TERASBANDUNG.COM - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas dalam rantai peredarannya, mulai dari produksi hingga perdagangan.
Ketentuan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik/Vape. Fatwa tersebut menjadi landasan bagi MUI dalam menegaskan larangan penggunaan maupun penyalahgunaan rokok elektrik di tengah masyarakat.
Keputusan fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub.
Dokumen tersebut juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sebelumnya, MUI telah menggelar Sidang Pleno Penetapan Fatwa pada Jumat, 6 November 2026.
Alasan MUI Menetapkan Vape Haram
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana peredaran zat terlarang.
Menurut Niam, penggunaan vape dinilai memiliki risiko yang tidak dapat diabaikan sehingga perlu dilakukan pencegahan melalui penetapan hukum keagamaan.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, MUI juga menyoroti potensi penggunaan perangkat vape untuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Karena itu, ketetapan hukum tidak hanya menyasar konsumen, tetapi juga pihak yang memproduksi dan memperjualbelikan produk tersebut.
Isi Lengkap Fatwa MUI tentang Vape
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 memuat ketentuan hukum mengenai penggunaan rokok elektrik sekaligus sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Berikut isi ketentuan hukum serta rekomendasi yang tercantum dalam fatwa tersebut.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik/Vape
KETENTUAN HUKUM
1. Menggunakan rokok elektrik(REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.
4. Kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok eletrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.
6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
7. Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
8. Kepolisian Negara RI dan BNN haru menutup segala celah peredaran narkoba salah satunya melalui vape dan melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas.
9. Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga agar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.
11. Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
12. Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
MUI Dorong Perlindungan Masyarakat dari Bahaya Vape
Melalui fatwa tersebut, MUI menekankan pentingnya upaya bersama dalam mencegah dampak penggunaan rokok elektrik, khususnya terhadap kesehatan masyarakat dan kelompok usia muda.
Selain menetapkan hukum penggunaan vape, fatwa ini juga memuat rekomendasi penguatan pengawasan produk, evaluasi kebijakan industri, hingga penindakan terhadap penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran narkotika.
MUI turut mendorong keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, pesantren, dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam memberikan edukasi mengenai risiko rokok elektrik.
Masyarakat juga diimbau untuk menghindari penggunaan vape serta berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan nikotin maupun potensi ketergantungan.
Dengan adanya fatwa tersebut, MUI berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dalam upaya pengendalian rokok elektrik demi menjaga kesehatan dan kemaslahatan masyarakat.***
Penulis: Tim Teras Bandung | Editor: Ely Kurniawati
