Pelayanan Publik dengan Hati: Langkah Baru Farhan Mengubah Wajah Birokrasi Bandung

Pelayanan Publik dengan Hati: Langkah Baru Farhan Mengubah Wajah Birokrasi Bandung Retreat ASN Kota Bandung. (Bandung.go.id)

TERASBANDUNG.COM - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kunci utama menciptakan pemerintahan yang responsif dan berdaya guna terletak pada perubahan budaya birokrasi. Ia menyebut reformasi birokrasi bukan hanya soal peraturan atau teknologi, tetapi pergeseran cara berpikir dan bekerja aparatur.

“Kami ingin membangun budaya kerja baru yang kolaboratif, adaptif, dan berintegritas. Tidak hanya meningkatkan kompetensi aparatur, tetapi memastikan setiap ASN memahami perannya sebagai pelayan publik,” ujar Farhan saat kegiatan retreat di Pusdikter TNI AD, Kabupaten Bandung Barat, dikutip dari siaran pers Humas Kota Bandung.

Farhan menuturkan, retreat ini menjadi langkah nyata Pemkot Bandung untuk bertransformasi dari birokrasi administratif menuju birokrasi yang berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.

Tiga Pilar Perubahan

Dalam pembekalan tersebut, Pemkot Bandung menegaskan tiga fokus utama transformasi birokrasi:

Mindset Melayani

Setiap pejabat harus memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Empati, ketulusan, dan tanggung jawab menjadi pondasi utama pelayanan publik.

Kepemimpinan Adaptif

Para camat dan lurah didorong menjadi motor perubahan yang tangguh dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan membangun kolaborasi lintas sektor.

Sistem Kerja Berbasis Hasil

Setiap program harus memberikan dampak nyata dan terukur bagi warga, dengan menonjolkan inovasi serta kerja sama antarlembaga.

“Pelayanan publik ke depan harus semakin cepat, transparan, dan berorientasi solusi. Warga cukup datang, dilayani, dan pulang dengan kepuasan,” kata Farhan.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi layanan publik digital di tingkat kecamatan dan kelurahan — seperti antrean daring, sistem pelaporan terpadu, hingga komunikasi publik yang lebih humanis.

“Pelayanan di kecamatan dan kelurahan harus menjadi garda depan perubahan, melayani dengan hati, bekerja dengan data, dan bergerak dengan kolaborasi,” imbuhnya.

Lewat Birokrasi Kolaboratif

Retreat bertajuk “Transformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Bandung Utama dalam Bingkai Jabar Istimewa dan Asta Cita” ini berlangsung di Pusdikter, Cimareme, Padalarang, pada 4–5 November 2025.

Sebanyak 218 pejabat Pemkot Bandung mengikuti kegiatan yang menghadirkan sejumlah narasumber nasional. Tema yang diangkat meliputi kebijakan publik, etika pemerintahan, hingga strategi birokrasi adaptif di era digital.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, turut hadir dan memberikan apresiasi terhadap langkah transformasi ini.

“Saya mengapresiasi Pemkot Bandung yang terus berupaya mewujudkan Bandung Utama melalui transformasi birokrasi. Apalagi, Kota Bandung berhasil menekan angka kemiskinan hingga 3,8% serta menjaga tingkat pengangguran di 7,4%, berada di atas rata-rata Jawa Barat dan nasional,” ungkapnya.

Menurut Herman, kegiatan ini bukan sekadar forum pembekalan, tetapi momentum reflektif untuk melahirkan solusi konkret bagi masyarakat.

Perkuat Kolaborasi dan Transparansi Lintas OPD

Dalam arahannya, Wali Kota Farhan mengingatkan pentingnya nilai keterbukaan dan sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan kebijakan publik.

“Keterbukaan menjadi dasar komunikasi kita. Sesuai arahan Presiden, birokrasi harus responsif dan kolaboratif. Pastikan percepatan kebijakan, efektivitas anggaran, pemberantasan korupsi, dan penguatan koordinasi antar lembaga berjalan optimal,” tegasnya.

Selain Farhan dan Herman, sejumlah narasumber nasional turut memperkaya wawasan peserta, di antaranya:

Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han), Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam — membahas arah kebijakan politik dan keamanan nasional.

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S. dari IPDN — menyoroti tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif.

Sandra Erawanto, S.STP., M.Pub.Pol. dari Sekretariat Negara RI — membawakan materi tentang etika pergaulan internasional bagi pejabat publik.

Dengan kegiatan ini, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya membangun birokrasi profesional, transparan, dan berbasis kinerja nyata, sejalan dengan visi Bandung Utama dalam Bingkai Jabar Istimewa dan Asta Cita.***

Penulis: Ely Kurniawati | Editor: Dadi Mulyanto

Berita Terkini