Teras Bandung - bandung-raya

Ratusan Bangunan Liar Dibongkar di Bandung, Pasirkoja dan Cicadas Jadi Sorotan

Dadi Mulyanto — Thu, 06 Aug 2026 17:34:08 +0700

TERASBANDUNG.COM – Upaya penataan ruang publik di Kota Bandung terus digencarkan. Sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung telah menertibkan 645 bangunan liar yang tersebar di berbagai wilayah. Ratusan bangunan tersebut dibongkar melalui dua skema operasi, yakni penertiban mandiri yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung serta operasi terpadu bersama Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Dari total bangunan yang ditertibkan, 193 bangunan liar merupakan hasil operasi mandiri Satpol PP Kota Bandung. Penertiban menyasar sejumlah titik yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan fungsi ruang publik, di antaranya Jalan Pandanwangi, Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Burangrang, Jalan Macan, Jalan Babakan Tarogong, Jalan Gatot Subroto, kawasan Sungai Cikakak, Jalan Ambon, Jalan Dipatiukur, Jalan Singaperbangsa, lahan aset Pemerintah Kota Bandung di Ciumbuleuit, Jalan Banten, hingga Jalan Rajiman. Baca Juga : Final Piala Presiden 2026 Malam Ini! Simak Jadwal dan Cara Nonton Live Persib vs Persebaya Sementara itu, operasi gabungan bersama Satpol PP Provinsi Jawa Barat menghasilkan penertiban 452 bangunan liar. Rinciannya meliputi 300 bangunan di sepanjang Jalan Pasirkoja serta 152 bangunan liar dan sarana pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Cicadas. Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana, menegaskan setiap kegiatan penertiban selalu diawali dengan koordinasi lintas instansi guna meminimalkan potensi gangguan di lapangan. "Setiap akan melakukan penertiban, kami terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimcam dan aparat kewilayahan. Kami memetakan kondisi di lapangan, mengidentifikasi potensi dampak sosial, serta memastikan proses penertiban dapat berlangsung dengan aman dan kondusif," ujarnya, dikutip melalui siaran pers Humas Kota Bandung. Menurut Sukma, dinamika di lapangan tetap muncul saat pelaksanaan penertiban. Namun, kondisi tersebut tidak pernah sampai menghentikan jalannya operasi karena sebagian besar pemilik bangunan memahami bahwa bangunan yang mereka dirikan tidak sesuai ketentuan. "Hambatan pasti ada, termasuk adanya penolakan. Namun sejauh ini tidak pernah sampai menghentikan proses penertiban. Pada umumnya pemilik bangunan liar sudah menyadari bahwa bangunan yang mereka dirikan tidak sesuai aturan," katanya. Baca Juga : Diskon PBB Kota Bandung Diserbu Warga, Ribuan Wajib Pajak Manfaatkan Insentif dan Penerimaan Pajak Tembus Rp307 Miliar Ia menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi. Namun, lokasi dan tata cara berusaha harus tetap mematuhi aturan agar tidak mengganggu kepentingan umum. "Hal yang kami atur adalah tempat dan caranya. Sesuai arahan pimpinam yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, trotoar harus dikembalikan pada fungsinya sebagai hak pejalan kaki, begitu juga saluran drainase harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya," jelasnya. Selain melakukan penindakan, Satpol PP juga mengajak masyarakat berpartisipasi menjaga ketertiban lingkungan dengan melaporkan pelanggaran melalui kanal resmi pemerintah. "Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kanal LAPOR!. Setiap aduan mengenai bangunan liar, PKL yang mengganggu ketertiban, maupun bentuk pelanggaran lainnya akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan," katanya. Kolaborasi antara Satpol PP Kota Bandung dan Satpol PP Provinsi Jawa Barat disebut terus diperkuat sebagai bagian dari strategi mempercepat penataan kawasan-kawasan strategis di Kota Bandung. Sinergi tersebut dinilai efektif untuk mendukung terciptanya ruang publik yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Baca Juga : Semester I 2026, PLN Perluas Akses Listrik bagi 2.930 Pelanggan di 210 Lokasi se-Jawa Barat Memasuki Agustus 2026, Satpol PP telah menyiapkan agenda penertiban lanjutan di sejumlah titik prioritas. Kawasan Jalan Hasanuddin, Jalan Teuku Umar, Jalan Surya Kencana, dan Jalan Rajawali Timur menjadi lokasi yang masuk dalam rencana operasi berikutnya. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan arahan pimpinan serta agenda prioritas Pemerintah Kota Bandung.***

Diskon PBB Kota Bandung Diserbu Warga, Ribuan Wajib Pajak Manfaatkan Insentif dan Penerimaan Pajak Tembus Rp307 Miliar

Dadi Mulyanto — Thu, 06 Aug 2026 17:27:33 +0700

TERASBANDUNG.COM – Kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sejak awal Juli 2026 mulai menunjukkan hasil positif. Selain menarik minat ribuan masyarakat untuk melunasi tunggakan pajak, program tersebut juga ikut mendorong peningkatan penerimaan daerah dari sektor PBB. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung mencatat, selama satu bulan pelaksanaan program, sebanyak 2.422 wajib pajak telah memanfaatkan fasilitas diskon pokok piutang PBB yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Bapenda Kota Bandung, Andri Nurdin, mengatakan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mendapat respons yang sangat baik. Baca Juga : Final Piala Presiden 2026 Malam Ini! Simak Jadwal dan Cara Nonton Live Persib vs Persebaya "Alhamdulillah masyarakat sangat antusias memanfaatkan program diskon pokok piutang ini. Dalam satu bulan sejak 1 Juli hingga 31 Juli 2026 sudah ada 2.422 wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut," kata Andri kepada Humas Bandung, Kamis 5 Agustus 2026. Sepanjang periode tersebut, nilai diskon pokok piutang PBB yang telah diberikan kepada masyarakat mencapai Rp1.823.463.296. Tidak hanya membantu meringankan beban wajib pajak, kebijakan ini juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Hingga 31 Juli 2026, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung tercatat telah mencapai Rp307.657.224.973, memperkuat kontribusi sektor perpajakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program insentif tersebut masih akan berlangsung hingga 31 Desember 2026, meski batas akhir pembayaran PBB untuk tahun berjalan tetap jatuh pada 30 September 2026. Pemerintah Kota Bandung berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum program berakhir. Baca Juga : Semester I 2026, PLN Perluas Akses Listrik bagi 2.930 Pelanggan di 210 Lokasi se-Jawa Barat Pada semester kedua tahun ini, Bapenda menghadirkan dua bentuk keringanan sekaligus, yakni potongan pokok piutang PBB dan penghapusan seluruh denda administrasi. Besaran potongan pokok piutang dibedakan berdasarkan tahun tunggakan. Piutang PBB periode 1994–2012 memperoleh diskon hingga 100 persen, piutang 2013–2020 mendapatkan potongan 50 persen, sedangkan piutang 2021–2025 memperoleh diskon sebesar 25 persen. Selain potongan pokok, seluruh sanksi administrasi atas tunggakan PBB juga dihapus sehingga wajib pajak cukup melunasi pokok pajak setelah dikurangi besaran diskon yang berlaku. "Jadi masyarakat mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pokok piutangnya didiskon dan dendanya dihapus," ujarnya. Menurut Andri, insentif tersebut diharapkan menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang selama ini menunda pembayaran karena nilai tunggakan terus bertambah akibat akumulasi denda. Baca Juga : 5 Pekerjaan Sampingan yang Bisa Dilakukan dari Rumah, Cocok untuk Menambah Penghasilan Melalui kebijakan tersebut, Pemkot Bandung optimistis jumlah piutang PBB dapat ditekan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah pada akhir tahun anggaran. "Manfaatkan program insentif pajak dari Pemerintah Kota Bandung ini sebaik mungkin, program diskon pokok piutang tidak dilaksanakan setiap tahun, sehingga ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih ringan," tuturnya.***

Dedi Mulyadi Semprot Camat Coblong di Depan Warga! Jalan Suci Disorot Gegara PKL Penuhi Trotoar

Ginevara — Tue, 04 Aug 2026 10:29:06 +0700

TERASBANDUNG.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan setelah menegur Camat Coblong secara langsung di hadapan warga saat meninjau kawasan Jalan Suci, Kota Bandung.

Teguran itu disampaikan menyusul kondisi trotoar di sepanjang Jalan Suci yang dinilai semrawut. Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) terlihat berjualan hingga memenuhi trotoar, bahkan sebagian mendirikan tenda di bahu jalan sehingga mengganggu fungsi ruang publik.

Dalam peninjauan tersebut, Dedi Mulyadi meminta pemerintah kewilayahan tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi lebih aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan. Menurutnya, persoalan seperti trotoar yang dipenuhi PKL seharusnya bisa segera diketahui dan ditangani jika aparat wilayah rutin turun mengecek kondisi di lapangan.

Pria yang akrab disapa KDM itu menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Ia meminta Camat Coblong untuk lebih sering melakukan pemantauan agar berbagai persoalan di wilayah dapat diselesaikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi keluhan warga.

Kondisi Jalan Suci yang dipenuhi aktivitas pedagang di atas trotoar menjadi perhatian karena mengurangi ruang bagi pejalan kaki. Selain itu, keberadaan tenda di bahu jalan juga dinilai berpotensi memengaruhi ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Momen teguran Dedi Mulyadi kepada Camat Coblong pun menjadi perbincangan di media sosial. Banyak warganet menyoroti sikap tegas sang gubernur, sementara yang lain berharap penataan kawasan segera dilakukan agar trotoar kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

Wali Kota Bandung Ingatkan Ancaman Sesar Lembang, Kesiapsiagaan Harus Jadi Kebiasaan

Dadi Mulyanto — Sun, 02 Aug 2026 09:38:36 +0700

TERASBANDUNG.COM – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi bagian dari budaya masyarakat, bukan hanya dipahami sebagai prosedur teknis ketika keadaan darurat terjadi. Pesan tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri pengukuhan Kampung Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Coblong di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jumat (31/7/2026). Menurutnya, Kota Bandung memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap berbagai potensi bencana, terutama karena berada di kawasan yang dipengaruhi aktivitas Sesar Lembang. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, setiap bencana yang terjadi di Bandung berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas sehingga upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini. Baca Juga : Future Connect 2026 Diburu Ribuan Pencari Kerja, Disnaker Bandung Buka Peluang Rekrutmen Langsung "Kesiapsiagaan menghadapi bencana harus berada dalam konteks kultural atau pembudayaan. Jangan dianggap sekadar persoalan teknis, tetapi harus menjadi kebiasaan masyarakat," ujar Farhan dikutip dari siaran pers Humas Kota Bandung. Ia menilai masyarakat perlu membiasakan diri memahami langkah-langkah penyelamatan, mengenali lokasi evakuasi, hingga memiliki kepedulian untuk membantu sesama ketika terjadi keadaan darurat. Farhan juga menekankan bahwa budaya siaga bencana sejalan dengan semangat gotong royong yang selama ini menjadi identitas bangsa Indonesia. Menurutnya, menjaga keamanan dan keselamatan Kota Bandung tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. "Gotong royong adalah budaya sekaligus kepribadian bangsa. Tugas menjaga kota ini bukan semata-mata tugas pemerintah, tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat," katanya. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak memiliki pola pikir yang sepenuhnya bergantung kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk saat terjadi bencana. Baca Juga : Future Connect 2026 Diburu Ribuan Pencari Kerja, Disnaker Bandung Buka Peluang Rekrutmen Langsung Farhan menyebut berbagai elemen masyarakat, mulai dari RT, RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga Kampung Siaga Bencana merupakan kekuatan sosial yang perlu terus diberdayakan. "Warga jaga warga bukan sekadar slogan. Itu adalah kesepakatan hati untuk saling menjaga dan saling membantu ketika menghadapi berbagai persoalan," ujarnya. Selain itu, Farhan mengajak masyarakat untuk mengutamakan tindakan nyata ketika menghadapi situasi darurat. Ia berharap warga lebih fokus memberikan pertolongan dibanding sekadar mendokumentasikan peristiwa yang terjadi. Menurutnya, masyarakat yang terbiasa hidup dalam budaya gotong royong akan memiliki resiliensi atau daya lenting yang lebih baik saat menghadapi bencana. Karena itu, keberadaan Kampung Siaga Bencana menjadi instrumen penting untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, mengatakan pembentukan Kampung Siaga Bencana merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menitikberatkan pada mitigasi serta kesiapsiagaan masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan, sekitar 62 persen wilayah kecamatan di Kota Bandung atau 20 dari total 30 kecamatan berada di kawasan yang berpotensi terdampak aktivitas Sesar Lembang. "Hingga saat ini telah terbentuk lima Kampung Siaga Bencana di Kota Bandung, yakni di Kecamatan Mandalajati, Ujungberung, Cidadap, Sukasari, dan kini Kecamatan Coblong," ujarnya. Baca Juga : Jangan Asal Cas! Ini 10 Tips Mengisi Daya HP Agar Baterai Lebih Awet dan Tahan Lama Yorisa menjelaskan setiap Kampung Siaga Bencana dilengkapi dengan Gardu Sosial sebagai pusat informasi dan koordinasi kebencanaan, Lumbung Sosial untuk penyimpanan logistik darurat, serta didukung personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), sarana operasional, dan berbagai perlengkapan penanganan bencana. Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pilar sosial dapat terus diperkuat sehingga kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kota Bandung semakin meningkat dan risiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Dengan dikukuhkannya Kampung Siaga Bencana Kecamatan Coblong, kini Kota Bandung telah memiliki lima Kampung Siaga Bencana yang tersebar di Kecamatan Mandalajati, Ujungberung, Cidadap, Sukasari, dan Coblong sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana.***

DPRD Kota Bandung Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Farhan Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kinerja

Dadi Mulyanto — Sun, 02 Aug 2026 06:46:45 +0700

TERASBANDUNG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung resmi memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (31/7/2026). Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bandung, khususnya Badan Anggaran (Banggar), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menuntaskan pembahasan dokumen tersebut melalui proses yang intensif. “Masukan serta koreksi yang diberikan selama proses pembahasan merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran,” kata Farhan. Baca Juga : Farhan Buka Suara Soal Rusun Kiaracondong, Pemkot Bandung Tegaskan Tak Ikut Berbisnis Menurutnya, persetujuan Raperda menjadi salah satu tahapan penting dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Dokumen pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah atas pelaksanaan program pembangunan sekaligus pengelolaan pendapatan dan belanja daerah agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Farhan menegaskan berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD melalui pandangan umum fraksi akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. “Kami berkomitmen terus memperbaiki kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengoptimalkan serapan dan efektivitas anggaran pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya. Setelah memperoleh persetujuan dari DPRD, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Farhan juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh masyarakat, aparatur sipil negara (ASN), serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kota Bandung selama tahun anggaran 2025. Baca Juga : Semester I 2026, 37.367 Wisatawan Mancanegara Pilih Kereta Api di Wilayah KAI Daop 2 Bandung Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi mewujudkan visi Kota Bandung sebagai daerah yang unggul, bermartabat, amanah, maju, dan agamis. “Semangat kebersamaan dan kolaborasi menjadi modal penting untuk menghadirkan Bandung yang semakin maju dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.***

Wali Kota Bandung Bawa Kasus Penebangan 10 Pohon di Jalan Riau ke Ranah Hukum, Libatkan Gubernur dan KLH

Dadi Mulyanto — Sat, 01 Aug 2026 08:33:07 +0700

TERASBANDUNG.COM – Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah tegas menyikapi dugaan penebangan 10 pohon di kawasan Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan persoalan tersebut tidak akan berhenti pada pemeriksaan administratif, melainkan akan diproses melalui jalur hukum. Saat meninjau lokasi kejadian, Farhan langsung memerintahkan penyegelan area tempat pohon-pohon itu ditebang. Ia menilai tindakan tersebut diduga bertentangan dengan sejumlah regulasi yang berlaku, baik di tingkat pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Penebangan pohon ini melanggar aturan. Saya akan mengangkat persoalan ini langsung kepada Pak Gubernur agar diproses secara pidana karena berpotensi merupakan pelanggaran hukum yang cukup berat,” kata Farhan, dikutip melalui siaran pers Humas Kota Bandung. Baca Juga : Sering Dianggap Sepele, Kebiasaan Ini Diam-Diam Bikin Mesin Motor Cepat Rusak Menurut Farhan, dugaan pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung. Penebangan tersebut juga diduga bertentangan dengan surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai moratorium penebangan pohon sehingga berpotensi melanggar ketentuan perlindungan lingkungan hidup. “Kita akan laporkan juga ke Gakkum Lingkungan Hidup di kementerian. Ini bukan persoalan ringan,” ujarnya. Farhan mengaku prihatin sekaligus geram melihat pohon-pohon yang ditebang. Menurutnya, pohon-pohon berusia tua itu memiliki fungsi penting sebagai peneduh sekaligus bagian dari keseimbangan ekosistem di kawasan perkotaan. “Saya marah sekali melihat kejadian ini. Siapa pun yang melakukannya harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai ketentuan hukum,” katanya. Berdasarkan informasi awal, penebangan diduga berlangsung pada malam 1 Juli hingga dini hari 2 Juli 2026. Sejumlah warga mengaku melihat orang-orang berseragam melakukan aktivitas tersebut sehingga sempat dikira sebagai petugas resmi. Baca Juga : Jangan Langsung Cas HP Setelah Dipakai Main Game, Ini Alasannya Meski demikian, hingga kini identitas pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab masih didalami. Pemerintah Kota Bandung kini tengah mengumpulkan berbagai bukti, mulai dari dokumentasi lapangan hingga keterangan para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. “Saksi-saksi akan kita panggil. Siapa pun yang melakukan perusakan lingkungan ini akan dikenakan sanksi berat,” jelasnya. Selain memperkuat proses penyelidikan, Farhan juga mengajak masyarakat, aparat kewilayahan, hingga anggota Linmas untuk lebih aktif melaporkan apabila menemukan aktivitas penebangan pohon yang mencurigakan agar dapat segera ditindaklanjuti. Sebagai langkah lanjutan, ia menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menyusun laporan resmi yang memuat hasil investigasi awal, lengkap dengan kronologi, dokumentasi, serta bukti pendukung lainnya. “Laporan dari Satpol PP segera disampaikan kepada saya. Selanjutnya akan saya bawa kepada Pak Gubernur dan Gakkum Lingkungan Hidup sebagai dasar proses hukum lebih lanjut,” tegasnya.***

Future Connect 2026 Diburu Ribuan Pencari Kerja, Disnaker Bandung Buka Peluang Rekrutmen Langsung

Dadi Mulyanto — Fri, 31 Jul 2026 10:02:23 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran melalui penyelenggaraan Job Fair Future Connect 2026 yang digelar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini menjadi wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung melalui proses rekrutmen di lokasi acara. Puluhan perusahaan dari berbagai sektor ambil bagian dalam bursa kerja tersebut dengan menawarkan beragam posisi bagi lulusan SMA/SMK, diploma, hingga perguruan tinggi. Melalui konsep walk-in recruitment, peserta dapat menyerahkan curriculum vitae (CV), berkonsultasi dengan tim Human Resources (HR), memperoleh informasi mengenai kualifikasi yang dibutuhkan, bahkan mengikuti tahapan awal seleksi secara langsung. Baca Juga : Sering Dianggap Sepele, Kebiasaan Ini Diam-Diam Bikin Mesin Motor Cepat Rusak Fungsional Pengantar Kerja Madya Disnaker Kota Bandung, Ilham Mulyana, mengatakan penyelenggaraan Future Connect merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya, lokasi penyelenggaraan job fair kini tidak lagi hanya dipusatkan di kawasan perkotaan, tetapi diperluas ke berbagai wilayah agar peluang memperoleh pekerjaan bisa dirasakan lebih banyak warga. "Sekarang kami lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kalau dulu job fair lebih banyak dilaksanakan di tengah kota, sekarang kami berupaya menghadirkannya di berbagai wilayah agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi lowongan pekerjaan. Jadi, manfaatkan setiap kesempatan job fair yang diselenggarakan ketika sedang mencari pekerjaan," ujar Ilham Mulyana. Tak Hanya Cari Kerja, Job Fair Jadi Tempat Belajar Hadapi Dunia Kerja Ilham menjelaskan, penyelenggaraan job fair memiliki manfaat lebih dari sekadar mempertemukan perusahaan dengan pelamar kerja. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Ia menilai persaingan memperoleh pekerjaan saat ini semakin ketat. Karena itu, calon pelamar harus mempersiapkan diri tidak hanya dari sisi pendidikan dan pengalaman, tetapi juga kemampuan berkomunikasi, profesionalisme, kesiapan mental, hingga membangun citra diri yang positif. Baca Juga : Farhan Buka Suara Soal Rusun Kiaracondong, Pemkot Bandung Tegaskan Tak Ikut Berbisnis Selain kompetensi teknis, perusahaan kini juga menaruh perhatian terhadap sikap, karakter, dan rekam jejak pelamar, termasuk aktivitas di media sosial. Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan dan etika menjadi modal penting untuk memenangkan persaingan di pasar kerja. Disnaker Ajak Masyarakat Manfaatkan Bursa Kerja Resmi Disnaker Kota Bandung juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai layanan ketenagakerjaan yang disediakan pemerintah. Keberadaan job fair dinilai mampu memberikan informasi lowongan kerja yang lebih terpercaya sekaligus mengurangi risiko masyarakat menjadi korban penipuan berkedok rekrutmen. Melalui pertemuan langsung antara perusahaan dan pelamar, proses seleksi menjadi lebih transparan serta memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri. Baca Juga : IWEB Award 2026 Berikan Apresiasi kepada 14 Penerima Penghargaan atas Inovasi dan Keterbukaan Informasi "Kami berharap masyarakat benar-benar memanfaatkan momentum seperti ini. Ketika sedang mencari pekerjaan, datanglah ke setiap penyelenggaraan job fair karena di sinilah perusahaan dan pencari kerja dapat bertemu secara langsung. Harapannya tentu semakin banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki," tambahnya.***

Pemkot Bandung Bongkar 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman, Ini Alasan Penertibannya

Dadi Mulyanto — Fri, 31 Jul 2026 07:46:53 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemkot Bandung Bongkar 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman, Trotoar dan Drainase Dikembalikan ke Fungsi Semula Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penataan ruang publik dengan menertibkan puluhan pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar di kawasan Jalan Rajiman, Kamis (30/7/2026). Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki sekaligus memastikan sistem drainase di kawasan tersebut dapat beroperasi secara optimal. Dalam operasi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menertibkan 36 PKL beserta 36 bangunan liar yang berdiri di sepanjang kawasan Jalan Rajiman. Baca Juga : Farhan Buka Suara Soal Rusun Kiaracondong, Pemkot Bandung Tegaskan Tak Ikut Berbisnis Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tibum) Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penataan kawasan yang dilaksanakan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). "Hari ini Satpol PP Kota Bandung bersama OPD lainnya melaksanakan penertiban PKL dan bangunan liar yang berada di sekitar Jalan Rajiman," ujar Sukma saat ditemui di lokasi. Menurut Sukma, keberadaan bangunan yang menutup trotoar dan saluran air menjadi salah satu alasan utama dilaksanakannya penertiban. Kondisi tersebut dinilai menghambat hak pejalan kaki sekaligus menyulitkan petugas ketika melakukan pemeriksaan maupun penanganan saluran drainase. "Penertiban ini untuk mengembalikan fungsi trotoar kepada haknya, yaitu untuk pejalan kaki. Selain itu juga mengembalikan fungsi saluran air agar petugas lebih mudah melakukan pengecekan bak kontrol maupun penanganan apabila terjadi penyumbatan," jelasnya. PKL Tetap Boleh Berjualan, Asal Tidak Gunakan Fasilitas Umum Sukma menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat mencari penghasilan melalui aktivitas berdagang. Namun, penggunaan fasilitas umum seperti trotoar tidak diperbolehkan karena mengganggu kepentingan masyarakat luas. "Kami tidak pernah melarang PKL untuk berjualan. Yang kami lakukan adalah mengembalikan fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki dan fungsi saluran air untuk kepentingan masyarakat," katanya. Baca Juga : Sering Dianggap Sepele, Kebiasaan Ini Diam-Diam Bikin Mesin Motor Cepat Rusak Ia juga memastikan seluruh proses penertiban telah dilakukan sesuai ketentuan. Sebelum pembongkaran berlangsung, para pedagang telah menerima surat pemberitahuan hingga surat peringatan sebagai bagian dari prosedur yang berlaku. "Semua tahapan sesuai SOP sudah dilakukan, mulai dari surat pemberitahuan hingga surat peringatan," ujarnya. Selain tahapan administratif, Satpol PP bersama pemerintah kewilayahan juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui dialog dan mediasi dengan para pedagang. Upaya tersebut membuat proses penertiban berlangsung tanpa kendala berarti. "Alhamdulillah penertiban hari ini berjalan kondusif. Beberapa hari sebelumnya kami sudah melakukan penggalangan, rapat dengan para PKL, serta meminta kecamatan memediasi sehingga pelaksanaannya berjalan lancar," ungkap Sukma. Penataan Berlanjut ke Sejumlah Kawasan Lain Pemkot Bandung memastikan penataan ruang publik tidak berhenti di Jalan Rajiman. Pada awal Agustus 2026, kegiatan serupa akan dilaksanakan di beberapa ruas jalan lainnya, di antaranya Jalan Oto Iskandar Dinata (Otista), Jalan Hasanuddin, Jalan Surya Kencana, dan Jalan Rajawali Barat. Melalui penataan tersebut, pemerintah berharap trotoar, saluran air, dan fasilitas publik lainnya dapat kembali dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga. "Saya berharap trotoar ini kembali menjadi hak pejalan kaki sesuai dengan fungsinya masing-masing," ungkapnya.***

Farhan Buka Suara Soal Rusun Kiaracondong, Pemkot Bandung Tegaskan Tak Ikut Berbisnis

Dadi Mulyanto — Thu, 30 Jul 2026 16:07:43 +0700

TERASBANDUNG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan memberikan dukungan dari sisi regulasi terhadap rencana pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Kiaracondong. Dukungan tersebut diwujudkan melalui percepatan proses perizinan agar proyek dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Pemkot Bandung menegaskan tidak terlibat dalam aspek bisnis maupun investasi proyek tersebut. Pembangunan rusun merupakan hasil kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Astra dengan skema business to business (B2B). Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan peran pemerintah sebatas memastikan seluruh tahapan administrasi dan perizinan dapat diproses secara optimal. Baca Juga : Jangan Langsung Cas HP Setelah Dipakai Main Game, Ini Alasannya “Proyek rusun di Kiaracondong itu bisnis to bisnis antara PT KAI dengan Astra. Pemerintah hanya memberikan izin dan memastikan seluruh proses perizinannya berjalan dengan baik,” kata Farhan, Rabu, 29 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal yang diterima pemerintah, proyek tersebut direncanakan menyediakan sekitar 1.000 unit hunian. Namun, rincian mengenai kapasitas akhir, desain pembangunan, hingga luas lahan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak pengembang, yakni PT KAI dan Astra. Farhan juga menjelaskan bahwa apabila rumah susun tersebut nantinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), proses penetapan calon penghuni tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, penentuan penerima manfaat akan mengacu pada basis data yang dimiliki Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan bank-bank anggota lainnya. “Kalau untuk MBR, nanti penentuannya berdasarkan data dari Himbara,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Farhan turut menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam menata kawasan perkotaan melalui penertiban bangunan liar (bangli). Langkah tersebut akan terus dilakukan pada lokasi-lokasi yang terbukti melanggar ketentuan. “Di mana ada bangunan liar di situ harus ditertibkan. Itu menjadi arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat,” ujarnya. Baca Juga : 800 Ton Sampah Bandung Bakal Dikirim ke Legok Nangka, Ini Persiapan yang Dilakukan Pemkot Selain membahas pembangunan rusun, Farhan juga menyampaikan perkembangan penataan kawasan Teras Cihampelas. Ia memastikan proses administrasi penyerahan pengelolaan kawasan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah selesai dan kini tinggal menunggu tahapan penandatanganan. “Administrasinya sudah selesai, tinggal proses penandatanganan. Alhamdulillah sudah rampung,” tuturnya. Dengan percepatan layanan perizinan, Pemkot Bandung berharap pembangunan hunian vertikal di Kiaracondong dapat berjalan sesuai rencana, sekaligus menjadi bagian dari upaya penyediaan hunian yang lebih tertata di kawasan perkotaan.***

Reaktivasi Bandara Husein Jadi Titik Balik Ekonomi Bandung, Ini Persiapan yang Dilakukan Pemkot

Dadi Mulyanto — Thu, 30 Jul 2026 15:30:55 +0700

TERASBANDUNG.COM – Rencana beroperasinya kembali Bandara Internasional Husein Sastranegara tidak hanya dipandang sebagai pemulihan layanan transportasi udara. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga melihatnya sebagai peluang besar untuk mengakselerasi sektor pariwisata, investasi, hingga perekonomian daerah. Sejumlah langkah mulai dipersiapkan agar pembukaan kembali bandara tersebut memberikan dampak maksimal. Selain memastikan infrastruktur pendukung dalam kondisi siap, Pemkot Bandung juga tengah merancang berbagai strategi promosi guna meningkatkan daya tarik Kota Kembang di mata wisatawan maupun pelaku usaha. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa proses menghidupkan kembali Bandara Husein merupakan hasil koordinasi panjang antara pemerintah kota, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat. Baca Juga : 800 Ton Sampah Bandung Bakal Dikirim ke Legok Nangka, Ini Persiapan yang Dilakukan Pemkot Ia mengatakan, upaya tersebut bahkan sudah dilakukan sejak awal dirinya memimpin Kota Bandung. Bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berbagai komunikasi terus dilakukan agar layanan penerbangan komersial dapat kembali dibuka. "Saya ingin ini menjadi sebuah pengalaman yang baik. Sejak awal kami bersama-sama memperjuangkan agar Bandara Husein bisa kembali beroperasi. Kami berbagi tugas dengan Pak Gubernur Dedi Mulyadi. Saya menjaga agar gagasan ini terus hidup. Sedangkan beliau melakukan komunikasi di tingkat pemerintah pusat," ujar Farhan saat diwawancarai di Balai Kota Bandung, Rabu, 29 Juli 2026. Menurut Farhan, perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah terbitnya Instruksi Presiden pada 26 Mei 2026 yang menjadi dasar percepatan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengoperasian kembali bandara tidak cukup hanya dengan menghadirkan maskapai penerbangan. Kesiapan Kota Bandung dalam memberikan kenyamanan kepada para penumpang juga menjadi faktor penting. "Jangan sampai penumpang yang datang atau akan berangkat merasa Bandung belum siap. Jangan sampai akses jalannya rusak, parkir tidak tertata, atau layanan transportasi belum memadai. Kesan pertama itu sangat penting," katanya. Karena itu, Pemkot Bandung masih terus mempercepat pembenahan sejumlah ruas jalan menuju kawasan bandara. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) diminta menuntaskan pekerjaan infrastruktur agar seluruh akses siap ketika penerbangan komersial kembali beroperasi. Baca Juga : IWEB Award 2026 Berikan Apresiasi kepada 14 Penerima Penghargaan atas Inovasi dan Keterbukaan Informasi Di luar pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan strategi promosi yang bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus menarik minat investor. Farhan menilai harga tiket pesawat yang relatif tinggi saat ini menjadi tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, Bandung harus mampu menawarkan pengalaman yang membuat masyarakat tertarik datang. "Kami bersama tim ekonomi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sedang mendesain berbagai bentuk promosi agar masyarakat memiliki alasan datang ke Bandung. Jadi bukan hanya terbang ke Bandung, tetapi mereka juga mendapatkan pengalaman wisata, kuliner, belanja, hingga berbagai kegiatan menarik yang hanya ada di Kota Bandung," ujarnya. Program promosi tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri pariwisata, sektor ekonomi kreatif, dunia usaha, hingga media. Harapannya, manfaat ekonomi dari kembali beroperasinya Bandara Husein dapat dirasakan lebih luas. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, optimistis reaktivasi Bandara Husein akan kembali menarik wisatawan mancanegara, terutama dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang selama ini menjadi pasar potensial bagi Kota Bandung. Menurutnya, penerbangan langsung menuju Bandung akan mendorong wisatawan menghabiskan waktu lebih lama di kota ini sehingga berdampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, hingga jasa. "Dengan adanya Bandara Husein, saya yakin wisatawan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei akan kembali datang. Mereka akan lebih lama berada di Bandung, menikmati kuliner, berbelanja, menggunakan jasa perawatan, hingga menginap di hotel-hotel. Ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan sektor hotel dan restoran," kata Dedi. Di sisi lain, Dedi juga menjelaskan adanya pembagian peran baru antara dua bandara di Jawa Barat. Jika Bandara Husein difokuskan sebagai pintu masuk konektivitas, pariwisata, dan aktivitas ekonomi, maka Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati akan diarahkan menjadi pusat pengembangan industri pertahanan nasional. Dengan pembagian fungsi tersebut, kedua bandara diharapkan mampu saling melengkapi dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dari sektor yang berbeda.***

800 Ton Sampah Bandung Bakal Dikirim ke Legok Nangka, Ini Persiapan yang Dilakukan Pemkot

Dadi Mulyanto — Thu, 30 Jul 2026 15:14:29 +0700

TERASBANDUNG.COM – Pemerintah Kota Bandung mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis menjelang beroperasinya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Kabupaten Bandung. Fasilitas yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi pengelolaan sampah di kawasan Bandung Raya. Sebagai bentuk dukungan terhadap proyek regional itu, Pemkot Bandung telah menyatakan komitmennya melalui penandatanganan sejumlah kesiapan operasional. Salah satunya adalah penyediaan armada pengangkut sampah dengan spesifikasi khusus serta pembangunan fasilitas pemilahan sebelum sampah dikirim ke TPPAS Legok Nangka. Baca Juga : Jangan Asal Cas! Ini 10 Tips Mengisi Daya HP Agar Baterai Lebih Awet dan Tahan Lama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan seluruh sampah dari Kota Bandung nantinya tidak akan langsung dibawa ke lokasi pengolahan akhir. Proses pemilahan akan menjadi tahapan wajib agar pengelolaan sampah berjalan sesuai konsep yang diterapkan di Legok Nangka. "Pokoknya Kota Bandung sudah berkomitmen. Kita sudah menandatangani pengadaan mobil transportasi khusus. Kita juga sudah menyiapkan lahan untuk pemilahan. Sampah dari Kota Bandung harus dipilah terlebih dahulu sebelum dibawa ke Legok Nangka menggunakan kendaraan khusus," ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu, 29 Juli 2026. Setiap harinya, Kota Bandung diproyeksikan mengirim sekitar 800 ton sampah ke TPPAS Legok Nangka. Karena lokasi fasilitas berada di kawasan berbukit, kendaraan pengangkut harus dirancang dengan kemampuan yang berbeda dibanding armada biasa. Farhan menjelaskan kendaraan tersebut harus mampu melintasi medan yang menanjak sekaligus memiliki sistem keselamatan yang memadai. "Kendaraannya berbeda. Harus kuat menanjak dan memiliki sistem pengereman yang baik karena jalurnya naik dan turun. Jadi memang membutuhkan kendaraan yang dirancang khusus untuk operasional menuju Legok Nangka," katanya. Baca Juga : PTDI Kirim NC212i Troop Transport, Rainmaking, dan Camera untuk TNI AU Menurutnya, kehadiran TPPAS Legok Nangka menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah di Bandung Raya. Sistem baru ini dirancang agar sampah yang sudah dipilah dapat diolah menggunakan teknologi yang lebih modern sehingga ketergantungan terhadap pola pembuangan konvensional semakin berkurang. Di sisi lain, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti juga akan memperoleh fungsi baru. Lokasi tersebut dipersiapkan sebagai pusat pengolahan sampah organik hasil pemilahan dari Kota Bandung. "Sarimukti nantinya akan dijadikan tempat pengolahan organik. Setelah dipilah, sampah organik akan dibawa ke Sarimukti untuk diolah. Pengolahannya akan menggunakan berbagai teknologi," ujarnya. Salah satu teknologi yang didorong adalah pemanfaatan gas metana dari sampah organik melalui proses gasifikasi. Selain meningkatkan nilai ekonomi sampah, metode tersebut juga dinilai mampu membantu menekan emisi gas rumah kaca. "Salah satu teknologi yang saya dorong adalah gasifikasi metana dari tumpukan sampah organik. Ini menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan nilai tambah pengelolaan sampah," katanya. Baca Juga : Semester I 2026, Ketepatan Waktu Keberangkatan KA Penumpang Daop 2 Bandung Capai 99,85 Persen Farhan juga memastikan kapasitas pengiriman sampah Kota Bandung ke TPPAS Legok Nangka tidak mengalami perubahan. Kuota sekitar 800 ton per hari tetap mengacu pada perjanjian kerja sama yang telah diteken sejak 2018. "Sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani tahun 2018, tidak ada perubahan ataupun penyesuaian. Tinggal kita mengatur pelaksanaannya," ungkapnya. Dengan kesiapan armada khusus, fasilitas pemilahan, hingga optimalisasi pengolahan sampah organik di Sarimukti, Pemkot Bandung berharap sistem persampahan yang baru mampu menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efisien, modern, dan berkelanjutan bagi Kota Bandung maupun wilayah Bandung Raya.***

Kecelakaan Beruntun di Depan Terminal Leuwipanjang Bandung, Sejumlah Kendaraan Ringsek, Polisi Selidiki Penyebab

Ginevara — Wed, 29 Jul 2026 14:34:46 +0700

Kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, pada Rabu (29/7/2026) siang. Insiden tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah kendaraan dan sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Peristiwa itu terekam dalam video amatir yang beredar di media sosial dan memperlihatkan kondisi di lokasi sesaat setelah tabrakan terjadi. Rekaman tersebut menunjukkan sebuah mobil minibus mengalami kerusakan berat pada bagian depan dan belakang akibat benturan keras.

Tak hanya kendaraan, sebuah gerobak milik pedagang di sekitar lokasi juga tampak hancur akibat terdampak kecelakaan. Sementara itu, sebuah truk berwarna merah dan beberapa kendaraan lainnya terlihat berhenti di lokasi dengan kondisi penyok dan rusak di beberapa bagian. Baca Juga : Viral! Detik-detik Truk Bermuatan Asbes Kecelakaan di Nagreg, Muatan Berserakan Picu Macet Panjang

Puing-puing kendaraan serta barang dagangan berserakan di badan jalan. Bahkan, sebuah pelat nomor kendaraan dengan nomor polisi D 6719 UCO terlihat terlepas dan berada di tengah jalan, menggambarkan kerasnya benturan yang terjadi.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun di lokasi, kecelakaan tersebut mengakibatkan korban jiwa serta sejumlah korban luka. Namun, hingga saat ini pihak berwenang masih melakukan pendataan sehingga jumlah pasti korban belum diumumkan secara resmi.

Petugas kepolisian bersama tim terkait langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas, mengevakuasi kendaraan yang terlibat, serta mengamankan area kejadian agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan dari para saksi guna memastikan kronologi lengkap insiden tersebut.

Masyarakat diimbau untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab kecelakaan dan menunggu informasi resmi dari kepolisian. Pengendara yang melintas di kawasan Jalan Soekarno-Hatta juga diminta berhati-hati serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

BNPB Salurkan 4.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Bandung Barat

Dadi Mulyanto — Wed, 29 Jul 2026 14:06:49 +0700

TERASBANDUNG.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat menangani dampak kekeringan yang melanda Kabupaten Bandung Barat dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami krisis air selama musim kemarau. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan distribusi air bersih dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat. "BPBD setempat telah mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 4.000 liter guna memenuhi kebutuhan harian warga yang terdampak kekeringan," kata dia, dikutip dari Antara. Baca Juga : Job Fair Future Connect 2026 Bandung Selatan Buka 3.019 Lowongan Kerja dari 30 Perusahaan Kekeringan terjadi di Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa (28/7). Berkurangnya pasokan air bersih berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di wilayah tersebut. BNPB mencatat sedikitnya 175 kepala keluarga (KK) atau sekitar 520 jiwa merasakan dampak dari menurunnya ketersediaan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Kabupaten Bandung Barat mengerahkan dua ritase mobil tangki yang mendistribusikan total 4.000 liter air bersih langsung ke kawasan permukiman terdampak. Selain memastikan bantuan tersalurkan, BNPB juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memantau kondisi di lapangan, khususnya terkait ketersediaan air bersih di Kecamatan Batujajar dan wilayah lain yang berpotensi mengalami kekeringan. Baca Juga : Korban Tewas Gempa Jepang Terus Bertambah! Sudah 13 Orang, Tim Penyelamat Berpacu dengan Waktu Langkah tersebut dilakukan agar penanganan darurat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan mampu mengurangi risiko krisis air bersih selama musim kemarau. Abdul Muhari berharap upaya yang dilakukan pemerintah bersama BPBD dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus meminimalkan dampak kekeringan yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa waktu ke depan.***

Job Fair Future Connect 2026 Bandung Selatan Buka 3.019 Lowongan Kerja dari 30 Perusahaan

Dadi Mulyanto — Wed, 29 Jul 2026 13:11:02 +0700

TERASBANDUNG.COM – Kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan kembali dibuka. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung akan menggelar Job Fair Future Connect 2026 pada Kamis, 30 Juli 2026, di Miko Mall, Jalan Raya Kopo, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Pada bursa kerja ini, sebanyak 30 perusahaan membuka 3.019 lowongan pekerjaan yang dapat dilamar oleh pencari kerja dengan latar belakang pendidikan mulai dari SMP, SMA/SMK, Diploma, S1 hingga S2. Informasi tersebut disampaikan dalam siaran langsung Radio Sonata yang berkolaborasi dengan PRFM pada Selasa (28/7/2026). Baca Juga : ITB Gandeng IPB, Unpad, dan Mitra Industri Dorong Produktivitas Susu Berkelanjutan melalui Suplementasi Zeolit Alam pada Pakan Sapi Perah Hadir sebagai narasumber Fungsional Madya Pengantar Kerja sekaligus Ketua Tim Pasar Kerja Disnaker Kota Bandung, Ilham Mulyana, serta Fungsional Pertama Pengantar Kerja Disnaker Kota Bandung, Cahyadi Maulana. Disnaker Perluas Akses Job Fair Tahun ini, Disnaker Kota Bandung menerapkan konsep baru dalam penyelenggaraan job fair. Jika sebelumnya kegiatan hanya berlangsung dua kali dalam setahun, kini layanan tersebut akan digelar lebih sering dengan cakupan wilayah yang bergantian. Menurut Ilham, pendekatan ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah menjangkau layanan ketenagakerjaan tanpa harus datang ke lokasi yang sama setiap waktu. "Kalau tahun lalu dalam satu tahun hanya dua kali, berarti kesempatan masyarakat untuk bertemu dengan perusahaan juga hanya dua kali. Sekarang kami berupaya menggelarnya hampir setiap bulan. Skalanya memang lebih kecil, tetapi kami mendekatkan layanan ke masyarakat. Nanti ada di wilayah selatan, berikutnya di wilayah utara, sehingga masyarakat tidak harus selalu datang ke satu lokasi," ujar Ilham. Ia memastikan masyarakat yang pernah mengikuti job fair sebelumnya tetap diperbolehkan mengikuti kegiatan kali ini. Baca Juga : Korban Tewas Gempa Jepang Terus Bertambah! Sudah 13 Orang, Tim Penyelamat Berpacu dengan Waktu "Tentu saja boleh. Bagi yang sudah memiliki akun di aplikasi NEW BIMMA, cukup masuk kembali dan memilih lowongan yang sesuai. Sekarang juga sudah ada fitur baru yang semakin memudahkan pencari kerja," ujarnya. NEW BIMMA Kini Dilengkapi Fitur Job Matching Disnaker Kota Bandung terus mengembangkan aplikasi NEW BIMMA agar proses pencarian kerja menjadi lebih efektif. Salah satu inovasi terbaru adalah hadirnya fitur job matching, yang mampu mencocokkan profil pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan data pendidikan, pengalaman, keterampilan, minat, hingga sertifikat yang dimiliki. Semakin lengkap data yang diisi, semakin tinggi tingkat akurasi pencocokan yang dihasilkan. Bahkan perusahaan dapat langsung menemukan kandidat dengan persentase kecocokan tertinggi untuk kemudian menghubungi mereka mengikuti proses rekrutmen. "Semakin lengkap profil yang diisi, semakin akurat hasil job matching-nya. Perusahaan juga dapat melihat kandidat yang memiliki tingkat kecocokan tinggi, bahkan hingga 100 persen, lalu menghubungi kandidat tersebut untuk mengikuti proses rekrutmen," jelas Ilham. Menurutnya, perusahaan saat ini semakin mengutamakan kompetensi dibanding sekadar latar belakang pendidikan formal. "Saat ini perusahaan tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga kompetensi yang dimiliki pelamar. Kompetensi tambahan menjadi nilai lebih yang sangat dibutuhkan dalam proses rekrutmen," ujarnya. Pelaksanaan job fair yang telah digelar sepanjang tahun 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Baca Juga : Rem Cakram Motor Sering Berbunyi? Ini Penyebab Utama dan Cara Mengatasinya Sebelum Makin Parah Ilham mengungkapkan, hingga kini lebih dari 500 warga Kota Bandung telah berhasil memperoleh pekerjaan melalui rangkaian job fair yang diselenggarakan Disnaker. Jumlah tersebut belum termasuk peserta yang berasal dari luar Kota Bandung. "Sampai saat ini sudah lebih dari 500 warga Kota Bandung yang berhasil diterima bekerja. Belum termasuk peserta dari luar Kota Bandung karena memang tidak kami data secara khusus," ungkap Ilham. Wajib Daftar Lewat NEW BIMMA Sementara itu, Cahyadi Maulana menjelaskan bahwa seluruh peserta wajib melakukan registrasi melalui aplikasi NEW BIMMA atau situs resmi Disnaker Kota Bandung. Kini aplikasi tersebut telah dilengkapi fitur Ticketing Job Fair yang berfungsi sebagai tiket masuk ke lokasi acara. "Sekarang di NEW BIMMA sudah tersedia layanan Ticketing Job Fair yang menjadi tiket masuk ke acara job fair. Setelah peserta berada di lokasi, mereka dapat langsung melamar ke perusahaan yang dituju melalui aplikasi NEW BIMMA," jelas Cahyadi. Ia juga mengingatkan agar seluruh pencari kerja melengkapi profil pada aplikasi karena data tersebut akan menjadi representasi CV yang dapat diakses langsung oleh perusahaan. "Profil di NEW BIMMA pada dasarnya seperti CV. Jadi, lengkapi data pendidikan, pengalaman, keterampilan, hingga sertifikat yang dimiliki agar perusahaan semakin tertarik," ujarnya. Ada Coaching Clinic dan Tes Psikologi Gratis Tak hanya menyediakan ribuan lowongan kerja, Job Fair Future Connect 2026 juga menghadirkan Coaching Clinic Ketenagakerjaan, khususnya bagi para pencari kerja dan lulusan baru. Dalam sesi tersebut peserta akan memperoleh pembekalan mengenai penyusunan CV yang menarik, strategi menghadapi HRD, teknik wawancara kerja, hingga persiapan memasuki dunia profesional. "Kami menyiapkan satu sesi khusus Coaching Clinic Ketenagakerjaan. Di sana peserta akan mendapatkan materi tentang cara menyusun CV yang baik, persiapan saat bertemu HRD, teknik menghadapi wawancara kerja, hingga berbagai hal yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki dunia kerja," ujar Cahyadi. Baca Juga : NGERI! Gempa Dahsyat Hantam Jepang, Bangunan Runtuh dan Ribuan Warga Mengungsi Selain itu, peserta juga dapat mengikuti tes psikologi untuk membantu mengenali potensi diri, karakter, serta bidang pekerjaan yang paling sesuai dengan kompetensi masing-masing. Di luar penyelenggaraan job fair, Disnaker Kota Bandung juga terus mengembangkan berbagai pelatihan berbasis kompetensi, seperti public speaking, digital marketing, dan sejumlah pelatihan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. "Kami terus mendorong masyarakat untuk memiliki kompetensi tambahan. Karena itu, Disnaker Kota Bandung menyelenggarakan berbagai pelatihan berbasis kompetensi, seperti public speaking, digital marketing, dan pelatihan lainnya. Kompetensi tambahan ini terbukti menjadi nilai lebih yang dibutuhkan perusahaan saat merekrut tenaga kerja," kata Cahyadi. Masyarakat yang ingin mengikuti Job Fair Future Connect 2026 masih dapat melakukan pendaftaran hingga hari pelaksanaan selama kuota peserta masih tersedia. Registrasi dapat dilakukan melalui aplikasi NEW BIMMA maupun situs Disnaker Kota Bandung, sedangkan panduan pendaftaran tersedia melalui akun Instagram @bdg.disnaker.***

Kasus HIV/AIDS di Bandung Capai 10.771, Wali Kota Farhan Perkuat Strategi STOP dan Tolak Stigma ODHIV

Dadi Mulyanto — Tue, 28 Jul 2026 19:41:23 +0700

TERASBANDUNG.COM – Pemerintah Kota Bandung kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Selain menitikberatkan pada penanganan medis, pemerintah juga mendorong pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menekan angka penularan sekaligus menghapus stigma terhadap Orang dengan HIV (ODHIV). Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat membuka Rapat Koordinasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2026 di Arion Hotel, Kota Bandung, Selasa (28/7/2026). Dalam kesempatan itu, Farhan menegaskan bahwa keberhasilan mengendalikan HIV/AIDS tidak cukup hanya mengandalkan regulasi maupun layanan kesehatan. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat, disiplin menjalankan program pencegahan, dan sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memutus rantai penyebaran virus. Baca Juga : Bandara Husein Kantongi Sertifikat Operasional, Siap Sambut Kembali Penerbangan Boeing 737-800 “Yang kita lawan adalah virus HIV dan perilaku yang berisiko menularkannya. Bukan manusianya. Tidak boleh ada stigma dan diskriminasi terhadap siapa pun,” kata Farhan dikutip melalui siaran pers Humas Kota Bandung, Selasa (287). Rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan agar penanganan HIV/AIDS di Kota Bandung berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat kampanye penghapusan stigma terhadap ODHIV. Farhan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, mulai dari perangkat daerah, Dinas Kesehatan, kecamatan, kelurahan, Kementerian Agama, Baznas Kota Bandung hingga berbagai organisasi masyarakat yang aktif mendampingi masyarakat. Kasus HIV/AIDS Masih Menjadi Tantangan Data Dinas Kesehatan Kota Bandung menunjukkan bahwa hingga Mei 2026 terdapat 10.771 kasus HIV/AIDS secara kumulatif sejak 1991. Dari seluruh faktor risiko penularan, hubungan seksual heteroseksual masih menjadi penyumbang terbesar dengan persentase 38,53 persen. Baca Juga : 8 Tempat Makan Dekat Stadion Si Jalak Harupat yang Wajib Dicoba, Cocok Sebelum atau Sesudah Nonton Persib Melihat dinamika tersebut, Farhan menilai strategi penanggulangan harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan pola penularan tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Ia mengingatkan bahwa Kota Bandung telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam penanganan HIV/AIDS, mulai dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 hingga Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanggulangan AIDS. Regulasi tersebut menjadi pijakan untuk mendukung pencapaian target global 3 Zero 2030, yakni nol infeksi baru HIV, nol kematian akibat AIDS, serta nol stigma dan diskriminasi. Namun demikian, Farhan mengingatkan agar keberadaan regulasi tidak disalahartikan sebagai pembenaran untuk memberi label negatif terhadap kelompok tertentu. “Siapa pun selama dia manusia adalah saudara kita. Pendekatan kemanusiaan harus tetap dikedepankan. Diskriminasi hanya akan membuat penanggulangan HIV/AIDS semakin sulit,” ujarnya. Dorong Deteksi Dini dan Pengobatan Berkelanjutan Dalam arahannya, Farhan juga meminta Satpol PP bersama Dinas Sosial memperkuat pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko penularan HIV/AIDS sebagai bagian dari langkah pencegahan. Di sisi lain, masyarakat didorong untuk lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk melalui donor darah yang dapat menjadi salah satu sarana skrining penyakit menular. Baca Juga : Khitan Massal LAZ Darul Hikam Hadirkan Senyum bagi 51 Anak Yatim dan Dhuafa Farhan kembali memperkenalkan strategi STOP, yakni Suluh, Temukan, Obati, dan Pertahankan, sebagai pendekatan utama dalam pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung. Ia menekankan bahwa keberhasilan strategi tersebut tidak hanya bergantung pada deteksi dini, tetapi juga pada kepatuhan pasien menjalani terapi hingga tuntas. “Deteksi dini sangat penting. Yang tidak kalah penting adalah memastikan mereka yang terdiagnosis mendapatkan pengobatan secara konsisten hingga tuntas,” jelasnya. Selain HIV/AIDS, Farhan juga menyoroti persoalan tuberkulosis (TB) yang dinilai berkaitan erat dengan kualitas sanitasi lingkungan. Karena itu, ia mendorong peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat melalui perbaikan sanitasi, kepatuhan menjalani pengobatan, serta edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi seluruh unsur yang tergabung dalam Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, termasuk perangkat daerah, tim ahli, kelompok kerja, sekretariat KPA, dan lembaga swadaya masyarakat. “Kegiatan ini merupakan amanat Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Harapannya seluruh program penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kasus,” tutur Asep.***

Bandara Husein Kantongi Sertifikat Operasional, Siap Sambut Kembali Penerbangan Boeing 737-800

Dadi Mulyanto — Tue, 28 Jul 2026 19:34:33 +0700

TERASBANDUNG.COM – Bandara Internasional Husein Sastranegara memasuki babak baru dalam upaya memperkuat akses transportasi udara di Kota Bandung. Bandara tersebut kini dinyatakan siap mengoperasikan pesawat jet berbadan sedang, termasuk Boeing 737-800, setelah memenuhi seluruh persyaratan operasional yang ditetapkan pemerintah. Kesiapan itu ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Bandar Udara (SBU) Nomor 005.1/SBU/VII/2026 oleh Kementerian Perhubungan kepada PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Husein Sastranegara pada 23 Juli 2026. Sertifikasi tersebut menegaskan bahwa Bandara Husein telah memenuhi standar keselamatan dan operasional untuk melayani pesawat kategori narrow body, termasuk Boeing 737-800. Selain itu, fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) di bandara juga telah memenuhi standar Kategori 7, yang menjadi syarat bagi operasional pesawat sekelas tersebut. Baca Juga : 8 Tempat Makan Dekat Stadion Si Jalak Harupat yang Wajib Dicoba, Cocok Sebelum atau Sesudah Nonton Persib Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia (Persero), Arie Ahsanurrohim, menyebut penerbitan sertifikat tersebut menjadi langkah strategis dalam proses optimalisasi Bandara Husein. "Terbitnya Sertifikat Bandar Udara menjadi bukti bahwa berbagai aspek kepatuhan dan kesiapan operasional telah dipenuhi sebagai bagian dari optimalisasi Bandara Husein," ujar Arie. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemenuhan persyaratan tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Udara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Infrastruktur Bandara Diperkuat Sejalan dengan kesiapan melayani pesawat jet berbadan sedang, PT Angkasa Pura Indonesia telah melakukan serangkaian peningkatan infrastruktur di sisi udara. Perbaikan dilakukan pada sejumlah titik landas pacu (runway), jalur penghubung (taxiway), serta area parkir pesawat (apron) agar mampu menunjang operasional pesawat dengan kapasitas yang lebih besar. Baca Juga : Khitan Massal LAZ Darul Hikam Hadirkan Senyum bagi 51 Anak Yatim dan Dhuafa Selain itu, kemampuan layanan PKP-PK juga ditingkatkan secara signifikan dari Kategori 5 menjadi Kategori 7, sehingga memenuhi standar keselamatan penerbangan yang dipersyaratkan. Terminal Lebih Modern dan Nyaman Transformasi Bandara Husein tidak hanya menyasar fasilitas operasional, tetapi juga pengalaman penumpang. Pengelola bandara menerapkan pengembangan berbasis tiga pilar utama, yakni Premises, People, dan Process. Pada aspek Premises, terminal penumpang direnovasi dengan konsep modern yang dipadukan dengan sentuhan budaya khas Jawa Barat. Sejumlah fasilitas publik juga diperbarui, mulai dari toilet, musala, ruang menyusui, area tunggu transportasi umum, hingga penataan fasad terminal dan kawasan taman di sisi udara. Bandara Husein juga kini memiliki coworking space, sehingga penumpang dapat tetap bekerja atau melakukan aktivitas produktif sambil menunggu jadwal penerbangan. Tingkatkan Layanan dan SDM Di sektor People, Angkasa Pura Indonesia memperkuat jumlah serta kompetensi personel agar sesuai dengan standar pelayanan bandara berkelas internasional. Baca Juga : Poskamling di Braga Disalahgunakan untuk Miras, Wali Kota Bandung Geram Sementara pada aspek Process, berbagai prosedur pelayanan terus disempurnakan, termasuk sistem keberangkatan dan kedatangan penumpang serta pengaturan area antar-jemput kendaraan agar lebih tertib, cepat, dan nyaman. Dengan seluruh peningkatan tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia optimistis Bandara Husein siap kembali melayani penerbangan niaga berjadwal maupun tidak berjadwal, baik untuk rute domestik maupun internasional, menggunakan pesawat jet maupun baling-baling. Optimalisasi Bandara Husein diharapkan mampu memperkuat konektivitas Kota Bandung dengan berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Langkah ini juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, investasi, serta perekonomian Jawa Barat secara keseluruhan.

Poskamling di Braga Disalahgunakan untuk Miras, Wali Kota Bandung Geram

Ely Kurniawati — Tue, 28 Jul 2026 11:39:18 +0700

TERASBANDUNG.COM - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti penyalahgunaan pos keamanan lingkungan (poskamling) di kawasan Braga yang justru dijadikan tempat konsumsi minuman beralkohol ilegal. Ia mengaku malu atas kejadian tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk memberantas peredaran minuman keras ilegal di wilayahnya. “Ini sangat memalukan. Poskamling yang seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan lingkungan malah dipakai untuk mabuk-mabukan. Kejadiannya ada di wilayah Braga,” ujar Farhan, Senin (27/7/2026). Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa para pemuda yang terlibat bukan merupakan warga setempat. Meski demikian, Farhan menilai kejadian ini tetap menjadi pukulan serius bagi citra keamanan lingkungan di Kota Bandung. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan mengambil langkah tegas dengan membongkar jaringan peredaran minuman beralkohol ilegal yang dinilai menjadi salah satu pemicu kejadian tersebut. Selain itu, Pemkot Bandung juga telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung dan BNN Provinsi Jawa Barat untuk menekan peredaran narkotika serta obat-obatan keras. Upaya ini dilakukan melalui operasi gabungan yang saat ini tengah berjalan. Farhan mengungkapkan bahwa pola peredaran narkoba kini semakin kompleks. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk menghindari penegakan hukum, salah satunya dengan sistem transaksi tanpa tatap muka. “Ada modus baru, di mana pembeli tidak bertemu langsung dengan penjual. Mereka janjian di lokasi tertentu seperti taman, barang ditempel di titik tertentu, lalu pembeli tinggal mengambil setelah melakukan transfer,” jelasnya. Ia berharap kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dapat berjalan efektif dalam menekan angka peredaran narkoba dan minuman keras ilegal di Kota Bandung. Lebih lanjut, Farhan kembali menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling). Menurutnya, siskamling merupakan garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan. “Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga masyarakat. Mulai dari Linmas, kepolisian, TNI, hingga pengurus wilayah harus bersinergi,” katanya. Ia juga mengimbau kepada para orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anak, khususnya saat berada di luar rumah. Komunikasi yang baik dalam keluarga dinilai penting untuk mencegah keterlibatan generasi muda dalam aktivitas negatif. Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Bandung berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman serta menekan peredaran minuman keras ilegal dan narkoba yang kian meresahkan masyarakat.***

BMKG Ungkap Puncak Kemarau di Bandung, Siang Capai 32 Derajat dan Malam Lebih Dingin

Dadi Mulyanto — Mon, 27 Jul 2026 16:40:48 +0700

TERASBANDUNG.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandung menyatakan wilayah Jawa Barat, termasuk Bandung Raya, kini memasuki fase puncak musim kemarau. Periode tersebut diperkirakan berlangsung sepanjang Juli hingga Agustus 2026 dengan karakteristik cuaca yang semakin cerah, curah hujan menurun, serta perbedaan suhu yang cukup terasa antara siang dan malam. Prakirawan Cuaca BMKG Bandung, Yuni Yulianti, menjelaskan bahwa puncak musim kemarau di kawasan Bandung Raya umumnya terjadi pada Agustus. Kondisi ini dipengaruhi oleh angin monsun Australia yang membawa massa udara dingin dan kering menuju wilayah Indonesia bagian selatan. Baca Juga : DPRD Bandung Dorong Bank Bandung Jadi Perseroda, Targetkan PAD Meningkat dan UMKM Makin Berkembang "Hal ini ditandai dengan sudah sangat berkurangnya awan-awan konvektif yang berpotensi membentuk hujan. Selain itu, suhu udara pada pagi dan dini hari terasa lebih dingin akibat angin monsun Australia yang membawa udara dingin dan kering," ujar Yuni, Jumat, 24 Juli 2026. BMKG menjelaskan, berkurangnya tutupan awan membuat sinar matahari dapat mencapai permukaan bumi secara lebih maksimal. Akibatnya, suhu udara pada siang hari meningkat dan di Bandung diperkirakan berada di kisaran 31 hingga 32 derajat Celsius. Sebaliknya, saat malam hingga menjelang pagi, panas yang tersimpan di permukaan bumi lebih mudah dilepaskan ke atmosfer karena minimnya tutupan awan. Kondisi inilah yang menyebabkan udara terasa lebih dingin dibandingkan biasanya. Perbedaan suhu yang cukup kontras antara siang dan malam merupakan karakter umum saat wilayah memasuki puncak musim kemarau. Awal Kemarau Datang Lebih Lambat Menanggapi anggapan bahwa kondisi cuaca saat ini berkaitan langsung dengan pemanasan global, Yuni menjelaskan durasi musim kemarau tahun 2026 secara umum masih berada dalam kategori normal. Namun, awal musim kemarau di Bandung Raya memang mengalami keterlambatan karena baru dimulai pada Juni. "Secara durasi masih cukup normal. Di Bandung Raya, awal musim kemarau baru dimulai pada Juni sehingga memang sedikit terlambat memasuki musim kemarau," jelasnya. Baca Juga : Bandung Siap Punya BRT Modern, Farhan Ungkap Tarif Rp7.000 dan Nasib Angkot Menurut BMKG, keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim global, salah satunya fenomena El Niño yang menyebabkan suhu permukaan laut di kawasan Pasifik ekuator lebih hangat dari kondisi normal. Fenomena El Niño turut berdampak pada berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat. Karena itu, BMKG memperkirakan intensitas hujan selama musim kemarau tahun ini akan lebih rendah dibandingkan rata-rata klimatologis. "Untuk musim kemarau tahun ini memang curah hujannya lebih rendah dibandingkan klimatologisnya atau lebih sedikit," tandasnya. BMKG mengimbau masyarakat untuk mulai mengantisipasi dampak musim kemarau, seperti peningkatan suhu pada siang hari, udara yang lebih dingin saat malam hingga dini hari, serta potensi berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.***

DPRD Bandung Dorong Bank Bandung Jadi Perseroda, Targetkan PAD Meningkat dan UMKM Makin Berkembang

Dadi Mulyanto — Mon, 27 Jul 2026 16:31:37 +0700

TERASBANDUNG.COM - DPRD Kota Bandung mendorong perubahan status Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi bank milik daerah agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usulan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 18 DPRD Kota Bandung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung. Wakil Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, menilai pembahasan raperda harus dilakukan secara terstruktur agar menghasilkan regulasi yang mampu menjadi landasan kuat bagi pengembangan Bank Bandung di masa mendatang. Baca Juga : Bandung Siap Punya BRT Modern, Farhan Ungkap Tarif Rp7.000 dan Nasib Angkot Untuk itu, Pansus 18 mendorong penyusunan matriks pembahasan sebagai pedoman dalam mengkaji setiap pasal agar proses penyusunan regulasi berjalan lebih sistematis. Menurut Indri, Bank Bandung masih memiliki sejumlah tantangan yang harus dibenahi, mulai dari tingginya rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi optimisme DPRD terhadap prospek bank milik daerah tersebut. Optimisme itu semakin menguat setelah Pansus 18 melakukan konsultasi ke Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo). Dari kunjungan tersebut, DPRD memperoleh berbagai masukan mengenai strategi transformasi BPR menjadi Perseroda yang lebih profesional, sehat, dan kompetitif. "Kita harus memiliki semangat yang sama. Jangan pesimis melihat kondisi BPR saat ini. Justru melalui Pansus 18 ini kita ingin menghadirkan perubahan sehingga BPR Bandung dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Kota Bandung," ujar Indri. Fokus Perluas Pembiayaan UMKM DPRD menilai perubahan status menjadi Perseroda harus diikuti dengan peningkatan fungsi Bank Bandung sebagai lembaga keuangan yang mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk sektor ekonomi kreatif yang menjadi salah satu penggerak ekonomi Kota Bandung. Dengan peran tersebut, Bank Bandung diharapkan tidak hanya menjadi penyumbang PAD, tetapi juga mampu mempercepat pertumbuhan usaha masyarakat. Baca Juga : Kasus Begal Arcamanik Bandung: Farhan Pastikan Korban Dapat Perawatan Maksimal, Polisi Terus Buru Pelaku Meski memiliki potensi besar, Indri mengungkapkan masih banyak warga yang belum mengenal keberadaan maupun layanan Bank Bandung. Temuan itu diperoleh dari berbagai kegiatan pertemuan dengan masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar upaya sosialisasi dilakukan secara lebih masif melalui kolaborasi dengan Bagian Perekonomian, organisasi perangkat daerah (OPD), serta memanfaatkan berbagai platform digital. Perkuat Kolaborasi dan Pengawasan Selain memperluas sosialisasi, DPRD juga mengusulkan penguatan sinergi antara Bank Bandung dengan OPD yang membina UMKM. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan program pembiayaan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank milik pemerintah daerah. "Kita samakan visi dan spirit untuk membangun kembali BPR Bandung. Dengan kolaborasi seluruh pihak, saya yakin BPR Bandung dapat bangkit dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PAD Kota Bandung," katanya. Dalam pembahasan raperda, Indri juga menilai aspek pengawasan terhadap Bank Bandung perlu diperkuat. Menurutnya, mekanisme pengawasan yang ada saat ini masih perlu disempurnakan agar tata kelola perusahaan menjadi lebih akuntabel dan transparan. Untuk menyempurnakan substansi regulasi, Pansus 18 berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebelum memasuki pembahasan pasal demi pasal. Langkah tersebut diharapkan menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Bank Bandung. DPRD juga menilai Bank Bandung memerlukan kepastian kebijakan terkait ruang lingkup usaha yang dapat dijalankan. Sebagai bank milik daerah, keberpihakan pemerintah dinilai penting agar Bank Bandung dapat menjalankan fungsi strategisnya dalam mendukung pembangunan ekonomi tanpa harus bersaing secara bebas dengan bank umum. "DPRD Kota Bandung harus dilibatkan dalam ekosistem ekonomi di Pemkot Bandung," pungkasnya.***

Bandung Siap Punya BRT Modern, Farhan Ungkap Tarif Rp7.000 dan Nasib Angkot

Dadi Mulyanto — Mon, 27 Jul 2026 16:22:45 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Selain memperkuat sistem angkutan massal, proyek ini juga dinilai mampu membuka peluang investasi baru untuk mendukung penataan kawasan perkotaan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor BRT. Kebijakan tersebut diterapkan karena nantinya kendaraan tidak lagi diperbolehkan parkir di badan jalan, begitu pula aktivitas pedagang kaki lima di sepanjang jalur utama BRT. Baca Juga : Kasus Begal Arcamanik Bandung: Farhan Pastikan Korban Dapat Perawatan Maksimal, Polisi Terus Buru Pelaku "Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan," kata Farhan dikutip dari keterangan resmi, Senin (27/7/2026). Skema PSO Disiapkan, Tarif BRT Ditargetkan Terjangkau Farhan menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung telah memberikan dukungan terhadap skema Public Service Obligation (PSO) sejak 2024. Menurutnya, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang akan memperoleh manfaat besar dari penyelenggaraan layanan transportasi massal tersebut. Agar masyarakat semakin tertarik beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, Pemkot Bandung juga mengusulkan tarif BRT tetap terjangkau. Baca Juga : Bandung Mulai Dilanda Kekeringan, Begini Strategi Pemkot Jaga Pasokan Air Bersih "Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik," ujarnya. Dengan tarif yang kompetitif, pemerintah berharap penggunaan transportasi publik meningkat sehingga kepadatan lalu lintas di Kota Bandung dapat berkurang secara bertahap. Angkot Tetap Beroperasi, Berubah Jadi Feeder Listrik Farhan memastikan kehadiran BRT tidak akan menghapus keberadaan angkutan kota yang selama ini menjadi bagian dari sistem transportasi Bandung. Sebaliknya, angkot akan menjalani transformasi fungsi menjadi armada feeder berbasis kendaraan listrik yang bertugas menghubungkan permukiman dengan koridor utama BRT. Skema tersebut diharapkan menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan. Baca Juga : Bingung Mau Makan Siang? Ini 10 Tempat Kuliner Bandung yang Lagi Jadi Rebutan, Nomor 3 Bikin Ketagihan! "Angkot lama tidak akan dihilangkan tapi akan jadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT," tutup Farhan. Melalui integrasi BRT dengan layanan feeder listrik serta penataan kawasan di sepanjang koridor, Pemerintah Kota Bandung menargetkan terciptanya sistem transportasi publik yang lebih modern, nyaman, dan mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.***

Kasus Begal Arcamanik Bandung: Farhan Pastikan Korban Dapat Perawatan Maksimal, Polisi Terus Buru Pelaku

Dadi Mulyanto — Mon, 27 Jul 2026 16:05:32 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung memastikan penanganan terhadap anak yang menjadi korban aksi begal di kawasan Arcamanik pada 4 Juli 2026 terus menjadi perhatian. Selain memastikan proses pemulihan korban berjalan optimal, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar pelaku segera diungkap. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai memimpin apel di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (27/7/2026). Farhan mengatakan proses penyelidikan kini sepenuhnya berada di bawah penanganan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, khususnya tim Resmob. Pemerintah Kota Bandung terus memantau perkembangan melalui komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum. "Pendalaman kasus sudah diambil alih langsung oleh Satreskrim Polrestabes Bandung, khususnya Resmob. Kami menunggu perkembangan penyelidikannya," ujar Farhan. Korban Masih Jalani Tahap Operasi Lanjutan Di sisi lain, Farhan mengungkapkan kondisi korban masih memerlukan penanganan medis lanjutan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Setelah menjalani operasi pertama akibat luka berat yang dideritanya, korban kini memasuki tahap operasi berikutnya. Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan jajaran direksi RSHS untuk memastikan seluruh proses perawatan berjalan sesuai kebutuhan. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak juga terus mengalir guna membantu pemulihan korban. "Saya sudah berbicara langsung dengan direksi RSHS. Alhamdulillah, banyak juga bantuan dari para dermawan. Kami memastikan penanganan korban yang kini memasuki fase kedua operasi berjalan baik sehingga memberikan manfaat maksimal bagi proses pemulihannya," katanya. Farhan menambahkan, kedua orang tua korban yang berasal dari luar Kota Bandung saat ini telah berada di Bandung untuk mendampingi proses penyembuhan anak mereka. Farhan Ajak Warga Aktifkan Kembali Siskamling Menanggapi meningkatnya perhatian masyarakat terhadap aksi kriminalitas, Farhan menekankan pentingnya mengoptimalkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Ia menjelaskan, penguatan siskamling bukan berarti pemerintah mengalihkan tanggung jawab keamanan kepada masyarakat. Sebaliknya, langkah tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antara warga dengan Linmas, Polsek, Koramil, pemerintah kelurahan, hingga pengurus RW dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini. "Siskamling jangan pernah lengah. Ini bukan pemerintah melepas tanggung jawab, tetapi mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan. Tujuan utamanya adalah deteksi dini dan pencegahan dini," ujarnya. Farhan juga mengimbau setiap keluarga menjaga komunikasi, terutama ketika ada anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah pada malam hari. "Pastikan komunikasi antara anggota keluarga yang keluar rumah dengan yang berada di rumah berjalan baik. Ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan bersama," ujarnya. Layanan Darurat Diminta Siaga Cepat Selain upaya pencegahan, Pemerintah Kota Bandung memastikan seluruh layanan darurat tetap beroperasi dengan respons cepat. Farhan mengingatkan masyarakat dapat memanfaatkan nomor 110 untuk kepolisian, 112 untuk layanan darurat, 113 untuk pemadam kebakaran, dan 119 untuk ambulans. "Kami akan memastikan seluruh nomor darurat memenuhi standar respons yang cepat sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan ketika terjadi keadaan darurat," katanya. Farhan juga menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menawarkan hadiah bagi masyarakat yang memberikan informasi terkait pelaku begal. Ia menyatakan mendukung langkah tersebut, namun mengingatkan agar warga tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku kejahatan. "Saya ikut kebijakan Gubernur. Tapi pesan saya jelas, jangan main hakim sendiri. Jangan dipukuli apalagi sampai dibunuh. Serahkan semuanya kepada aparat penegak hukum," tegasnya. Peredaran Miras Ilegal dan Narkoba Jadi Perhatian Dalam kesempatan yang sama, Farhan mengungkapkan hasil patroli malam yang menemukan sekelompok pemuda sedang mengonsumsi minuman keras di salah satu pos kamling di kawasan Braga. Temuan itu dinilai menjadi sinyal bahwa peredaran minuman keras ilegal dan narkotika masih perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah Kota Bandung pun telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung dan BNN Provinsi Jawa Barat untuk memetakan wilayah yang rawan menjadi lokasi peredaran narkoba maupun obat keras. "Konsumsi alkohol ilegal ini harus kita berantas habis. Saya juga sudah berkoordinasi dengan BNN Kota Bandung dan BNN Provinsi untuk memetakan titik-titik rawan penyebaran narkoba maupun obat keras," katanya. Farhan menambahkan, aparat penegak hukum saat ini juga tengah mengembangkan penyelidikan terhadap berbagai pola baru dalam peredaran narkoba, termasuk metode penyimpanan barang di lokasi tertentu tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. "Modus seperti ini memang tidak mudah diungkap, tetapi bersama aparat penegak hukum mudah-mudahan bisa segera diberantas," pungkasnya.***

Bandung Mulai Dilanda Kekeringan, Begini Strategi Pemkot Jaga Pasokan Air Bersih

Dadi Mulyanto — Mon, 27 Jul 2026 13:39:53 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung memastikan kebutuhan air bersih masyarakat masih dapat terpenuhi meski musim kemarau mulai berdampak di sejumlah wilayah. Hingga penghujung Juli 2026, belum ditemukan kondisi yang mengarah pada status darurat kekeringan karena distribusi air bersih melalui mobil tangki masih berjalan efektif. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah terus memantau wilayah-wilayah yang mulai mengalami penurunan ketersediaan air dan langsung menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan warga. "Sampai sejauh ini memang ada wilayah yang mulai mengalami kekeringan, tetapi semuanya masih bisa diatasi dengan distribusi tangki air. Belum ada laporan kondisi darurat," ujar Farhan usai apel di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 27 Juli 2026. Baca Juga : Bingung Mau Makan Siang? Ini 10 Tempat Kuliner Bandung yang Lagi Jadi Rebutan, Nomor 3 Bikin Ketagihan! Menurutnya, kawasan Bandung Timur dan sebagian wilayah utara seperti Ujungberung, Cibiru, serta daerah di sekitarnya menjadi lokasi yang paling berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan pola distribusi air bersih secara berkala agar kebutuhan warga tetap terpenuhi. Farhan menjelaskan, pengiriman mobil tangki dilakukan hampir setiap hari menuju wilayah yang membutuhkan. "Hampir setiap hari minimal satu mobil tangki dikirim ke salah satu RW yang membutuhkan. Sampai sejauh ini kebutuhan masyarakat masih terpenuhi dengan baik," katanya. Distribusi Air Bersih Libatkan Berbagai Pihak Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih tidak hanya mengandalkan armada milik Perumda Tirtawening (PDAM). Pemerintah Kota Bandung juga menggandeng TNI serta sejumlah penyedia air bersih lainnya untuk memperkuat pelayanan selama musim kemarau berlangsung. Baca Juga : Pemkot Dukung Upaya RSHS dan RSAB Harapan Kita Perkuat Deteksi Dini Thalasemia Kolaborasi tersebut juga mencakup penyediaan sarana air bersih (SAB) agar distribusi kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan merata. "Untuk distribusi tangki memang dari PDAM. Sedangkan penyediaan sarana air bersih dibantu juga oleh TNI dan berbagai sumber lainnya. Alhamdulillah kolaborasi ini berjalan baik," ujarnya. Farhan menilai sinergi lintas instansi menjadi langkah penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh air bersih ketika curah hujan terus menurun. Ia menambahkan, beberapa wilayah di Bandung Timur memiliki sumber mata air yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak sehingga pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pasokan di kawasan tersebut. Pengalaman menghadapi musim kemarau pada tahun sebelumnya juga menjadi acuan dalam penyusunan langkah antisipasi tahun ini. "Tahun lalu juga sempat terjadi kondisi serupa, tetapi semuanya bisa ditangani dengan distribusi tangki. Tahun ini pun kami terus mengantisipasi agar masyarakat tetap terlayani," katanya. Pengisian Direksi PDAM Masih Menunggu Persetujuan Kemendagri Dalam kesempatan yang sama, Farhan mengungkapkan perkembangan proses pengisian jajaran direksi Perumda PDAM Tirtawening. Ia menyebut nama calon direksi telah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri dan kini tinggal menunggu persetujuan. Baca Juga : Prakiraan Cuaca Bandung Hari Ini 27 Juli 2026: Didominasi Berawan, Warga Diimbau Tetap Waspada "Nama calon sudah kami kirim ke Kemendagri. Sekarang tinggal menunggu persetujuan. Untuk calon utama berasal dari kalangan profesional di luar PDAM, sementara calon lainnya juga berasal dari internal sesuai kebutuhan organisasi," ujarnya. Ia menegaskan, mekanisme pengangkatan direksi badan usaha milik daerah wajib mengikuti regulasi pemerintah pusat sehingga seluruh tahapan harus memperoleh persetujuan dari Kemendagri. "BUMD harus mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Jadi seluruh proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku," katanya. Pemkot Bandung Fokus Tingkatkan Indeks RTHB Selain membahas penanganan dampak kemarau, Farhan juga menyoroti agenda pemerintah dalam meningkatkan Indeks Ruang Terbuka Hijau Biru (RTHB). Menurutnya, indikator tersebut tidak hanya melihat luas ruang terbuka hijau, tetapi juga memperhitungkan kualitas vegetasi, ketersediaan sumber air, hingga kualitas udara. "Sekarang yang kami kejar adalah indeks RTHB. Penilaiannya bukan hanya luas lahan hijau, tetapi juga vegetasi, sumber air, hingga kualitas udara," jelasnya. Baca Juga : DPRD Kota Bandung Sentil Pemkot, Digitalisasi Belum Tuntas karena Budaya Cetak Dokumen Masih Dipertahankan Farhan mengakui persoalan kualitas udara masih menjadi tantangan besar bagi Kota Bandung. Tingginya tingkat pencemaran, terutama yang berasal dari emisi kendaraan bermesin diesel, menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan lingkungan ke depan. "Kebersihan udara di Kota Bandung harus terus kita perbaiki. Ini menjadi salah satu prioritas pembangunan lingkungan ke depan," tuturnya.***

Pemkot Dukung Upaya RSHS dan RSAB Harapan Kita Perkuat Deteksi Dini Thalasemia

Sirojul Mutaqien — Mon, 27 Jul 2026 10:46:11 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung mendukung upaya penguatan deteksi dini dan pencegahan thalasemia yang diinisiasi Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung bersama RS Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Penyandang Thalasemia dan Keluarga di Trans Studio Bandung, Minggu, 27 Juli 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi kolaborasi yang dibangun RSHS dan RSAB Harapan Kita dalam menghadirkan layanan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada aspek pencegahan dan peningkatan kualitas hidup pasien. "Atas nama Pemkot Bandung, kami mengapresiasi inisiatif RSHS dan RSAB Harapan Kita yang terus menghadirkan inovasi dalam penanganan thalasemia. Upaya seperti ini sangat penting karena membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini dan pencegahan penyakit genetik," ujar Farhan. Dia mengatakan, pemerintah daerah siap mendukung berbagai program yang mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kolaborasi dengan rumah sakit, institusi pendidikan, dan pemerintah pusat. "Pemkot Bandung mendukung setiap langkah yang memperkuat edukasi kesehatan, skrining, serta pendampingan bagi penyandang thalasemia dan keluarganya. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar layanan kesehatan semakin berkualitas dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan," katanya. Farhan juga menilai kehadiran RSHS sebagai rumah sakit rujukan nasional telah memberikan kontribusi besar terhadap pelayanan kesehatan di Kota Bandung dan Jawa Barat. "Kehadiran RSHS benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dengan berbagai institusi kesehatan terus berkembang sehingga masyarakat memperoleh akses pelayanan yang semakin baik, termasuk dalam upaya pencegahan thalasemia," tuturnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan apresiasi kepada RSHS, RSAB Harapan Kita, Kementerian Kesehatan, serta seluruh tenaga kesehatan dan peneliti yang menggagas kegiatan tersebut. Menurutnya, thalasemia masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan kerja sama semua pihak. Berdasarkan data yang disampaikan, prevalensi pembawa sifat thalasemia di Indonesia mencapai sekitar 3–10 persen dari populasi, dengan sekitar 40 persen penyandang berada di Jawa Barat. "Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memperkuat upaya edukasi, deteksi dini, dan pendampingan sehingga angka kasus thalasemia dapat terus ditekan. Harapannya kualitas hidup para penyandang juga semakin baik," ujar Erwan. Sedangkan Direktur Utama RSHS Bandung, dr. H. Rachim Dinata Marsidi mengatakan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi bentuk nyata komitmen RSHS dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi dengan RSAB Harapan Kita memperkuat upaya penelitian sekaligus edukasi kepada keluarga penyandang thalasemia agar memahami pentingnya deteksi dini dan skrining genetik. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama RSAB Harapan Kita, dr. Reni Wigati, menyebut RSHS merupakan rumah sakit regional terbaik di Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan layanan kesehatan nasional. "Saya menjadi saksi bahwa program nasional tidak akan mampu menjangkau masyarakat tanpa kerja keras rumah sakit-rumah sakit regional. Karena itu, kolaborasi dengan RSHS menjadi contoh nyata bagaimana penelitian dan pelayanan kesehatan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujarnya. Ia menjelaskan, fokus utama kegiatan tahun ini adalah mengajak keluarga penyandang thalasemia untuk mengikuti skrining genetik sehingga masyarakat mengetahui status pembawa sifat (carrier) sejak dini dan dapat mengambil langkah pencegahan pada generasi berikutnya. Melalui kolaborasi antara rumah sakit, pemerintah, tenaga kesehatan, peneliti, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan thalasemia sekaligus meningkatkan kualitas hidup para penyandang dan keluarganya di Indonesia. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Hari Anak Nasional 2026 sekaligus peringatan HUT ke-103 RSHS ini mempertemukan penyandang thalasemia, keluarga pasien, tenaga kesehatan, peneliti, akademisi, serta pemerintah untuk memperkuat edukasi, deteksi dini, dan pendampingan bagi penyandang penyakit kelainan darah bawaan tersebut. Dalam kegiatan tersebut dilakukan edukasi mengenai thalasemia, pemutaran video testimoni pasien, paparan hasil program, hingga pengambilan 90 sampel air liur sebagai bagian dari penelitian dan penguatan skrining genetik. Sebanyak 484 penyandang thalasemia turut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tersebut.

DPRD Kota Bandung Sentil Pemkot, Digitalisasi Belum Tuntas karena Budaya Cetak Dokumen Masih Dipertahankan

Dadi Mulyanto — Sun, 26 Jul 2026 19:14:08 +0700

TERASBANDUNG.COM - Komisi I DPRD Kota Bandung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meninjau ulang kebijakan administrasi yang masih mewajibkan masyarakat maupun aparatur menyerahkan dokumen dalam dua format sekaligus, yakni digital (softcopy) dan cetak (hardcopy). Kebijakan tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan upaya percepatan transformasi digital maupun program pengurangan sampah yang sedang digalakkan pemerintah daerah. Sorotan tersebut muncul di tengah berbagai langkah Pemkot Bandung untuk menekan timbulan sampah. Pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 250 ton per hari melalui pengelolaan sejak dari sumbernya, disertai penguatan sistem pengolahan di tingkat kewilayahan. Komitmen tersebut juga tertuang dalam Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Bandung 2024–2043, yang mengusung visi mewujudkan Kota Bandung bebas sampah melalui penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R). Baca Juga : Kabupaten Bandung Dapat 3.235 Rumah BSPS, Menteri Ara Tegaskan Hak Rakyat Tak Boleh Dipersulit Namun di sisi lain, praktik administrasi di sejumlah instansi pemerintah masih mengharuskan dokumen yang telah dikirim secara elektronik kembali dicetak untuk keperluan yang sama. Kondisi itu dinilai memicu penggunaan kertas, tinta printer, map, hingga perlengkapan administrasi lainnya secara berlebihan tanpa memberikan manfaat tambahan terhadap kualitas pelayanan publik. Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati, menegaskan bahwa dokumen yang telah memiliki kekuatan hukum melalui tanda tangan elektronik, sistem persuratan digital, maupun arsip elektronik seharusnya tidak lagi diwajibkan dalam bentuk cetak. "Penggunaan hardcopy semestinya dibatasi hanya untuk dokumen tertentu yang secara eksplisit diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Radea dalam rilis resmi. Menurutnya, kebiasaan menggunakan dua format dokumen sekaligus bukan hanya memperbesar volume sampah kertas, tetapi juga meningkatkan pemborosan anggaran operasional pemerintah. Selain itu, konsumsi energi untuk proses pencetakan dinilai tidak sejalan dengan prinsip birokrasi modern yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan lingkungan. Radea juga menilai budaya administrasi berbasis kertas menjadi salah satu penghambat percepatan transformasi Bandung menuju kota pintar (smart city). Baca Juga : Piala Presiden 2026 Libatkan 100 UMKM Lokal di Bandung dan Surabaya Sistem yang masih bergantung pada dokumen fisik dinilai menyulitkan integrasi data dan mengurangi efektivitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah secara tegas mengamanatkan pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Karena itu, pemerintah daerah dinilai harus memberikan contoh melalui tata kelola administrasi yang konsisten dengan kebijakan lingkungan hidup. Tak hanya itu, Radea turut menyoroti penghargaan yang diberikan Gubernur Jawa Barat kepada Wali Kota Bandung terkait kepemimpinan dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, apresiasi tersebut layak dipertanyakan apabila penggunaan dokumen cetak secara masif masih menjadi praktik di lingkungan Pemkot Bandung. Ia berpendapat indikator penilaian penghargaan tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena masih banyaknya penggunaan kertas mencerminkan pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya optimal. Ke depan, Komisi I DPRD Kota Bandung mendorong evaluasi menyeluruh terhadap prosedur administrasi di seluruh perangkat daerah. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menghapus kewajiban penggunaan softcopy dan hardcopy secara bersamaan, sekaligus membangun budaya kerja yang lebih bijak dengan memastikan kebutuhan pencetakan terlebih dahulu sebelum dokumen diproduksi. "Digitalisasi administrasi harus diwujudkan secara utuh, bukan sekadar memindahkan dokumen ke format elektronik namun tetap mempertahankan budaya cetak yang berlebihan," pungkasnya. Baca Juga : Tak Sekadar Festival, Bandung Arts Festival #12 Perkuat Status Bandung sebagai Kota Kreatif Dunia Komisi I meyakini bahwa penghapusan kewajiban mencetak dokumen yang telah tersedia secara digital dapat menjadi langkah sederhana tetapi berdampak besar. Selain mengurangi penggunaan kertas dan menekan biaya operasional pemerintah, kebijakan tersebut juga dinilai akan mempercepat terwujudnya birokrasi modern yang mendukung visi Kota Bandung sebagai kota yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan.***

Kabupaten Bandung Dapat 3.235 Rumah BSPS, Menteri Ara Tegaskan Hak Rakyat Tak Boleh Dipersulit

Dadi Mulyanto — Sun, 26 Jul 2026 18:05:23 +0700

TERASBANDUNG.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pembangunan rumah milik Tardi, seorang pemulung di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Ia menegaskan, harus segera dipercepat agar manfaat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Ara menyampaikan arahan tersebut saat meninjau langsung kondisi rumah Tardi pada Sabtu (26/7/2026). Berdasarkan hasil survei dan verifikasi, rumah tersebut dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sebagai penerima bantuan BSPS karena kondisinya mengalami kerusakan berat. Semula pembangunan rumah dijadwalkan berlangsung mulai 26 Agustus hingga 30 November 2026. Namun, Menteri PKP meminta seluruh pihak terkait mempercepat proses pelaksanaan sehingga keluarga penerima manfaat tidak perlu menunggu terlalu lama. Baca Juga : Piala Presiden 2026 Libatkan 100 UMKM Lokal di Bandung dan Surabaya "Kami ingin rakyat segera merasakan manfaat program ini. Jangan diperlambat, dan jangan sampai ada pungutan apa pun kepada masyarakat. Program ini adalah hak rakyat dan harus dilaksanakan secara bersih, transparan, serta penuh tanggung jawab," ujar Ara, Sabtu (25/7/2026). Selain mendorong percepatan pembangunan, Ara juga mengingatkan seluruh pelaksana program BSPS agar menjaga integritas dalam pelaksanaannya. Ia menegaskan bantuan perumahan merupakan hak masyarakat sehingga tidak boleh disertai praktik pungutan liar maupun biaya tambahan dalam bentuk apa pun. Menurutnya, setiap tahapan program harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan. Alokasi BSPS Kabupaten Bandung Melonjak Tajam Pada 2026, Kabupaten Bandung memperoleh alokasi BSPS sebanyak 3.235 unit rumah yang tersebar di 31 kecamatan dan 196 desa. Jumlah tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menerima 35 unit bantuan. Baca Juga : Tak Sekadar Festival, Bandung Arts Festival #12 Perkuat Status Bandung sebagai Kota Kreatif Dunia Khusus Kecamatan Katapang, pemerintah mengalokasikan 33 unit BSPS bagi warga yang memenuhi persyaratan. Sementara secara nasional, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penerima alokasi BSPS terbesar pada 2026 dengan total 46.817 unit rumah. Penambahan kuota ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kesempatan itu, Ara juga berdialog dengan warga mengenai berbagai program pemerintah di sektor perumahan, termasuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Masyarakat turut dikenalkan dengan aplikasi SIKUMBANG Tapera yang menyediakan informasi mengenai rumah subsidi siap huni. Menteri PKP meminta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II memperluas sosialisasi agar semakin banyak masyarakat mengetahui berbagai kemudahan yang telah disiapkan pemerintah. "Arahan Presiden Prabowo jelas bahwa untuk rumah subsidi bukan hanya gambar tapi rumahnya sudah jadi dan saya ingin perangkat daerah dan Balai Perumahan dapat mensosialisasikan lebih aktif lagi agar program Presiden Prabowo dapat diketahui oleh seluruh rakyat," kata Ara. Tender Terbuka Hasilkan Efisiensi Anggaran Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP juga menyaksikan simulasi Tender Rakyat melalui mekanisme Pemilihan Terbuka Toko (PTT) sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pelaksanaan BSPS. Simulasi yang melibatkan tiga penyedia material bangunan itu menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp2.898.000, atau sekitar 4,14 persen dari total pagu Rp70 juta. Ara menegaskan bahwa penghematan tersebut tidak akan mengurangi manfaat program, melainkan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan bantuan perumahan. Baca Juga : Jabar Berseka Diluncurkan, Pemprov Siapkan Pergub dan Sanksi bagi Pembuang Sampah Sembarangan "Program ini adalah program untuk rakyat sehingga seluruh prosesnya harus transparan, terbuka, dan tidak boleh ada pungutan apa pun. Efisiensi anggaran yang dihasilkan juga akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk tambahan bantuan perumahan," tegasnya. DPR RI Apresiasi Peningkatan Kuota BSPS Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Rajiv Singh, menyampaikan apresiasi atas peningkatan alokasi BSPS yang diterima Kabupaten Bandung pada tahun ini. Ia bahkan menyatakan siap memberikan dukungan tambahan secara pribadi guna membantu masyarakat penerima manfaat. "Terima kasih Pak Menteri, Kementerian PKP sudah bantu banyak untuk kami, dan dari bantuan itu saya juga akan menambah bantuannya secara pribadi untuk rakyat," ujar Rajiv.***

Tak Sekadar Festival, Bandung Arts Festival #12 Perkuat Status Bandung sebagai Kota Kreatif Dunia

Dadi Mulyanto — Sun, 26 Jul 2026 10:20:48 +0700

TERASBANDUNG.COM – Bandung kembali menegaskan posisinya sebagai UNESCO Creative City of Design melalui penyelenggaraan Bandung Arts Festival (BAF) #12 di Gedung Pusat Kebudayaan (GPK), Sabtu (25/7/2026). Festival ini menjadi ruang kolaborasi bagi seniman, komunitas, akademisi, hingga pegiat budaya dari berbagai daerah di Indonesia dan Malaysia. Selama festival berlangsung, masyarakat dapat menikmati beragam kegiatan secara gratis. Mulai dari workshop batik bersama Batik Komar, workshop Tari Palembang, Tari Ngabatik, pertunjukan seni, pameran karya rupa, fotografi, hingga penampilan delegasi seni dari Malaysia yang memperkuat pertukaran budaya lintas negara. Baca Juga : Kebakaran Hebat di Kampung Adat Ciptamulya Sukabumi, 70 Rumah Ludes Terbakar dan 420 Warga Terdampak Salah satu penampilan yang mencuri perhatian adalah Tari Kolosal Ngabatik, yang memadukan unsur tari, musik, dan filosofi membatik sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Panitia Divisi Perlengkapan Pameran Bandung Arts Festival, Muhammad Habibie Hidayat, mengatakan festival tahun ini dirancang tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat. "Hari ini ada workshop Tari Ngabatik dan berbagai pertunjukan tari lainnya. Ada juga penampilan sanggar dari berbagai wilayah, bahkan dari Malaysia. Dilanjutkan dengan live music dan berbagai pertunjukan seni," ujarnya. Habibie berharap festival ini dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya. "Harapan saya dengan adanya kegiatan ini masyarakat lebih mengenal apa itu seni, karena seni itu lebih mahal daripada uang," tambahnya. Baca Juga : 10 Tempat Cozy Buat Malam Mingguan di Bandung, View Cantik dan Cocok Buat Nongkrong Festival ini juga mendapat sambutan positif dari para peserta. Aurora dari Sanggar Olah Seni Bhaswara Kabupaten Bekasi mengaku antusias karena dapat bertemu sekaligus belajar dari penari berbagai daerah dan mancanegara. "Aku dan teman-teman tertarik mengikuti kegiatan ini karena mendatangkan penari-penari terkenal dari luar negeri maupun dari berbagai kota dan daerah di Indonesia," ungkapnya. Sementara itu, Isna menjelaskan kelompoknya membawakan Tari Lembok Beas yang mengisahkan sosok gadis desa dengan keistimewaan. "Kami menampilkan Tari Lembok Beas yang menceritakan tentang gadis desa yang sangat cantik dan istimewa," jelas Isna. Pengalaman serupa juga dirasakan Falisa yang menikmati suasana festival. Baca Juga : Kenapa Cowok Suka Ngopi? Ternyata Ini 5 Alasan yang Bikin Kopi Sulit Dipisahkan dari Aktivitas Sehari-hari "Kegiatan hari ini seru banget karena bisa bertemu dengan penari-penari dari dalam maupun luar negeri," katanya. Melalui kolaborasi lintas daerah dan negara, Bandung Arts Festival #12 diharapkan terus memperkuat ekosistem seni sekaligus mengukuhkan Bandung sebagai salah satu kota kreatif dunia.***

Kabupaten Bandung Bakal Punya 4 Sekolah Rakyat, Bisa Tampung Ribuan Anak dari Keluarga Miskin

Dadi Mulyanto — Fri, 24 Jul 2026 17:02:33 +0700

TERASBANDUNG.COM – Pemerintah Kabupaten Bandung memperluas komitmennya dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan menyiapkan pembangunan empat Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah. Program tersebut ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Empat sekolah berasrama itu akan dibangun di Ciwidey, Soreang, dan Dayeuhkolot, dengan lokasi di Dayeuhkolot terdiri dari dua pembangunan yang memanfaatkan aset pemerintah pusat. Kehadiran fasilitas pendidikan tersebut diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak yang selama ini kesulitan memperoleh layanan pendidikan. Baca Juga : Ini Daftar 7 Titik Rawan Begal di Kota Bandung, Polisi Bersenjata Siap Patroli Setiap Malam Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung telah menunjukkan kesiapan penuh untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut, salah satunya dengan menyediakan lahan di Kecamatan Ciwidey. "Untuk yang di Ciwidey, kami (Pemerintah Kabupaten Bandung) yang menyediakan lahan. Penyediaan lahan itu merupakan bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung mendukung Sekolah Rakyat. Untuk Sekolah Rakyat di Soreang bakal dibangun di atas lahan aset Kementerian Sosial, sedangkan di Dayeuhkolot akan dibangun di atas lahan aset Kementerian Pariwisata," ucap Dadang, Kamis (23/7/2026). Kampus Sekolah Rakyat di Ciwidey Mulai Dibangun Oktober 2026 Pemkab Bandung telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare di Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey. Pembangunan sekolah dijadwalkan dimulai pada Oktober 2026. Sekolah Rakyat di Ciwidey dirancang mampu menampung sekitar 2.000 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Fasilitas permanen tersebut diprioritaskan untuk melayani anak-anak asal Kabupaten Bandung, sedangkan tiga sekolah lainnya akan menjangkau peserta didik dari wilayah Bandung Raya. Dengan penambahan empat sekolah ini, diharapkan semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera yang dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Baca Juga : Lebih dari 8.000 Pelanggan PLN di Jabar Ikut Promo Diskon Tambah Daya 50 Persen Di kesempatan terpisah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa hingga saat ini telah beroperasi 166 Sekolah Rakyat rintisan sejak 2025. Selain itu, sebanyak 93 Sekolah Rakyat tahap II berada dalam proses pembangunan maupun telah selesai dikerjakan. Pemerintah pusat menargetkan 500 Sekolah Rakyat berasrama dapat berdiri dan beroperasi secara nasional pada tahun 2029. Menurut Saifullah, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama mereka yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah. "Tidak ada pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan melalui data yang dimiliki pemerintah," ujarnya. Ia menambahkan, proses pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga mengembangkan potensi setiap peserta didik melalui pemetaan bakat sejak awal. "Kita tidak menggunakan tes akademik. Yang ada adalah pemetaan bakat sehingga setiap anak diarahkan sesuai potensi yang dimiliki. Lulusan Sekolah Rakyat nantinya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi apabila memenuhi syarat atau menjadi pekerja terampil di dalam maupun luar negeri," katanya. Kementerian Pariwisata Sediakan Lahan dan Jalur Beasiswa Dukungan terhadap program Sekolah Rakyat juga datang dari Kementerian Pariwisata yang menyiapkan lahan seluas 7 hektare di kawasan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung Kampus Dayeuhkolot. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung sekolah permanen seluas 5 hektare, sedangkan 2 hektare sisanya disiapkan sebagai area olahraga dan aula serbaguna yang akan digunakan bersama oleh siswa Sekolah Rakyat dan civitas akademika Poltekpar NHI Bandung. Baca Juga : Ini Dia Wisata Malam Penuh Cahaya di Bandung yang Lagi Viral Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan sektor pariwisata membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten sehingga program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi salah satu jalur mencetak talenta unggul. "Kami berharap lulusan Sekolah Rakyat memiliki bekal kompetensi yang relevan dan berkesempatan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Pariwisata," katanya. Sebagai bentuk dukungan lanjutan, Kementerian Pariwisata juga menyiapkan alokasi beasiswa bagi 20 persen lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan ke Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di bawah naungan kementerian tersebut. Program pembangunan empat Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus meningkatkan kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik.***

Ini Daftar 7 Titik Rawan Begal di Kota Bandung, Polisi Bersenjata Siap Patroli Setiap Malam

Dadi Mulyanto — Fri, 24 Jul 2026 16:52:09 +0700

TERASBANDUNG.COM – Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah antisipatif untuk menekan aksi kejahatan jalanan dengan menetapkan tujuh lokasi yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak begal. Di kawasan-kawasan tersebut, aparat kepolisian akan meningkatkan pengamanan melalui patroli rutin yang berlangsung sepanjang malam hingga menjelang pagi. Langkah tersebut diambil setelah beberapa hari terakhir masyarakat dihebohkan oleh beredarnya peta digital yang mengklaim menunjukkan sejumlah zona merah begal di Kota Bandung. Peta tersebut sempat ramai diperbincangkan di media sosial dan aplikasi percakapan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan informasi dalam peta yang beredar tersebut bukan berasal dari institusi resmi, baik kepolisian maupun Pemerintah Kota Bandung. Hingga kini, asal-usul pembuat peta tersebut juga belum diketahui. Baca Juga : Lebih dari 8.000 Pelanggan PLN di Jabar Ikut Promo Diskon Tambah Daya 50 Persen "Kan kemarin sempat menyebar tuh poster empat titik rawan, merah, kuning, hijau, itu sudah terkonfirmasi yang membuatnya bukan polisi. Yang membuatnya bukan juga badan-badan pemerintahan, nah kita belum tahu siapa yang buat," kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Kamis (23/7/2026). Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, Pemkot Bandung kemudian merilis daftar lokasi yang menjadi perhatian khusus berdasarkan hasil koordinasi dengan aparat keamanan. Tujuh Titik Rawan Begal di Kota Bandung Lokasi yang masuk dalam prioritas pengamanan meliputi: 1. Jalan Soekarno-Hatta 2. Jalan AH Nasution 3. Taman Maluku 4. Taman Lansia 5. Taman Cibeunying 6. Taman dan Alun-alun Regol 7. Alun-alun Cicendo Farhan menjelaskan, dua ruas jalan utama, yakni Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan AH Nasution, menjadi perhatian karena berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi yang memiliki mobilitas kendaraan sangat tinggi. "Jalan Soekarno Hatta dan AH Nasution itu karena itu masuk ke perbatasan Kabupaten Bandung dan Cimahi," ungkap Farhan. Untuk meningkatkan rasa aman masyarakat, aparat kepolisian akan menempatkan personel khusus di kawasan-kawasan tersebut. Petugas yang berjaga juga akan dilengkapi persenjataan sesuai prosedur guna mengantisipasi tindak kriminal sekaligus mencegah aksi main hakim sendiri apabila terjadi dugaan kejahatan. Baca Juga : Ini Dia Wisata Malam Penuh Cahaya di Bandung yang Lagi Viral "Akan ada perhatian khusus, di mana nanti di titik-titik tersebut akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari yang namanya main hakim sendiri," kata Farhan. Selain penjagaan statis, kepolisian bersama unsur terkait akan menggelar patroli intensif setiap malam. Operasi pengamanan direncanakan dimulai pada pukul 23.00 WIB hingga 06.00 WIB, dengan personel lebih dulu mengikuti apel sebelum disebar ke berbagai titik yang telah dipetakan. "Nanti saya belum lihat, kita akan rapat secara detailnya. Cuman nanti patroli itu akan kita apelkan bersama setiap malam pasukan menyebar, baru akan kumpul lagi di jam 6 pagi," pungkasnya. Melalui pengamanan yang diperkuat di sejumlah kawasan rawan tersebut, Pemkot Bandung berharap masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih tenang sekaligus menekan potensi terjadinya aksi kejahatan jalanan, khususnya pada malam hingga dini hari.***

Teras Cihampelas Segera Dibongkar? Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar Siapkan Wajah Baru Kawasan Ikonik Ini

Dadi Mulyanto — Fri, 24 Jul 2026 09:20:24 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mematangkan rencana penataan ulang kawasan Teras Cihampelas. Langkah tersebut menyusul rampungnya proses administrasi pengalihan aset yang kini memasuki tahap verifikasi oleh sejumlah lembaga terkait. Kolaborasi kedua pemerintah itu diharapkan menjadi titik awal revitalisasi salah satu ikon Kota Bandung yang selama beberapa tahun terakhir terus menjadi perhatian publik. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan bahwa seluruh dokumen administrasi pengalihan aset telah ditandatangani. Saat ini prosesnya tinggal menunggu verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kementerian Dalam Negeri. Baca Juga : Pemkot Bandung Perketat Pengamanan dengan Patroli Gabungan dan Pengawasan 24 Jam, Ini Lokasi Prioritas “Secara administrasi sudah selesai. Saya sudah menandatangani suratnya sekarang tinggal proses administrasi antar badan aset dan verifikasi,” kata Farhan di Terminal Leuwipanjang, Rabu, 22 Juli 2026. Farhan menilai proses pengalihan aset tersebut justru membuka peluang yang lebih besar bagi Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat untuk bekerja bersama dalam menata kembali kawasan Teras Cihampelas. “Konsekuensinya adalah kolaborasi. Ini konsekuensi yang menyenangkan karena pemerintah kota dan pemerintah provinsi bisa bersama-sama melakukan penataan kawasan,” ujarnya. Pembongkaran Jadi Langkah Pertama Dalam rencana revitalisasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan pembongkaran Teras Cihampelas sebagai tahap awal penataan kawasan. Menurut Farhan, usulan tersebut merupakan arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. “Pak Gubernur tetap meminta kita untuk membongkar Teras Cihampelas. Ya, kita lakukan,” ungkapnya. Baca Juga : Telkom Indonesia Perkuat Tata Kelola Keamanan Siber Perguruan Tinggi melalui Forum Technology Insight Cyber Security Ia mengatakan konsep akhir revitalisasi masih terus dibahas. Namun, arah pengembangannya akan difokuskan untuk mengembalikan fungsi ruang publik yang nyaman bagi pejalan kaki dengan menghadirkan kembali suasana teduh di sepanjang kawasan. “Yang pasti, pertama adalah membongkar Teras Cihampelas untuk mengembalikan kenyamanan berada di bawah pohon,” katanya. Fokus pada Penguatan Ekonomi Kawasan Selain memperbaiki kualitas ruang publik, penataan ulang juga diarahkan untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sepanjang Jalan Cihampelas. Farhan menilai karakter kawasan berpotensi mengalami perubahan mengikuti perkembangan tren wisata dan gaya hidup masyarakat. Selama ini Cihampelas dikenal sebagai pusat penjualan produk berbahan jeans, namun daya tarik tersebut dinilai mulai bergeser. “Optimalisasi pelaku bisnis di kiri dan kanan jalan juga menjadi perhatian. Mungkin nanti Cihampelas tidak lagi identik dengan penjualan jeans karena tren masyarakat sudah bergeser. Namun sektor kuliner dan perhotelan tetap memiliki potensi besar untuk dikembangkan,” jelasnya. Dengan konsep baru tersebut, kawasan Cihampelas diharapkan tidak hanya menjadi destinasi belanja, tetapi juga berkembang sebagai pusat wisata kota yang lebih nyaman bagi pejalan kaki sekaligus mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Baca Juga : BRT Bandung Raya Resmi Dibangun, Wali Kota Farhan Ungkap Perubahan Besar di Sepanjang Jalurnya Jadwal Pembongkaran Masih Menunggu Keputusan Meski arah revitalisasi sudah mulai terlihat, Pemkot Bandung belum dapat memastikan kapan proses pembongkaran Teras Cihampelas akan dimulai. Farhan menegaskan jadwal pelaksanaan sepenuhnya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Untuk kapan pembongkarannya dimulai, saya belum mendapat informasinya,” tuturnya.***

Pemkot Bandung Perketat Pengamanan dengan Patroli Gabungan dan Pengawasan 24 Jam, Ini Lokasi Prioritas

Dadi Mulyanto — Fri, 24 Jul 2026 08:15:43 +0700

TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengambil langkah lebih agresif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengawasan selama 24 jam, patroli gabungan bersama aparat kepolisian, hingga pelibatan masyarakat menjadi bagian dari strategi yang kini diperkuat untuk menekan potensi tindak kriminal di Kota Bandung. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Jawa Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Bandung Raya. Dalam pertemuan itu, seluruh daerah sepakat memperkuat sinergi menghadapi persoalan kriminalitas yang terjadi lintas wilayah. Baca Juga : BRT Bandung Raya Resmi Dibangun, Wali Kota Farhan Ungkap Perubahan Besar di Sepanjang Jalurnya Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemetaan yang dipaparkan dalam rapat, berbagai kasus kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan atau begal, hingga tindak kriminal lainnya tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi tersebar di kawasan Bandung Raya, termasuk daerah perbatasan. "Karena masyarakat melihat Bandung Raya sebagai satu kawasan, maka penanganannya juga harus dilakukan secara bersama-sama," ujar Farhan. Command Center Kembali Siaga 24 Jam Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung akan mengoptimalkan dua Command Center yang selama ini dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kedua pusat kendali tersebut akan kembali beroperasi penuh selama 24 jam untuk mempercepat pemantauan dan respons terhadap laporan masyarakat. Selain itu, fasilitas pengawasan akan diperkuat dengan pemasangan kembali perangkat pengeras suara sehingga petugas dapat memberikan peringatan secara langsung apabila terdeteksi adanya potensi gangguan keamanan di ruang publik. Baca Juga : Diskon PBB Kota Bandung 2026 Hingga 100 Persen, Tunggakan Lama Bebas Denda hingga 31 Desember "Petugas di command center maupun Dishub akan kembali bersiaga selama 24 jam untuk mendukung pengawasan dan respons cepat terhadap berbagai laporan masyarakat," katanya. Patroli Malam Difokuskan di Titik Rawan Selain meningkatkan pengawasan melalui teknologi, patroli gabungan juga akan diperluas di sejumlah lokasi yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Beberapa kawasan yang menjadi prioritas antara lain Jalan Soekarno-Hatta–AH Nasution, Taman Maluku, Taman Lansia, Taman Cibeunying, Alun-alun Regol, hingga Alun-alun Cicendo. Patroli yang melibatkan unsur kepolisian tersebut akan dilakukan secara rutin pada malam hingga dini hari sebagai upaya preventif untuk mencegah aksi kriminal. Pemkot Bandung juga tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi memperkuat langkah pencegahan melalui keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Salah satu kebijakan yang kembali didorong ialah penerapan jam malam bagi pelajar serta peningkatan peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak di luar rumah. Farhan menegaskan kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan cap negatif kepada pelajar, melainkan sebagai bentuk perlindungan agar mereka tidak terlibat maupun menjadi korban tindak kriminal. Baca Juga : KA Cikuray Jadi Kereta Favorit Pengguna Jasa dari Daop 2 Bandung "Kita ingin mencegah sejak dini agar anak-anak tidak terpengaruh lingkungan yang berpotensi membawa mereka pada tindakan kriminal ataupun menjadi korban," ujarnya. Warga Diajak Aktif Menjaga Lingkungan Selain memperkuat aparat dan teknologi, Pemkot Bandung juga menghidupkan kembali konsep community policing atau Polmas melalui semangat "Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota", yang selama ini dikenal masyarakat melalui kegiatan siskamling. Pemerintah menilai keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mempercepat deteksi terhadap potensi gangguan keamanan. Di akhir keterangannya, Farhan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai berbagai informasi yang belum terverifikasi, khususnya terkait isu kriminalitas yang ramai beredar di media sosial. Baca Juga : Telkom Indonesia Perkuat Tata Kelola Keamanan Siber Perguruan Tinggi melalui Forum Technology Insight Cyber Security Menurutnya, penyebaran informasi yang belum jelas justru berpotensi memperbesar keresahan di tengah masyarakat. "Hal yang paling penting sekarang adalah menjaga ketenangan masyarakat. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru memperbesar keresahan. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan Kota Bandung," tuturnya.***