TERASBANDUNG.COM - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengajak masyarakat untuk mengisi masa liburan dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat.

Ia menekankan pentingnya menjaga ketenangan, kebersamaan, serta memperkuat nilai spiritual di tengah momentum pergantian tahun.

Salah satu bentuk kegiatan yang dianjurkan adalah doa bersama. Menurut Dadang, ikhtiar spiritual tersebut diharapkan mampu membawa kebaikan sekaligus menjadi penguat harapan agar Kabupaten Bandung terhindar dari berbagai musibah, termasuk bencana alam.

Baca Juga : Mengenal Sesar Lembang dan Risiko Gempa Besar bagi Bandung Raya

"Tentu saya lebih akan menggelar kepada doa bersama nanti pada waktu malam tahun baru. Yang insyaallah kita akan di satu titikkan, di satu kumpulkan," ujarnya kepada awak media, Sabtu (20/12/2025).

Imbauan Hindari Hura-Hura Berlebihan

Selain mengajak masyarakat untuk berdoa bersama, Dadang juga mengingatkan agar warga tidak larut dalam euforia liburan secara berlebihan. Ia menilai perilaku hura-hura justru berpotensi menimbulkan risiko dan kejadian yang tidak diinginkan selama masa libur panjang.

"Jangan hura-hura, lebih baik doa bersama ini akan lebih efektif. Semoga saya doakan dan kita sama-sama berdoa," katanya.

Menurutnya, suasana libur Nataru seharusnya dimanfaatkan untuk refleksi diri, mempererat silaturahmi, serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Baca Juga : Pemkot Bandung Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

OPD dan Camat Diminta Siaga Penuh

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bandung juga telah melakukan langkah antisipatif dengan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik dan pengawasan wilayah tetap berjalan optimal selama libur Nataru.

"Seluruh OPD dan juga para camat, terutama camat yang punya wilayah harus standby di lokasi sampai selesainya Nataru ini," ucapnya.

Dadang menegaskan bahwa kesiapsiagaan aparatur pemerintah menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas wilayah, terutama di titik-titik yang berpotensi ramai aktivitas masyarakat selama liburan.***