Pemkot Bandung mengantisipasi kenaikan harga bawang dan cabai akibat pasokan serta kekeringan. (Bandung.go.id)
TERASBANDUNG.COM - Pemerintah Kota Bandung mulai memperketat perhatian terhadap pergerakan harga komoditas pangan yang rawan mengalami kenaikan.
Bawang dan cabai menjadi dua bahan pangan yang masuk dalam radar pengawasan karena perubahan pasokan dapat langsung berdampak terhadap harga di tingkat konsumen.
Upaya menjaga stabilitas tersebut dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung. Selain memastikan ketersediaan bahan pangan, pemerintah juga berupaya mempertahankan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, bawang menjadi salah satu komoditas yang cukup sensitif. Tingginya permintaan di Kota Bandung menjadi salah satu faktor yang membuat komoditas tersebut perlu mendapat perhatian lebih.
“Memang harga yang sangat rentan adalah beberapa harga yang kita anggap sebagai barang-barang atau komoditas yang sensitif terhadap kenaikan harga,” ujar Farhan, dikutip via siaran pers Humas Kota Bandung, Senin, 10 Agustus 2026.
Menurut Farhan, persoalan bukan hanya terletak pada tingginya kebutuhan masyarakat. Bandung memiliki aktivitas kuliner dan pariwisata yang tinggi sehingga kebutuhan bawang juga ikut meningkat.
Salah satu sumber pasokan utama adalah Brebes. Namun, produksi bawang di daerah tersebut tidak selalu stabil sehingga perubahan produktivitas dapat berpengaruh terhadap jumlah pasokan yang masuk ke pasar.
“Permintaan warga Bandung terhadap bawang Brebes sangat tinggi. Orang Bandung seleranya tinggi karena rata-rata bawangnya untuk wisata, untuk industri kuliner. Jadi permintaan bawang Brebes ini tinggi sekali, sedangkan produktivitas Brebes juga naik turun,” katanya.
Kekeringan Jadi Faktor yang Diantisipasi
Selain bawang merah, Pemkot Bandung juga memantau ketersediaan bawang putih dan bawang bombai. Sebagian kebutuhan komoditas tersebut berasal dari luar daerah, bahkan melalui pasokan impor.
Ancaman lain yang turut diperhitungkan adalah kondisi cuaca. Kekeringan di sejumlah wilayah sentra produksi pangan berpotensi memengaruhi distribusi dan ketersediaan komoditas.
Farhan menyebut hasil komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat menunjukkan bahwa periode kering diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober 2026.
“Agustus sampai Oktober belum musim tanam. Musim tanamnya mulai September. Jadi diharapkan September-Oktober ini tidak mengganggu,” tuturnya.
Untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan pasokan, Pemkot Bandung memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah yang menangani sektor pangan.
Kerja sama dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan. Salah satu fokusnya memastikan bahan pangan segar tetap dapat didistribusikan ke Bandung meski kondisi produksi di sejumlah daerah mengalami perubahan.
Pasokan Bandung Bergantung pada Banyak Daerah
Farhan mengungkapkan bahwa jaringan pasokan pangan Kota Bandung tidak hanya mengandalkan satu daerah. Kebutuhan bahan pangan segar disuplai dari sekitar 16 provinsi, ditambah sejumlah komoditas yang berasal dari impor.
Seluruh pasokan tersebut kemudian masuk melalui beberapa pasar induk yang menjadi simpul penting distribusi bahan pangan di Kota Bandung.
“Yang kita lakukan sekarang adalah memastikan suplai bahan makanan segar dari 16 provinsi dan bahan-bahan impor semuanya bisa masuk ke Kota Bandung lewat dua-tiga pasar induk utama yang menjadi jaring rantai pasok utama di Kota Bandung,” jelasnya.
Dengan memperkuat jalur distribusi, Pemkot Bandung berharap ketersediaan komoditas tetap terjaga sehingga gejolak harga dapat ditekan sebelum memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat.
Operasi Pasar Tetap Digelar
Di tengah pengawasan harga dan pasokan, pemerintah kota juga tetap mempertahankan operasi pasar sebagai salah satu upaya menjaga daya beli masyarakat.
Program tersebut tidak hanya ditujukan secara umum, tetapi diprioritaskan bagi warga yang masuk dalam kelompok rentan daya beli. Identifikasi kelompok sasaran dilakukan berdasarkan masukan dari tingkat kelurahan.
“Operasi pasar tetap akan berjalan, terutama untuk mereka-mereka yang hasil masukan dari kelurahan adalah yang rentan daya belinya. Kelompok rentan daya beli akan dapat bantuan untuk membeli barang-barang yang murah tersebut,” kata Farhan.
Meski demikian, masyarakat yang mengikuti operasi pasar diminta memahami perbedaan karakteristik produk yang tersedia. Harga yang lebih murah tidak berarti memiliki spesifikasi yang sama dengan produk premium yang biasa dijual di supermarket.
“Harap maklum, kalau barang-barang murah kualitasnya tidak selevel supermarket. Seperti berasnya beras SPHP, tapi kalau beras premium, beras khusus, harganya tetap sama,” ujarnya.
Dengan langkah tersebut, Pemkot Bandung berupaya menjaga dua sisi sekaligus: memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan memberikan akses terhadap bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.***
Penulis: Tim Teras Bandung | Editor: Dadi Mulyanto
