Bapemperda DPRD Kota Bandung Minta Pembangunan Gedung Inspektorat Perhatikan Kepentingan Masyarakat

TERASBANDUNG.COM - Rencana pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung mendapat perhatian serius dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung.

Selain memastikan kesiapan regulasi, DPRD juga menekankan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan sosial yang berpotensi muncul sebelum proyek pembangunan dijalankan.

Komitmen tersebut mengemuka saat pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kota Bandung melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung di Kelurahan Braga, Jumat, 12 Juni 2026.

Kunjungan lapangan tersebut dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung, Dudy Himawan, didampingi Wakil Ketua Bapemperda Asep Robin serta sejumlah anggota Bapemperda lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu jajaran Pemerintah Kota Bandung, mulai dari Inspektorat Daerah, unsur kewilayahan, hingga perwakilan masyarakat sekitar lokasi pembangunan.

Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari proses pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung melalui skema penganggaran tahun jamak atau multi years.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung, Asep Robin, menjelaskan bahwa proses penyusunan regulasi tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan pembangunan fisik.

Menurutnya, setiap kebijakan harus memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Sebelum kebijakan ini ditetapkan, segala dinamika yang terjadi di lapangan diharapkan harus sudah selesai terlebih dahulu. Kalau aspek teknis, Insyaallah regulasi ini akan terus berjalan, tetapi aspek sosial juga harus sudah terselesaikan, karena dikhawatirkan ketika infrastruktur ini dinilai megah, masih ada masyarakat yang menjadi korban akibat aspek sosial yang belum tuntas," ujarnya.

Asep Robin menilai pembangunan infrastruktur publik harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi sosial masyarakat sekitar.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari hasil fisik yang terlihat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan seluruh proses berjalan adil dan memberikan manfaat yang luas.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Gedung Inspektorat Daerah memiliki tujuan strategis dalam mendukung penguatan fungsi pengawasan pemerintahan serta mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Karena itu, ia berharap masyarakat dapat melihat pembangunan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat sistem pemerintahan yang berpihak pada kepentingan warga.

"Maka saya berharap masyarakat sekitar bisa berbesar hati, karena keberadaan Gedung Inspektorat Daerah ini kepentingannya juga bagi seluruh masyarakat Kota Bandung dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sebagai kebutuhan dasar bagi kita semua," kata Asep Robin.

Lebih lanjut, Bapemperda menilai keberadaan Gedung Inspektorat Daerah nantinya dapat memperkuat efektivitas fungsi pengawasan serta mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun demikian, DPRD Kota Bandung menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan harus tetap mengedepankan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Pendekatan dialogis dinilai menjadi langkah penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang mungkin muncul selama proses pembangunan berlangsung.

Melalui proses pembahasan yang matang dan pelibatan berbagai pihak, Bapemperda berharap pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dapat berjalan lancar, memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Bandung.***