SNI). Di sisi lingkungan, pengelola mulai menerapkan pengolahan sampah secara mandiri. Salah satu upayanya adalah mengolah sampah organik menggunakan metode magotisasi, yakni memanfaatkan larva lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly (BSF). Baca Juga : Fraksi NasDem DPRD Kota Bandung Beri Catatan atas 4 Raperda, Termasuk Penyertaan Modal Tirtawening Menurut Denny, program tersebut masih terus dikembangkan. Saat ini, pengolahan dilakukan terhadap sekitar satu kuintal sampah organik, dengan hasil budidaya maggot mencapai kurang lebih 12 kilogram per minggu. Hasilnya dimanfaatkan sebagai pakan ikan di kolam-kolam sekitar pasar. “Untuk pengolahan sampah, kami melakukan magotisasi. Hasilnya kami coba suplai ke kolam-kolam yang ada di wilayah sekitar. Jadi, sampah organiknya sudah mulai kami kelola,” katanya. Upaya ini menjadi salah satu langkah pengelola untuk mengurangi sampah organik sekaligus memberikan nilai guna dari limbah yang dihasilkan aktivitas pasar. Cijerah Food Market hadirkan pilihan kuliner hingga malam Daya tarik baru lainnya adalah Cijerah Food Market yang mulai diluncurkan pada 17 Oktober 2026. Kawasan kuliner ini dirancang untuk menghidupkan pasar setelah aktivitas perdagangan tradisional mulai berkurang, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha makanan dan minuman. Pengunjung dapat menemukan beragam sajian makanan tradisional hingga kopi. Pengelola pun masih membuka kesempatan bagi calon tenant yang ingin bergabung dan mengembangkan usahanya di kawasan tersebut. Denny berharap keberadaan food market mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pedagang kebutuhan sehari-hari dan pelaku usaha kuliner. Dengan begitu, pengunjung yang datang untuk menikmati makanan diharapkan turut berbelanja di pasar tradisional. “Kami mencoba melakukan aktivasi untuk mendorong ekonomi atau ekosistem yang ada di Pasar Cijerah ini. Harapannya, pengunjung yang datang ke food market juga bisa berbelanja di pasar tradisional, sehingga seluruh ekosistemnya berjalan dan roda ekonomi tetap berputar dengan baik,” tuturnya. Baca Juga : Lomba Toilet Bersih 2026 Kota Bandung untuk SD dan SMP Negeri, Ini Jadwal dan Kriteria Penilaiannya Aktivitas di Pasar Cijerah Cerah kini memiliki rentang waktu yang lebih panjang. Perdagangan tradisional, terutama di area basah, mulai berlangsung sejak pukul 03.00 WIB hingga sekitar pukul 18.00 WIB. Sementara itu, Cijerah Food Market melayani pengunjung sampai pukul 21.00 WIB pada hari kerja dan pukul 22.00 WIB pada akhir pekan. Pertunjukan musik langsung serta kegiatan nonton bareng pertandingan sepak bola juga digelar untuk menambah daya tarik kawasan tersebut. Menampung 190 pedagang, berharap pengunjung semakin ramai Saat ini, Pasar Cijerah Cerah menaungi sekitar 190 pedagang yang menjual beragam komoditas. Bagi mereka, perubahan kondisi pasar menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana berdagang yang lebih nyaman. Denny berharap pembenahan yang sudah dilakukan dapat diikuti peningkatan jumlah pengunjung. Ia juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk menjaga ketertiban kawasan, termasuk dalam penataan pedagang kaki lima (PKL). Masyarakat Bandung Kulon, warga Kota Bandung, hingga pengunjung dari daerah sekitar diajak memanfaatkan fasilitas pasar sekaligus mencoba pilihan kuliner yang tersedia. “Bagi warga yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari ataupun kuliner, silakan datang ke sini. Banyak pilihan, mulai dari sarapan sampai makan malam, kopi juga tersedia,” ajaknya. Pedagang merasakan perubahan suasana pasar Perubahan wajah Pasar Cijerah Cerah turut mendapat tanggapan positif dari pedagang yang telah lama beraktivitas di sana. Rudi, pedagang sayuran yang sudah berjualan sekitar 12 tahun, mengaku kondisi pasar saat ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia merasakan perbedaan dari segi kebersihan, kondisi bangunan, hingga kenyamanan saat melayani pembeli. Persoalan kebocoran yang dahulu mengganggu aktivitas berdagang juga disebutnya telah mengalami perbaikan. Baca Juga : Dua Warga Tewas dalam Pengeroyokan di Pasar Caringin, Ini Respons Wali Kota Bandung “Dulu pasarnya kurang bagus, sekarang mah bagus. Kalau dulu banyak yang bocor, sekarang enak, bersih, terawat, dan tertata. Yang belanja juga sekarang nyaman,” ujar Rudi. Pengalaman serupa disampaikan Idan, pedagang yang telah menghabiskan sekitar 20 tahun berjualan di Pasar Cijerah. Menurutnya, penataan area berdagang dan tempat parkir memberikan suasana yang lebih nyaman bagi penjual maupun pembeli. “Sekarang tempatnya lebih bagus, lebih enak, dan lebih nyaman buat yang belanja. Tempat parkir juga lumayan luas. Harapannya, jualan bisa ramai terus dan semakin banyak pengunjung yang datang,” kata Idan.***

Lomba Toilet Bersih 2026 Kota Bandung untuk SD dan SMP Negeri, Ini Jadwal dan Kriteria Penilaiannya

Dadi Mulyanto — Wed, 28 Oct 2026 10:18:52 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menggulirkan Lomba Toilet Bersih 2026 bagi sekolah negeri tingkat SD dan SMP. Program ini tidak hanya bertujuan menciptakan fasilitas sanitasi yang bersih, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat serta meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong terwujudnya sekolah yang bermutu, berkarakter, dan Utama. Pelaksanaannya juga menjadi tindak lanjut arahan Presiden mengenai penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), khususnya di lingkungan pendidikan. Baca Juga : Motor Baru Belum Setahun Sudah Rewel? Bisa Jadi Kamu Masih Melakukan 5 Kebiasaan Ini Menurut Farhan, kondisi toilet dapat menjadi gambaran tentang bagaimana sebuah sekolah menerapkan budaya kebersihan dan membentuk karakter peserta didiknya. Fasilitas yang kerap digunakan setiap hari itu perlu mendapatkan perhatian setara dengan sarana pendidikan lainnya. “Toilet sekolah sebagai cerminan utama budaya mutu dan karakter sebuah sekolah, hal tersebut bisa memperlihatkan cara warga sekolah menghargai kebersihan lingkungan, terutama toilet,” kata Farhan, Senin 26 Oktober 2026 Ia mengungkapkan, masih ada fasilitas toilet sekolah yang membutuhkan pembenahan. Persoalannya bukan hanya menyangkut kebersihan, tetapi juga kelayakan sarana, keamanan, serta pemenuhan kebutuhan anak dan pengguna dengan beragam kondisi. Karena itu, lomba tersebut diharapkan menjadi pemicu bagi sekolah untuk melakukan perbaikan secara bersama-sama. Keterlibatan kepala sekolah, guru, siswa, dan seluruh warga sekolah dinilai penting agar pemeliharaan fasilitas sanitasi tidak hanya dilakukan ketika ada penilaian. “Dengan adanya lomba toilet bersih ini, diharapkan semua pihak beberes. Meningkatkan kesadaran warga sekolah dalam menjaga kebersihan dan kelayakan fasilitas sekolah yangbmemang betul-betul digunakan sehari-hari oleh warga sekolah,” jelasnya. Farhan menegaskan, kegiatan ini memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menentukan sekolah dengan toilet paling bersih. Pemkot Bandung ingin membangun budaya hidup sehat yang berkelanjutan sekaligus mendorong tersedianya fasilitas toilet yang ramah anak dan inklusif. Baca Juga : 8 Makanan yang Cocok Dikonsumsi Saat Musim Hujan agar Tubuh Tetap Hangat dan Sehat Toilet juga diharapkan menjadi sarana pembelajaran langsung bagi siswa untuk menerapkan PHBS. Melalui kebiasaan menjaga kebersihan fasilitas bersama, nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat tumbuh dalam keseharian warga sekolah. Rangkaian Lomba Toilet Bersih 2026 telah dijadwalkan melalui beberapa tahapan. Sosialisasi dimulai pada 6 Oktober 2026, dilanjutkan periode pembenahan mandiri pada 7–21 Oktober 2026. Sementara itu, proses penilaian berlangsung mulai 22 Oktober hingga 8 November 2026. Aspek yang menjadi bahan penilaian mencakup kebersihan dan kesehatan, kelengkapan sarana prasarana, keamanan dan kenyamanan, inklusivitas, otomasi budaya dan partisipasi, estetika, serta inovasi dan edukasi. Beragam kriteria tersebut menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya berfokus pada tampilan fisik toilet. Pengelolaan fasilitas, keterlibatan warga sekolah, kemudahan penggunaan, dan upaya edukasi juga menjadi bagian yang diperhatikan dalam program ini. Farhan pun mengajak seluruh warga SD dan SMP negeri di Kota Bandung untuk berpartisipasi aktif. Ia berharap semangat gotong royong dapat menjadi landasan dalam membangun lingkungan sekolah yang bersih, sehat, nyaman, dan mendukung proses belajar mengajar. “Saya minta kepada seluruh warga SD dan SMP Negeri untuk mengikuti lomba toilet bersih ini. Mari kita sama-sama bergotong royong mewujudkan lingkungan yang bersih,” pungkasnya.***

Setelah Sekian Lama Terasa Panas, Udara Bandung Kembali Dingin, Warga Mulai Rasakan Sejuknya Cuaca

Ginevara — Wed, 28 Oct 2026 07:30:00 +0700

TERASBANDUNG.COM - Setelah beberapa waktu cuaca terasa panas, udara di Kota Bandung kembali terasa sejuk dan dingin. Perubahan suasana ini menjadi hal yang dinantikan warga, terutama saat pagi dan malam hari ketika udara terasa lebih nyaman untuk beraktivitas. Kondisi cuaca yang lebih sejuk juga sejalan dengan potensi hujan di wilayah Bandung pada Rabu, 28 Oktober 2026. Prakiraan cuaca menunjukkan suhu di sejumlah kecamatan Kota Bandung berada pada kisaran 19 hingga 31 derajat Celsius, bergantung pada wilayah dan kondisi cuaca setempat. Hujan dan berkurangnya paparan sinar matahari secara langsung dapat membuat udara terasa lebih sejuk. Meski demikian, tingkat kesejukan yang dirasakan setiap orang bisa berbeda, tergantung lokasi, waktu, kelembapan, dan kondisi angin. Udara Bandung yang Sejuk Kembali Jadi Perhatian Bandung dikenal memiliki suasana udara yang relatif sejuk dibandingkan sejumlah kota dataran rendah. Namun, suhu tetap dapat terasa panas ketika matahari bersinar terik, terutama pada siang hari. Saat hujan turun atau langit tertutup awan, suasana dapat berubah menjadi lebih teduh. Kondisi tersebut membuat sebagian warga kembali merasakan udara dingin yang identik dengan suasana Bandung. Pagi hari dan malam hari biasanya menjadi waktu ketika hawa sejuk lebih terasa. Bagi warga yang beraktivitas di luar rumah, perubahan cuaca ini juga menjadi pengingat untuk menyiapkan pakaian yang sesuai. Hujan Berpotensi Mengiringi Cuaca Bandung Pada Rabu, 28 Oktober 2026, prakiraan cuaca menunjukkan sejumlah wilayah Kota Bandung berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan petir. Suhu udara diperkirakan bervariasi antarwilayah, sehingga kondisi aktual dapat berbeda dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar ruangan disarankan membawa payung atau jas hujan. Pengendara sepeda motor juga perlu berhati-hati karena jalan yang basah dapat menjadi licin dan jarak pandang bisa berkurang ketika hujan turun. Warga sebaiknya memantau pembaruan prakiraan cuaca sebelum bepergian, terutama jika memiliki kegiatan di luar ruangan sepanjang hari. Tips Menjaga Konsidi Tubuh Saat Udara Bandung Dingin Meski udara sejuk terasa nyaman, perubahan cuaca tetap perlu diantisipasi agar tubuh tetap bugar. Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan:

Gunakan pakaian yang sesuai. Jaket atau pakaian berlengan panjang dapat membantu menjaga kenyamanan saat udara terasa dingin.
Tetap minum air putih. Kebutuhan cairan tetap harus dipenuhi meskipun cuaca tidak terasa panas.
Konsumsi makanan bergizi. Penuhi kebutuhan protein, sayuran, buah, dan sumber energi secara seimbang.
Segera ganti pakaian basah. Jika kehujanan, gunakan pakaian kering agar tubuh kembali nyaman.
Istirahat yang cukup. Tidur berkualitas dan menjaga kebersihan diri membantu mendukung kesehatan sehari-hari.
Bandung Kembali Sejuk, Warga Tetap Perlu Waspada Perubahan Cuaca

Udara yang kembali terasa dingin menjadi suasana yang menyenangkan bagi sebagian warga Bandung setelah melewati periode cuaca panas. Meski begitu, perubahan suhu yang dirasakan belum tentu menandakan kondisi dingin akan berlangsung sepanjang hari. Potensi hujan juga dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, masyarakat disarankan memperhatikan informasi cuaca terbaru dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi di lapangan. Setelah sekian lama terasa panas, udara Bandung yang kembali sejuk menjadi pengingat bahwa cuaca dapat berubah dengan cepat. Warga tetap bisa menikmati suasana tersebut sambil menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan hujan.